HAN

Pengertian HAN : Keseluruhan peraturan yang mengatur hubungan antara Pemerintah dan                                                Masyarakat.

HTN hanya mempelajari hanya mempelajari negara(diwakli aparaturnya} dalam hal tugas dan kewenangannya,hal ini berarti HTN mempelajari negara dalam keadan diam.

Sedangkan HAN mempelajari tentang bagaimana negara {aparaturnya} menjalankann tugas dan kewenangannya tersebut dengan kata lain HAN mempelajari negara dalam keadaan bergerak.

“setiap tindakan yang dilakukan oleh negara/lembaga negara/pejabat negara harus didasari oleh hukum àasas legalitas.

Freies ermessen : kemerdekaan /kebebasan bertindak pejabat administrasi negara/pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam keadaan kegentingan yang memaksa dimana dalam peraturan penyelesaian permasalahan tersebut belum ada.

Admninistrasi negara dalam arti sempit hanya menyangkut ranah eksekutif,sedangkan administrasi dalam arti luas menyangkut ranah legislatif & yudikatif juga.

è Masalah PHK harus berdasarkan putusan dari pengadilan hubungan industrial kecuali dalam hal pengunduran diri.

UU Ketenaga Kerjaan & UUPA bersifat BIVALEN ; menyangkut hukum publik & privat

èUUPA bersifat hukum privat dalam hal JUAL-BELI TANAH

è UUPA bersifat hukum publik dalam hal PEMBUATAN SERIFIKAT

HAN bisa dieksekusi tanpa putusan pengadilan contohnya : pengusiran pedagang kaki lima.

 

è Dalam hukum PERDATA : hak milik tidak dapat diganggu gugat,tapi dalam HAN hak milik pribadi dapat dikesampingkan jika menyangkut kepentingan umum.

 

è Subjek HAN : Pejabat administrasi negara dan masyarakat

 

è Objeknya : peraturan-peraturan dan keputusan keputusan.

 

 

    RUANG LINGKUP HAN

Ruang lingkup HAN berkembang pesatdalam pembuatannya tidak boleh hanya “satu tangan” peraturannya tersebar diberbagai peraturan yang ada.

Menurut Prof.Prajudi admosudirjo Hukum Administrasi terbagi 2 :

è Hukum administrasi heteronom (bersifat umum) :  hukum administrasi yang bersumber dari TAP MPR & UU.

è Hukum administrasi otonom(bersifat khusus) : diciptakan oleh pejabat  administrasi negara/pemerintah

 

Ï bersifat umum karena tidak menyebutkan objek/subjek dan menyangkut keseluruhan hubungan internasional.

Ï Bersifat otonom karena menyebutkan subjek/objek.

 

 Sistem hukum

Publik  è Pidana,HAN,HTN

Privat  è Perdata & dagang

Ketentuan yang menjadi dasar pemerintah untuk berkegiatan adalah HAN.

Tujuan negara berdasarkan bentuk negaranya:

  1. Negara klasik       : untuk pertahanan dan keamanan negara
  2. Negara modern  : untuk kesejahteraan rakyatnya

Ciri khas negara kesejahteraan adanya deskresi /freise ermessen.

 

    Kebebasan bertindak administrasi negara

Teori hukum admministrasi :

  1. Freise ermessen
  2. Delegasi perundang-undangan
  3. Droit/ Function

Ad 1. Kemerdekaan/kebebasan bertindak pejabat administrasi negara untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam situasi kegentingan ysng memaksa dimana peraturan penyelesaiannya belum ada.

Ad 2. Diberi kebebasan pada pejabat administrasi negara tidak berdasarkan delegasi yang tegas dalam menyelesaikan masalah kongkrit

EX : UU TENTANG GANGGUAN

“Dilarang mendirikan bangunan yang dapat menimbulkan gangguan/kerugian”.

Tidak dijelaskan bangunan seperti apakah yang mampu menimbulkan kerugian?

Maka pemerintah boleh memberi penafsiran sesuai dengan metode penafsiran yang ada dan diperbolehkan.

UUPA no.5 tahun 1960

“hak atas tanah harus memiliki fungsi sosial”.

