perdata inter

Hukum Perdata Internasional(HPI) perkembangannya selalu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dimasyarakat modern. Asas-asas dan pola berpikir Hukum Perdata Internasional sudah dapat dijumpai dan tumbuh di dalam pergaulan masyarakat di masa Kekaisaran Romawi (abad ke-2 SM s/d abad ke-6 SM) seiring dengan pertumbuhan kebudayaan Barat (western civilization) di Eropa Daratan.
1. Pendekatan HPI berdasarkan tujuan hukum perdata Internasional :
a. HPI yang bertujuan mewujudkan keadilan dalam perselisihan hukum (conflict justice)
b. HPI yang bertujuan mewujudkan keadilan substansial dalam setiap perkara (substantive justice).
2. Pendekatan HPI berdasarkan hasil yang dicapai dari proses hukum perdata Internasional :
Dengan melihat dari sifat dan fungsi metodologi HPI dalam menghasilkan penetapan tentang
hukum yang hendak diberlakukan.
3. Pendekatan HPI berdasarkan metodologi berdasarkan penetapan hukun yang harus diberlakukan :
Dengan mengklasifikasikan teori-teori HPI secara Fundamental ke dalam :
a. Teori lex teori
b. Pendekatan multilateralism
c. Pendekatan unilateralism
d. Pendekatan hukum substantive
e. Pendekatan eklektik (eclectism)
B. MASA KEKAISARAN ROMAWI
(Abad ke-2 SM s/d Abad ke-6 SM)
Masa Kekaisaran Romawi dapat dianggap sebagai awal perkembangan HPI.
Pada masa ini pola hubungan internasional dalam wujud sederhana sudah mulai tampak dengan adanya hubungan-hubungan antara :
– Warga (cives) Romawi dengan penduduk propinsi-propinsi atau Municipia (untuk wilayah di Italia, kecuali Roma) yang menjadi bagian dari wilayah kekaisaran karena pendudukan. Penduduk asli propinsi-propinsi ini dianggap sebagai orang asing, dan ditundukkan pada hukum mereka sendiri.
– Penduduk propinsi atau orang asing yang berhubungan satu sama lain di wilayah kekaisaran Romawi, sehingga masing-masing pihak dapat dianggap sebagai subjek hukum dari beberapa yurisdiksi yang berbeda.
Untuk menyelesaikan sengketa dalam hubungan-hubungan tersebut, dibentuk peradilan khusus yang disebut Praetor Peregrinis. Yang diberlakukan oleh hakim Praetor Peregrinis adalah hukum yang dibuat untuk para cives Romawi, yaitu Ius Civile, tetapi yang telah disesuaikan untuk kebutuhan pergaulan “antar bangsa”, yang kemudian berkembang menjadi Ius Gentium.
Ius Gentium terdiri dari :
a. Ius Privatuum, mengatur persoalan-persoalan hukum orang-perorangan.
Ius Privatuum inilah yang menjadi cikal bakal HPI yang berkembang dalam tradisi Eropa Kontinental.
b. Ius Publicum, mengatur persoalan-persoalan kewenangan negara sebagai kekuasaan publik.
Ius Publicum berkembang menjadi sekumpulan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara Kekaisaran Romawi dengan negara-negara lain (cikal bakal Hukum Internasional Publik).
Prinsip HPI pada masa ini dilandasi asas teritorial, artinya perkara-perkara yang menyangkut warga-warga propinsi tunduk pada Ius Gentium sebagai bagian dari hukum kekaisaran.
Asas-asas HPI yang tumbuh dan berkembang pada masa ini dan menjadi asas-asas penting HPI modern :
a. Asas Lex Rei Sitae (Lex Situs)
Yang berarti perkara-perkara yang menyangkut benda-benda tidak bergerak (immovable) tunduk pada hukum dari tempat benda itu berada / terletak.
b. Asas Lex Domicili
Yang menetapkan bahwa Hak dan kewajiban perorangan harus diatur oleh hukum dari tempat seseorang berkediaman tetap.
c. Asas Lex Loci Contractus
Yang menetapkan bahwa Terhadap perjanjian-perjanjian berlaku hukum dari tempat pembuatan perjanjian.
C. MASA PERTUMBUHAN ASAS PERSONAL HPI
(Abad ke-6 s/d Abad ke-10)
Pada akhir abad ke-6 Kekaisaran Romawi ditaklukkan oleh bangsa-bangsa barbar dari wilayah-wilayah bekas propinsi-propinsi jajahan Romawi.
Wilayah bekas jajaran Romawi diduduki oleh berbagai suku bangsa yang dibedakan secara genealogis dan bukan territorial. Masing-masing suku bangsa memberlakukan kaidah-kaidah hukum adat, hukum personal, hukum keluarga serta hukum agama mereka. Dalam menyelesaikan sengketa antar suku bangsa, ditetapkan terlebih dahulu sistem-sistem hukum adat mana yang relevan dengan perkara, kemudian baru dipilih hukum mana yang harus diberlakukan.
Tumbuh beberapa prinsip HPI yang dibuat atas dasar asas Genealogis :
a. Asas umum yang menetapkan bahwa dalam setiap proses penyelesaian hukum, maka hukum yang digunakan adalah hukum dari pihak tergugat;
b. Penetapan kemampuan untuk membuat perjanjian bagi seseorang harus dilakukan berdasarkan hukum personal dari masing-masing pihak;
c. Proses pewarisan harus dilangsungkan berdasarkan hukum personal dari pihak pewaris;
d. Peralihan hak atas benda harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dari pihak transferor;
e. Penyelesaian perkara tentang Perbuatan Melawan Hukum harus dilakukan berdasarkan hukum dari pihak pelaku perbuatan yang melanggar hukum;
f. Pengesahan suatu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum dari pihak suami.
D. PERTUMBUHAN ASAS TERITORIAL
(Abad ke-11 s/d Abad ke -12 di ITALIA)
Pertumbuhan asas personal genealogis semakin sulit untuk dipertahankan mengingat terjadinya transformasi struktur masyarakat yang semakin condong ke arah masyarakat yang teritorialistik di seluruh wilayah Eropa.
Kawasan Eropa yang sangat mencolok proses transformasinya :
a. Pertumbuhan di Eropa Utara
Di kawasan ini (Jerman, Prancis, Inggris) masyarakat bertransformasi menjadi masyarakat teritorialistik melaui tumbuhnya kelompok-kelompok feodalistik. Unit-unit masyarakat yang berada di bawah kekuasaan feodal (tuan-tuan tanah) cenderung memberlakukan hukum mereka secara eksklusif.
Tidak ada pengakuan terhadap hak-hak asing dan tidak ada perkembangan HPI yang berarti.
b. Pertumbuhan di Eropa Selatan
Transformasi berlangsung ke arah masyarakat teritorialistik disebabkan oleh pertumbuhan kota-kota perdagangan di Italia. Dasar ikatan manusia dikarenakan tempat kediaman di kota yang sama. Asas-asas hukum yang digunakan untuk menjawab perkara-perkara hukum perselisihan antara kota inilah yang dianggap sebagai pemicu tumbuhnya teori HPI yang penting, yang dikenal dengan sebutan teori Statuta.
E. PERKEMBANGAN TEORI STATUTA