Fungsi sosial adalah yang tidak merugikan kepentingan umum.

 

    Sumber-sumber HAN

è Sumber hukum tertulis : UU,Peraturan pemerintah,& ketetapan pemerintah.

è Sumber hukum tak tertulis : kebiasaan dan asas pemerintahan yang layak

Perbuatan administrasi negara

Perbuatan hukumÄ

Menimbulkan hak dan kewajiban

  • Privat
  • Publik Œ bersegi satu = berdasarkan inisiatif sepihak,bersifat memaksa;PAJAK

 bersegi dua = berdasarkan kesepakatan ;pembuatan perjanjian

Bukan perbuatan hukum]

 

Ï     Perbuatan hukum pemerintah dengan rakyat berdasarkan kesepakatan dan menyangkut ranah privat adalah “pemerintah mempekerjakan seseorang dengan sistem kontrak”.

Contoh perbuatan HAN yang bersifat hukum privat,ketika pembebasan tanah yang menjadi perbuatan hukum jual-beli.

 

Asas pemerintah  yang layak

  1. Kepastian hukum : menghendaki dihormatinya hak yang telah dimiliki oleh sesorang berdasarkan putusan badn/pejabat negara.
  2. Keseimbangan : menghendaki proporai yang wajar dalam penjatuhan hukuman terhadap pejabat yang melakukan kesalahan
  3. Kesamaan dalam pengambilan keputusan : administrasi negara harus memberikan keputusan yang sama terhadap masalah yang sama
  4. Motifasi untuk setiap keputusan menghendaki agar administrasi negara dalam pengambilan keputusan didasari alasan yang sifatnya benar sehingga orang yang terkena hukuman itu tahu alasan penghukumuannya.
  5. Bertindak cermat menghendaki agar pejabat administrasi negara berhati-hati dlam bertindak agar tidak menimbulkan kerugian.
  6. Asas jangan mencampur adukan kewenangan : wewenang untuk memutuskan sesuatu diberikan untuk tujuan tertentu,karena itu putusan yang dikeluarkan tidak boleh menyimpan dari tujuannya,putusan yang diluar kewenangan di sebut de paurvoir(penyalahgunaan wewewnang)
  7. Asas pemerintahan yang layak/fair play menghendaki agar pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya pada masyarakat untuk mendapatkan info yang benar & adil sehingga membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk menuntut keadilan dan kebenaran
  8. Asas keadilan dan kewajaran menghendaki agar pemerintah dapat menimbulkan harapan yang wajar bagi yang berkepentingan misalnya: seorang PNS mengharapkan ganti biaya bensin untuk perjalanan dinas ke luar kota yang di keluarkan dari kocek pribadi
  9. Meniad kan akibat hukum dari keputusan yang batal

Ex : PNS di pecat ia menuntut ke Pengadilan setelah diselidiki tenyata ia tidak bersalah maka ia berhak untuk kembali bekerja+ mendapat ganti rugi.

 

Jenis-jenis ketetapan/beschikking

1.ketetapan positif yang akibatnya dibagi 2 :

a.ketetapan yang menimbulkan keadaan(akibat)hukum yang baru

b.ketetapan yang menimbulkan keadaan hukum baru pada objek tertentu

è Keadaan hukum baru adalah timbulnys hak dan kewajiban yang baru

2.ketetapan negatif yang jenisnya:

a.pertama untuk menyatakan tidak berhak

b.kedua untuk menyatakan tidak berdasarkan HUKUM

c.ketiga untuk menyatakan penolakan seluruhnya

3.ketetapan konstitutif adalah ketetapan yang merupakan bagian dari ketetapan positif dan ketetapan ini menimbulkan keadaan hukum baru yang sebelumnya belum ada

4.ketetapan deklaratoir adalah ketetapan yg hanya mengakui ketetapan yang sudah ada sebelumnya.

Ex : UU KEPEGAWAIAN

OBJEK BAHASAN : tentang cuti,upah dll

è Ketetapan positif sampai tugas selesai

è Ketetapan negatif hanya saat SK dikeluarkan

 

Prof.Prinz membedakan ketetapan sebagai berikut :

1.vergunung/izin

2.dispensasi

3.lisensi

4.konsesi

 

Ad 1.apabila pembuat peraturan tidak secara umum tidak melarang suatu perbuatan asalkan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

Perbuatan administrasi yg memperkenankan perbuatan tersebut bersifat izin

Ad 2.perbuatan yang menyebabka suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku karena suatu hal istimewa*jumlahnya terbatas

Ex : UU perkawinan pasal 7 dalam hal istimewa pasal ini dapat disimpangi

Ad 3.izinrikan  yang diberikan untuk menjalankan perusahaan dengan leluasa.

Ad 4. Izin pada pihak swasta untuk menjalanka sebagian dari tugas pemerintah ex : DAMRI,PLN,sekolah swasta,jasa marga

 

è Dalam praktek pemerintah mengeluarkan berbagai macam keputusan,keputusan bisa dalam bentuk peraturan atau ketetapan

è Peraturan adalah keputusan pemerintah yg sifatnya umum tanpa menyebutkan subjek/objek

Ex : PP no 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa“ setiap hak atas tanah harus didaftarkan”.

è Ketetapan bersifat kongkrit karena sudah menyebutkan objek/subjeknya

Ex : sertifikat

 

Syarat ketetapan

*1.dibuat oleh organ yang berwenang = yang membuat harus lembaga yang berwenang.

Ex : ktp à dikeluarkan oleh kelurahanan

Ketidakwenangan membuat keputusan dapat menimbulkan persoalan.

Ketidak wenang tersebut dapat berupa  :

  1. Ketidak wenangan  materi = ketidakwenangan berdasarkan isi,materi,objek

Ex : pejabat Administrasi seharusnya menerbitkan sertifikat tanah yang diterbitkan malah sertifikat rumah.

  1. Ketidakwenangan locie=ketidak wenangan berdasarkan tempat/wilayah  ex : pejabat Administrasi bekasi mengeluarkan sertifikat untuk daerah DKI.
  2. Ketidakwenangan temporis=tak berwenang berdasarkan waktu

Ex : pejabat mengeluarkan ketetapan tidak sesuai waktu,ktp jangka waktunya 5 thn di bikin 6 thn

 

*2.pemberlakuannya tidak boleh memuat kekurangan yang yuridis.

Kekurangan yuridis jenisnya ada 3:

è Salah kira/dwang

è Paksaan/dwaling

è Tipuan /beding

  1. Salah kira(dwang) yang dibagi lagi ke dalam 3 jenis yaitu :

è Salah kira sungguh-sungguh = ketua BPN mau memilih sekretaris dengan persyaratan Pendididikan Sarjana hukum,dan berpengalaman dibidang pertanahan minimal 5thn,kemudian kandidat bernama sumarsono terpilih tapi setelah diselidiki yang terpilih ini bukanlah sumarsono SH,tapi Sumarsono,SE.

Yang melamar ada 2 sumarsono,maka akibatnya keputusan ini batal.

è Salah kira tidak sungguh-sungguh=seseorang meminta izin untuk mengimpor barang sebanyak 2000 unit,tetapi yang tertulis dalam surat izin 20000 unit maka akibatnya adalah sebagian keputusan sah dan sebagian batal.

è Salah pada pokok maksudnya=seorang pejabat administrasi mengeluarkan ketetapan yang memerintahkan untuk menggusur rumah di Jalan diponegoro 5 karena bangunannya tak layak huni,ternyata kawasan rumah tak layak huni tersebut ada dijalan imam bonjol 5,akibatnya keputusan tersebut batal

 

  1. Paksaan & paksaaan keras

è Ketetapan dengan paksaan mengakibatkan keputusan tersebut batal/dapat dibatalkan.

è Dalam hal ketetapan dengan paksaan maka pihak didalamnya masih bisa berkehendak lain

è Tapi jika dilakukan dengan paksaan keras pihsk didalamnya tidak berkehendak lain.

Ex : pejabat diancam(paksaan) oleh pihak luar untuk membuat ketetapan artinya pejabat tersebut masih punya kehenak lain,keputusan tersebut masih bisa dibatalkan oleh pihak yg dipaksa.