1. Perkembangan teori statuta di Italia (Abad ke-13 s/d abad ke-15)
Semakin meningkatnya intensitas perdagangan antar kota di Italia menyebabkan asas teritorial perlu ditinjau kembali.
Mis :
Seorang warga Bologna yang berada di Florence, dan mengadakan perjanjian di Florence. Karena berdasarkan prinsip teritorial, selama ia berada di kota Florence ia harus tunduk pada kewenangan hukum di kota Florence.
Pemasalahannya :
Sejauh mana putusan hukum atau hakim Florence memiliki daya berlaku di Bologna ?
– Sejauh mana perjanjian jual beli tersebut dapat dilaksanakan di Bologna ?
Dasar2 Teori Statuta
Tumbuhnya teori statuta diawali oleh seorang tokoh Post Glassator : Accursius yang mengatakan:
“Bila seseorang yang berasa dari kota tertentu di Italia, digugat di sebuah kota lain, maka ia tidak dapat dituntut berdasarkan hukum dari kota lain itu, karena ia bukan subjek hukum dari kota lain itu”.
Gagasan Accursius menarik perhatian Bartolus de Sassoferato (Bapak HPI).
Bartolus mencetuskan Teori Statuta, yang dianggap sebagai teori pertama yang mendekati persoalan-persoalan hukum perselisihan secara metodik dan sistematik.
Upaya yang dilakukan oleh Bartolus :
a. Mengembangkan asas2 yang dapat digunakan secara praktis untuk mementukan wilayah berlaku dari setiap aturan hukum yang berlaku di sebuah kota di Italia.
b. Mengklasifikasi tentang jenis-jenis hubungan atau persoalan hukum apa saja yang mungkin dimasukkan ke dalam lingkup berlaku statuta2 sebuah kota.
c. Menyimpulkan apakah statuta dari sebuah kota di Italia :
– dapat diberlakukan juga bagi orang2 yang bukan warga kota yang bersangkutan ?
– dapat memiliki daya berlaku juga di wilayah kota yang bersangkutan (ekstra-teritorialitas)
Kesimpulan Teori Statuta :
1. Statuta-statuta suatu kota dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok :
a. Statuta Personalia
Statuta-statuta yang berkenaan dengan kedudukan hukum atau status personal orang.
b. Statuta Realia
Statuta-statuta yang berkenaan dengan status benda.
c. Statuta Mixta
Statuta-statuta yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum.
2. Setiap jenis statuta dapat ditentukan ruang lingkup atau wilayah berlakunya secara tepat, yaitu :
A. Statuta Personalia
Objek pengaturan : orang dalam persoalan-persoalan hukum yang menyangkut pribadi dan keluarga.
Lingkup berlaku : ekstra-teritorial, berlaku juga di luar wilayah.
Statuta personalia hanya berlaku terhadap warga kota yang berkediaman tetap di wilayah kota yang bersangkutan, namun statuta ini akan tetap melekat dan berlaku atas mereka, diamana pun mereka berada.
B. Statuta Realia
Objek pengaturan : benda dan status hukum dari benda.
Lingkup berlaku : prinsip territorial, hanya berlaku di dalam wilayah kota kekuasaan penguasa.
Statuta ini akan tetap berlaku terhadap siapa saja (warga kota ataupuan pendatang / orang asing) yang berada dalam teritorial yang bersangkutan
C. Statuta Mixta
Ojek pengaturan : perbuatan-perbuatan hukum oleh subjek hukum atau perbuatan-perbuatan hukum terhadap benda-benda.
Lingkup berlaku : prinsip teritorial, berlaku atas semua perbuatan hukum yang terjadi atau dilangsungkan dalam wilayah pengusaan kota.
Statuta ini berlaku terhadap siapa saja (warga kota ataupun pendatang / orang asing) yang berada di wilayah kota yang bersangkutan.
Penggunaan Teori Statuta dalam HPI
Pembedaan ke dalam statuta Personalia, Realia, dan Mixta tidak lagi dilihat sebagai hukum yang mengatur suatu kota akan tetapi sebagai kategori untuk mengkualifikasikan pokok perkara yang sedang dihadapi dan kemudian digunakan sebagai titik tolak untuk menentukan lex cause.