è Paksaan keras : pejabat ditodong pistol untuk mengluarkan  ketetapan akibatnya batal demi hukum.

*3. Harus diberi bentuk

Betuk ketetapan :

  • Ø Lisan/perintah : polisi memerintahkan kendaran untuk berhenti,perintah untuk memberhentikan kendaraan hanya dilakukan oleh polisi.
  • Ø Tulisan  : SK pengangkatan dan pemberhentian PNS,sehubungan dengan jenis ketetapan ini,hanya ketetapan tertuislah yg dapat digugat di PTUN.

*4 Isi & tujuan harus sesuai dengan peraturan dasarnya.

Ex : seseorang mengajukan permohonan IMB dengan tujuan legalitas atas bangunan yang akan ia dirikan.isi dari IMB tersebut adalah Syarat IMB.

 

Penyalah gunaan wewenang (de tournament de pourvoir)

Penyalah gunaan kekuasaan (abuse of power )

 

 

Peradilan administrasi negara :

Perselisihan pemerintah dengan warga masyarakat

Tata usahaberkaitan dengan surat menyurat,SK,Peraturan,

 

SENGKETA EKSTERN : pemerintah dengan masyarakat

SENGKETA INTERN : pemerintah dengan pemerintah

 

Menurut Prof.prajudi atmosudirjo pengertian peradilan administrasi negara meliputi peradilan administrasi dalam arti luas dan dalam arti sempit.

  • Ø Peradilan administrasi dalam arti luas : peradilan yang menyangkut pejabat administrasi negara baik yang bersifat perkara pidana,perdata,perkara adat,agama,dan perkara administrasi negara murni.
  • Ø Peradilan administrasi ndalam arti sempit hanya menyangkut tindakan-tindakan yang menyangkut administrasi negara murni.han

Penyelesaian sengketa administrasi

Ü dengan cara pengaduan=penyelesaian dalam lingkungan administrasi itu sendiri

Ex : A dirugikan B(Pejabat), A mengadu pada C (atasan si B).

Ü Melalui badan peradilan semu/koasi

Putusan dapat dibatalkan mentri terkait.

Ex : dewan/badan menyelesaikan sengketa dapat juga disebut pengadilan

Pihak 1. Panitia penyelesaian permasalahan perburuhan (P4D)

Pihak 2. Dewan pertimbangan pajak (DPP)

è Mediasi termasuk peradilan semu.

 

Ü penyelesaian sengketa melalui peradilan administrasi yang sebenarnyaê

dikatakan sebenarnya karena memenuhi syarat-syarat sebagai pengadilan.

Pihak yang terlibat :  Hakim,

perbedaan peradilan semu dan nyata : putusannya tidak dapat dipengaruhi oleh mentri

Persamaannya : tata caranya sama

Ü Melalui  peradilan umum; penyelesaian ini berdasarkan pada ketentuan pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum.

Menurut ketntuan UU NO.14 thn. 1970  Pasal 10 yang sekarang menjadi UU no.4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menyebutkan jenis-jenis peradaian umum.

1.Pengadilan negri

2.pengadilan agama

3. pengadilan militer

4.pengadilan tata usaha negara.

 

è Pengadilan umum

ê

1.pengadilan kepailitan

2.pengadilan hubungan industrial

Merupakan perkara bersifat khusus yg diurus di peradilan umum

 

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan

1.negosiasi(bipartit)àdua org berselisih bermusyawarah

2.tripartit à ada pihak ke 3 diluar orang yg bersengketa

dibagi atas :

mediasi

konsiliasi

arbitrasi

 

è mediasi tidak mengeluarkan  keputusan melainkan hanya berupa saransama seperti konsiliasi,

kepegawaian

 

Berarti :

  1. Proses memilih pegawai baru,mempekerjakan/mempergunakan dan mempekerjakan pegawai lama
  2. Segala kegiatan yang berkaitan dengan pegawai mulai dari penerimaan sampai pemberhentian/pensiun
  3. Perencanaan dan pengendalian semua kegiatab untukn mendapatkan,memelihara,menggunakan,dan mengembangkan pegawai sesuai dengan beban kerja dan tujuan organisasi.