Dalam menentukan Lex Cause, maka bila perkara dikualifikasikan sebagai perkara tentang:
Status benda, maka lex causenya adalah hukum dari tempat dimana benda terletak / berada (lex situs).
Dalam perkembangan HPI, asas di atas hanya cocok untuk benda tidak bergerak (immovables). Sedang untuk benda-benda bergerak digunakan asas lain, yaitu Mobilia Sequntuur Personam, yaitu mengenai benda-benda bergerak maka hukum yang mengatur adalah hukum dari tempat pemilik benda bergerak tersebut.
Status orang / badan hukum, maka lex cause yang harus digunakan adalah hukum dari tempat dimana orang atau subjek hukum itu berkediaman tetap (lex domicili) (atau berkewarganegaraan / Lex patriae).
Status perbuatan-perbuatan hukum, maka lex cause-nya adalah hukum dari tempat dimana perbuatan itu dijalankan (lex loci actus).
2. Perkembangan teori statute di Prancis (Abad ke-16)
Provinsi di Prancis dari segi ketatanegaraan merupakan bagian dari negara Prancis, kenyataan menunjukkan :
a. Masing-masing Provinsi memiliki sistem hukum lokalnya sendiri, jadi statute disini adalah Hukum Lokal dari Provinsi-Provinsi.
b. Meningkatnya aktivitas perdagangan antar provinsi di Prancis mengakibatkan bertemunya kaidah-kaidah hukkum berbagai provinsi dalam konfik2 hukum provinsi.
Pandangan Ahli terhadap Statuta Prancis :
a. Pendapat Dumoulin (1500-1566) :
Dalam konteks penetapan hukum yang harus berlaku atas suatu perjanjian, kebebasan menetapkan hukum yang harus berlaku atas suatu perjanjian, kebebasan individu ini juga dicerminkan dalam kebebasan para pihak untuk memilih dan menentukan hukum yang berlaku atas kontrak mereka.
Namun demikian kebebasan pilihan hukum ini perkembangannya bukan lagi merupakan kebebasan yang mutlak, melainkan kebebasan yang terbatas.
3. Perkembangan teori statute di Belanda (Abad ke-17 – 18)
Prinsip dasar yang menjadikan titik tolak dalam statute Belanda adalah kedaulatan eksklusif Negara, jadi statuta yang dimaksud adalah hukum suatu Negara yang berlaku didalam teritorial suatu Negara yang berlaku di teritorial suatu negara.
Pandangan Ultrik Huber (1636 – 1694), Orang harus bertitik tolak dari 3 prinsip dasar :
1. Hukum suatu Negara hanya berlaku dalam batas-batas teritorial negara itu.
2. Semua orang/subjek hukum yang secara tetap atau sementara berada didalam teritorial wilayah suatu Negara berdaulat.
3. Berdasarkan Prinsip sopan santun antarnegara, hukum yang berlaku dinegara asalnya tetap memiliki kekuatan berlaku dimana-mana, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan subjek hukum dari Negara member pengakuan.
F. TEORI HPI INTERNASIONAL (ABAD KE-19)
Tokoh pencetus teori ini adalah Friedrich Carl v. Savigny di Jerman, sebagai reaksi dari pola fikir Statuta Italia yang dianggap banyak kelemahan.
Savigny mencoba menggunakan konsepsi ‘legal seat’ ini dengan berasumsi bahwa ’untuk setiap jenis hubungan hukum, dapat ditentukan legal seat/tempat kedudukan hukumnya, dengan melihat pada hakikat dari hubungan hukum tersebut.
legal seat harus diterapkan lebih dahulu dan caranya adalah dengan melokalisasi tempat kedudukan hukum dari hubungan hukum itu melalui bantuan titik-titik taut, setelah penerapan dengan menghubungkan hukum yang sejenis dapatlah dibentuk asas-asas hukum, dan asas hukum itulah sebagai asas HPI (Pendekatan HPI Von Savigny) yang menurut pendekatan tradisional mengandung titik taut sekunder/penentu yang harus digunakan dalam rangka menetukan lex causae.