Prinsip-prinsip kepegawaian

  1. Prinsip kemanusiaan

Dalam melaksanakan pekerjaan pegawai harus diperlakukan sebagai manusia yang punya perasaan dan harga diri=dihargai secara manusiawi

  1. Prinsip demokrasi

Antara pegawai dan pimpinan saling menghargai dan menghormati

Co/ pemberian pekerjaan sesuai kemampuan

  1. The right man on the right place=orang yang tepat pada posisi yang tepat
  2. Equal pay for equal work = gaji yang tepat sesuai prestasi dan beban pekerjaan
  3. Prinsip kesatuan komando

Dalam  bekerja pimpinan memberi perintah yang sama supaya tidak simpang siur.

  1. Prinsip efisien
  2. Prinsip wewenang & tanggung jawab
  3. Prinsip disiplin

 

Pengertian pegawai negri sesuai UU NO.43 THN 1999 tentang perubahan UU NO.8 THN 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian

ðsetiap WNI telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yg berwenang diserahi tugas dalam jabatan negri atau tugas negara lainnya digaji berdasarkan perundang-undangan berlaku.

 

Yang termasuk pegawai negri

  1. PNS,baik pusat dan daerah
  2. Anggota TN dan POLRI= ada UU sendiri bukan UU kepegawaian
  3. Pegawai negri yang diangkat menjadi pejabat negara

 

Sistem pembinaan

Dilakukan sejak diterima sebagai Pegawai Negri sampai pensiun

Sistem pembinaan erat hubungannya dengan sistem pengangkatan pegawai

>>beberapa sistem pengangkatan pegawai

  1. Sistem kawan (datronage system)

Sistem hubungan antara pimpinan dan bawahan yang diangkat,dalam sistem ini ada 2 cara :

  1. Adanya hubungan politik

Sistem ini muncul thn 1929 ketika presiden AS andrew jackson memerintah dimana jika parpol tertentu memenangkan pemilu maka anggota parpol tersebut berhak menduduki jabatan dalam pemerintahan maka itu disebut spoil system

  1. Hubungan non politik

Pengangkatan berdasarkan hubungan kekerabatan/pertemanan,sistem ini berkembang dikalangan gereja pada abad pertengahan.

  1. Sistem kecakapan(merrit system)

Pengangkatan pegawai berdasarkan kecakapan/bakat/pengalaman/kemamuan tersebut dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat.

  1. Sistem karir(career system)

Pertama kali pengangkatannya betdasarkan kecakapan selanjutnya dilihat masa kerja,kesetiaan,pengabdian dan syarat lain yg turut menentukan.

Sistem karier terbagi 2 :

  1. Sistem karier terbuka >>lowongan terbuka bagi siapapun juga asal memenuhi syarat /mempunyai kecakapan sesuai posisi yg diperlukan
  2. Sistem karir tertutup>>hanya diperuntukan bagi pegawai yg sudah tergabung dalam organisasi tersebut.
  3. Sistem prestasi kerja

Sistem kepegawaian dimana pengangkatan pegawai u/ menduduki suatu jabatan atau naik pangkat didasarkAn pada prestasi kerja yg dicapai orang itu.

Sistem yang dianut oleh UU NO 8 THN 1974 jo UU NO.43 THN 1999 adalah sistem karir & prestasi kerja

Hak pegawai

  1. Menerima gaji

Gaji adalah balas jasa(penghargaan) atas prestasi kerja yg harus dapat memenuhi kebutuhan hidup bersama keluarga secara ;ayak

 

Sistem penggajian menurut UU

  1. Sistem skala tunggal >> pemberian gaji pada pegawai berpangkat sama tanpa melihat sifat pekerjaan dan besarnya tanggung jawab
  2. Sistem skala ganda>> sistem pengajian yg memberikan tunjangan bagi pegawai yg melakukan pekerjaan tertentu berdasarkan besaran tanggung jawab,sifat pekerjaan,prestasi kerja.