7 pola pikir yuridik dalam HPI :
1. Hakim menghadapi persoalan hukum dalam wujud sekumpulan fakta hukum yang mengandung unsur asing(foreign elements) dan harus apakah perkara tersebut merupakan perkara HPI
Pada tahaP ini hakim sungguh menyadari fakta-fakta dalam perkara yg menunjukan adanya keterkaitan perkara dengan tempat asing(tempat diluar negara forum)fakta ini disebut titik-titik taut primer karena itu disebut _____sebuah perkara HPI

Titik taut : fakta2 dalam sebuah perkara yg mempertautkan perkara dengan suatu tempat/wilayah negara tertentu.
Titik taut primer(TTP) :fakta dalam sebuah perkara HPI yang ditunjukan dari kedudukan forum,mempertautkan perkara dengan tempat/wilayah suatu negara tertentu karena itu perkara ini menujukan pertautan dengan 2 atau lebih sistem hukum dari negara2 berbeda maka lex fori bukan satu-satunya sistem hukum yg harus diberlakukan) ada kebutuhan untuk menentukan sistem hukum mana yg relevan yg harus dibwrlakukAn untuk menyelesaikan Perkara.

#lex fori : sistem hukum dari tempat forum tempat perkara diselesaikan.

2. Hakim harus menentukan ada/tidaknyakewenangan yurisdiksional forum untuk mengadili perkara yg bersangkutan.
Pada tahap ini hakim harus menetapkan bahwa forum memiliki kewenangan yurisdiksional untuk memeriksa perkara,hakim hsrus berPegang Pada asas2 hukum acara Perdata internasional yg berlaku dan meruPakan bagian dari HPI lex fori
#forun : Pengadilan

3.Menemukan titik taut sekunder didalam kaidah/asas/aturan lex fori yg dianggap tePat,bila perkara jelas merupakan perkara HPI dan pengadilan telah menentukan kewenangan yurisdiksionalnyA unTuk mengadili perkara,maka persoalan berikutnya lex causae(sistem hukum)harus ditetapkan.