Uu menganut perpaduan kedua sistem ini

 

  1. Mendapat tunjangan
    1. Tunjangan jabatan

–         Jabatan fungsional >> secara struktural tidak ada tetapi karena keahliannya dibutuhkan dalam suatu organisasi : dosen,peneliti

–         Jabatan struktural >> ada dalam suatu struktur keorganisasian dan diakui secara struktural : rektor,dekan

  • Kala sesorang ada memegang jabatan struktural maka ia berhak atas tunjangan struktural begitu juga dengan pemegang jabatan fungsional
  1. Tunjangan keluarga

Hanya diberikan pada pasangan dari si pegawai negri ditambah dengan 2 orang anak,kalau sepasang suami istri PNS maka yg diberi tunjangan adalah yg golongnnya lebih tinggi.

  1. Mendapatkan jabatan & pangkat

Pangkat a/ kedudukan yg menunjukan tingkat seorang PNS berdasarkan jabatannya dalam susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Seorang PNS berhak atas kenaikan pangkat yang terdiri dari :

  1. Kenaikan pangkat reguler>> 4 thn sekali
  2. Kenaikan pangkat Anumerta>> PNS(militer )yg wafat
  3. Kenaikan pangkat pengabdian >> PNS yg pensiun
  4. Mendapatkan cuti

Cuti = tidak masuk kerja yg di iziNkan dalam jangka waktu tertentu u/ menjaga kesehatan jasmani dan rohani pegawai

Jenis cuti :

  1. Cuti tahunan=diberi pada pns yg bekerja selama 1 thn berturut2 cuti diberi selama 12 hari
  2. Cuti sakit max 3 hari,koma max 1 thn+ 6 bln
  3. Cuti besar= jika pns bekerja selama 6 thn berturut2,curi diberikan selama 3bulan
  4. Cuti bersalin diberi pada pns wanita yg akan dan sudah melahirkan,cuti diberi  selama 3 bln
  5. Cuti diluar tanggungan negara

Suami belajar di luar negri,istri pns ikut pergi ke luar negri selama masa belajar si suami istrinya dianggap cuti,cuti diberi 3 thn di perpanjang lagi 1 thn tapi gaji tdk dibayar ketika suami dan stri itu pulang istri ttp bisa jd pns.

  1. Mendapat pensiun

Penghasilan yg diterima o/ pensiunan PNS meskipun ia tidak bekerja lagi(balas jasa).pensiun berakhir ketika PNS meninggal dan ga punya ahli waris dan klo si pns diangkat lagi jadi pegawai penuh diberi hak sebagaimana pegawai penuh

Ex :  A  usia 65 harusnya udah pensiun tapi tempat si A belum mendapat ganti org maka Si A diangkat lg jd pegawai selama waktu tertentu sampai organisasi dapat org baru

#anak PNS ditanggung sampe 24 thn

 

Kewajiban pns

  1. Setia pada pancasila,UUD,dan pemerintah
  2. Menaati perundang2an
  3. Mejalankan tugas kedinasan
  4. Menyimpan rahasia jabatam

 

Hukuman disiplin

  1. Hukuman disiplin ringan >> teguran lisan dan tertulis
  2. Hukuman disiplin sedang>> penundaan kenaikan gaji berkala,penurunan gaji,penundaan kenaikan pangkat
  3. Hukuman disiplin berat >> penurunan pangkat,pembebasan dari jabatan,pemberhentian dgn tidak hormat,pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

Faktor2 pemberhentian

  1. Atas permintaan sendiri
  2. Mencapai usia pensiun
  3. Melakukan pelanggaran disiplin
  4. Tidakcakap jasmani& rohani
  5. Meninggal dunia

Hukum agraria

Agraria meliputi bumi,air,kekayaan alam yg terkandung didalamnya dan dalam batas tertentu meliputi ruang angkasa.

–          Bumià huk.tanah (permukaan bumi)

àhukum pertambangan(perut bumi)

à(dibawah perut bumi)

–          Air  àhukum perairan

àhukum perikanan

–          Angkasa

Hukum agraria :

Keseluruhan peraturan hukum yg mengatur bumi,air,kekayaan alam didalamnya dalam batas batas tertentu termasuk ruang angkasa.