Lex causae : sistem gukum yg digunakan untuk menyelesaikan perkara HPI.
Pada tahap ini pengadilan harus menetapkan titik taut sekunder yg bersifat menentukan/tepat karena mungkin akan berhadapan dengan berbagai kaidah/asas/peraturan HPI dalam Pelbagai bidang hukum

Titik taut sekunder : fakrta dalam Perkara berdasarkan kaidah/asas HPI yg dianggap bersifat dominan untuk dipakai menunjuk ke arah tempat yg hukumnya hrs diberlakukan sebgai lex causae,titik yaut sekunder disebut jg titik taut penentu.

4. Memcari dan menentukan kaidah HPI yg tePat melalui tindakan kwalifikasi fakta dan kwalifikasI hukum.
Hakim harus menentukan kategori yuridik dari sekumpulan fakta yg dihadapinya sbg perkara hukum.
Ex: tentang status anak,kedudukan ahli waris,wanprestasi,kedudukan istri atas harta warisan dll.

Kwalifikasi fakta : menentukan kategori yuridik dari sekumpulan fakta2 yg dihadapi dalam perkara dan menentukan kwalifikasi hukum dalam pokok perkara berdasarkan kayegori yg dikenal oleh hakim(biasanya yg dikenal dalam lex fori)
Dari kwalifikasi ini hakim daPat menentukan kategori perkara,pokok2 persoalAn hukum/legal issue atau pokok peekara yg dihadapi.

Ex : hakim indonesia mengkwalifikasi seKumpulAn fakta2 berdasarkan kwalifikasi hukum indonesia(lex fori) sebagai gugatan wanprestasi dalam Pelaksanaan kontrak.

5. Menentukan kaidaj HPI lex fori yg relevan dalam rangka menunjukan ke arah lex causae.
Setelah langkah2 sebelumnya selesai maka hakim dapat menetapkan kaidah HPI yg tepat dalam rangka menunjuk ke arah lex causae

Ex: kaidah yg dipakai adalah kaidah HPI lex fori ttg Pelaksanaan kontrak,kaidah ini petunjuk yg memuat titik taut sekunder yg harus diPakai atau disebut kaidah kolisi/choice of law rule

Maka unTuk contoh ini rumusannya adalah masalah2 hukum yg timbul dari pelaksanaan suatu kontrak harus diatur berdasarkan hukum temPat dimana kontrak itu dilaksanakan(titik taut sekunder dipakai)

6. Memeriksa kembali fakta2 dalam prekara dan mencarI titik taut sekunder yg harus dipergunakan untuk menunjuk kearah lex causae stlh titik taut sekunder diketahui maka hakim memeriksa kembali dan menemukan fakta mana yg hrs digunakan sbg titik taut sekunder.
Dengan titik taut yg sdh ditemukan maka hakim tiba pada kesimpulan dari tempat/negara mana yg ditunjuk oleh kaidah HPI harus ditetapkan sbg lex causae

Ex: fakta Perkara menujukan bhwa perjanjjian dilakukan di Jepang maka yg dipakai hukum jepang.

7. Mrnyelesaikan perkara dengan memakai kaidah2 hukum intern dari lex causae dengan ditemukannta lex causae tugas HPI pada dasarnya selesai dan hakim akan menyelesaikan perkara dengan memakai kaidah intern lex causae

Ex : hakim akan menentukan perkara wanprestasi pelaksanaan perjanjian berdasarkan KUHPerdata Jepang jika pelaksanaan perjanjian dijepang.

Pranata HPI sebagai pendekatan untuk menyelesaikan perkara HPI

– titik taut fakta dalam sekumpulan fakta perkara (HPI) yg menunjukan pertautan perkara itu dengan suatu tempat tertentu dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara dan sistem hukum tempat tersebut.

Ex : Anjas seorang WN jerman berdomisili di LONDON,ia meninggal di prancis ia pnya harta di Italia,Inggris dan jerman.sebelum ia meninggal ia membuat wasiat di prancis ketika para ahli waris bersengketa mereka bersepakat untuk mengajukan perkara di jerman

Dari ilustrasi tersebut adanya kaitan antara fakta yg ada dalam suatu perkara dengan tempat dan juga sistem hukum tertentu.
A. Kewarganegaraan : jerman
B.domisili. : inggris
C.letak benda. : itali,inggris dan jerman
D.tempat dibuat Perjanjian : prancis
E.forum. ; jerman

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s