>> sebelum UUPA hukum tanah yang berlaku adalah buku II BW yg berkaitan dengan tanah karena tanah adalah benda bergerak

Ketentuan tentang tanah yg ada dalam buku II BW dianggap  masih berlaku : tentang hipotik,tp dicabut tahun 1996

 

Keberlakuan hukum jaman belanda sebelum UUPA

  1. Hukum Barat
  2. Hukum adat
  3. Hukum antar golongan à jika ada sengketa antar golongan

Pluralistik hukum terjadi ketika munculnya hukum antar golongan

UU AGRARIA=AGRARISCHE WET,dibuat atas desakan pengusaha swasta besar  di indonesia.

Peraturan pelaksanaan dari argrarische wet= agrarische besluit (AB)

AB pasal 1>> mengatur suatu pernyataan yg merugikan hak rakyat(Domein veclaring)

–          Algemene domein veclaring semua tanah dimana org lain tdk dpt mempuktikan kepemilikannya akan menjadi hak negara

–          Specialle domein veclaring >> pernyataan domain khusus hanya tanah kosong yg jd milik negara kecuali tempat pengembalaan umum

 

Hak yg dikOnfersi samapa thn 1961 kedalam salah satu hak dalam UUPA

Hak atas tanah menurrut hukum barat

  1. Hak eigendom
  2. Erf pacht
  3. Gebruik

Hak atas tanah menurut huk adat

  1. Ulayat
  2. Iyasan
  3. Druwe
  4. Gogolan

Hak atas tanah menurut UUPA

  1. Hak milik
  2. Hak sewa
  3. Hak pakai
  4. Hak guna bagunan

 

24 september diperingati sebagi hari tani nasional karena adanya UUPA dianggap sebagai kemenangan kaum tani yg dulunya ga punya tanah.

Setelah ada UUPA di keluarkan landreform program penataan kembali tanah yg ada di indonesia.(uu noo.6/prp/1960)

UU tersebut adalah peraturan pelaksana dari UUPA pasal 7,10,6,17

Sebelum UUPA masyarakat dibatasai memiliki tanah seluas 7 Hektare,sedangkan bangsawan lbh dari 1000 hektare,setelah UUPA pemerintah beli tanah bangsawan lalu didistribusukan masing2 2 hektare pada rakyat.

#ketentuan landreform#

  1. Ketentuan kepemilikan

Dilarang memiliki tanah di luar kecamatan pemiliknyA

Ex. Gue tnggal di jkt so,tanah gue di jkt ga boleh di bekasi

Hal ini dikecualikan bagi PNS ,karena pas masa pensiun PNS pulang ke tanah yg dibeli dan mengusahakannya

Konfersi hak milik sampe tahun 1961

Hak lain 1983

Hak gadai dibatasi selama 7 thn karena setelah 7 thn pemilik gadai dianggap udah nikmatin hasilnya.

Buruh : orang yg sedang bekerja dibawah perintah seseorang

Tenaga kerja : semua orang yg mampu melakukan pekerjaan

 

Asas  umum dalam UU ketenaga kerjaan : no work no pay

Pengecualian terhadap asas ini :

  1. Orang yg diskors perusahaan
  2. Mengalami kecelakaan kerja
  3. Org yg cuti

Hal yg berlaku pada hukum ketenaga kerjaan:

Perjanjian kerja yg dilakukan oleh para buruh yg ada

Peraturan perusahaan : mengikat seluruh buruh dalam perusahaan

Perjanjian kerja bersama yg mengikat majikan danm serikat pekerja

Persamaannya : sama2 mengikat buruh dan majikan

Perbedaan :

Perjanjian kerja ada banyak

Peraturan perusahaan hanya satu

 

Jenis perjanjian kerja

 

Perjanjian kerja waktu tertentu (sistem kontrak)

Perjanjian kerja waktu tidak tertentu (pekerjaan tetap)

Out sourching ( sistem kerja dengan melibatkan pihakke tiga) : tidak diperbolehkan bagi pekerjaan pokok.

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s