semangatttt

Hukum internasional

 

Istilah

–          Sejak dikenalnya negara kebangsaan/nasion states dimana negara dianggap identik dengan bangsa,istilah yg dipakai u/ cabang hukum yg menjadi objek tinjauan adalah :

  1. Hukum bangsa2 (the law of nations)
  2. Hukum antar bangsa (the law among nation)

Istilah ini mulai ditinggalkan sejak negara yg muncul belakangan tidak lagi identik dengan bangsa dan tidak lagi berasaskan kebangsaan,tetapi berdasarkan teritorialitas.sejak itu istilah yg dipakai adalah :

–          Hukum antar bangsa (inter states law)

–          Hukum internasional(international law)

Alasan penggunaan istilah ini adalah :

  1. Berkembangnya masy.internsional dimana pelakumelakukan hubungan melintasi batas negara bukan hanya dilakukan oleh negara.
  2. Kaedah yg muncul sudah semakin banyak dan kompleks.

Masyarakat internasional

Masyarakat internasional adalah dimana subjek internasional saling berhubungan satu sama lain.berbeda dengan strukturnya berbeda dengan masyrakat nasional yg tunduk pada lembaga yg lebih tinggi kedudukannya.pada masyarakakat internasional tidak dikenal badan central/supranasional yg berkedudukan lebih tinggi darinya.

Struktur masyarakat inteRnasional terdiri dari subjek2 hukum internasional yg sederajat sehingga tidak ada lembaga2 yg berotoritas u/ memaksa agar huk.internasional ditaati oleh masyarakat internasional.hukum internasional tidak bersumber pada badan supranasional tapi tumbuh dan berkembang dalam masyarakat internasional itu sendiri.

Struktur masyarakat internasional adalah masyarakat koordinasi,sedangkan hukum internasional adalah hukum koordinasi.

 

Perbandingan

(pengertian world’s law)

–          Hukum internasional adalah hukum koordinasi antara anggota masyarakat yg sederajat.anggota masyarakat internasional tunduk pada hukum intenasional sbg tertib hukum  yg diterima sebagai kaedah dan asas yg mengikat hubungan mereka.

–          Masyarakat dunia merupakan semacam negara dunia yg meliputi semua negara didunia(negara federasi)

Negara dunia secara hakiki berada diatas negara nasional,tertib hukum dunia merupakan suatu tertib hukum sub ordinasi.

Ex : sekumpulan kaedah perdagangan yg bersumber pada agreement establishing the world trade organization (WTO) pada tahun 1994.

Dengan adanya WTO negara2 didunia dapat dikatakan telah menyerahkan ½ kedaulatan perekonomiannya tentang perdagangan internasional secara penuh kepada kaedah internasional sebagaimana telah diatur WTO termasuk penyelesaian permasalahan perdagangan internasional yg lebih efektif.

 


Bentuk-bentuk khusus HI

  1. HI regional

Disamping HI yg berlaku umum ada juga HI yg berlaku regional yg terbatas daerah berlakunya

Ex : daerah HI amerika latin,hal ini terjadi karena keadaan khusus dari negara tersebut.

HI tersebut tidak perlu bertentangan dengan HI yg berlaku umum.bahkan ada kalanya suatu lembaga/konsep hukum yg pada mulanya tumbuh sebagai konsep hukum regional kemudian diterima sebagi konsep hukum umum

 

–          Prinsip landasan kontingen (contingrn shelf) dan konsep konsep perlindungan kekayaan hayati ( conservation of the living resouces of  the sea ) pada awalnya timbul dan tumbuh di Amerika lalu diterima sbg HI umum melalui konvensi hukum laut internaional 1982 (united nation convention on the law of the sea [UNCLOS])

 

  1. HI khusus

Kaedah khusus yg berlaku di suatu negara saja.

Ex : konvensi eropa tentang HAM (9 desember 1948)

HI khusus ini diatur dalam konfensi unilateral yg  dunia tidak terbatas pada dunia tertentu,baik HI regional dan HI khusus tak terpisah dari HI umum.

 

Definisi HI abad 18

  1. Emmreich De Fattel

HI adalah ilmu pengetahuan tentang hak2 yg terdapat antara bangsa2 dan kewajiban yg  bertalian dengan hak tersebut.

  1. Hack Worth

HI adalah sekumpulan peraturan yg mengatur hubungan antar negara2

Kesan yg diperoleh dari definisi ini,seolah-olah pelaku HI hanya negara.

Definisi HI ABAD 19 sd sekarang

Dengan berpedoman pada pendapat Charles Cheny Hyde,JG.STARKE merumuskan pengertian HI sbg berikut

HI adalah sekumpulan hukum yg terdiri dari prinsip2 dan aturan2 dimana negara itu sendirimerasa terikat & menghormatinya,karena itu juga harus menghormatinya dalam hubungan mereka satu sama lain

 

Dari definisi ini diperoleh gambaran ttg ruang lingkup HI :

  1. Subjek hukum/pelaku yg berperan
  2. Hubungan hukum antara subjek tersebut
  3. Prinsip/kaedah yg lahir dari hubungan antara subjek tersebut hal inilah yg termasuk materi HI.

Prinsip tersebut adalah :

–          Berkenaan dengan negara/negara2,misalnya tentang :

  1. Kualifikasi negara sbg pribadi internasional
  2. Terbentuknya negara yg diatur dalam HI.
  3. Tentang hak2 dan kewajiban2 negara.

–          Prinsip/aturan yg berkenaan dgn persoalan tentang hubungan negara dgn negara :

  1. Contohnya : antar 2 negara tentang perbatasan wilayah

–          Prinsip/peraturan hukum yg mengatur ttg hubungan antar organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya, misalnya :

  1. Perjanjian antara masyarakat ekonomi erop dng asean mengenai perdagangan.

–          Prinsip/aturan hukum berkenaan dgn hubungan organisasi inernasional dengan negara.

Contohnya : perjanjian antara PBB dengan AS ttg Kedudukan PBB Di new york.

  1. Perjanjian antara ASEAN dengan indonesia ttg kedudukan sekjen ASEAN di jakarta.

Berdasarkan rumusan JG.Starke negara bukanlah satu2nya subjek HI,Subjek HI adalah :

  1. Negara
  2. Organisasi internasional
  3. Individu
  4. Subjek internasional bukan negara/entitas bukan negara/non state entity

Ex : vatikan dan PMI {INTERNASIONAL}

Hubungan HI dengan hukum nasional,tentang hal ini ada 2 teori :

  1. teori monisme

HI dan hukum nasional masing masing merupakan 2 aspek dari 1 sistem hukum.

Struktur hukum intern menetapkan bahwa hukum mengikat individu secara perorangan dan kolektif

 

  1. teori dualisme

HI dan hukum nasional masing masing merupakan 2  sistem hukum yg berbeda intrinsik ( berbeda sekali)

 

Pendapat para ahli  mengenai hal ini :

  1. triepel : HI berbeda dgn hukum nasional karena subjek dan sumbernya berbeda,subjek HI adalah negara .subjek hukum nasional adalah individu.

Hukum nasional bersumber pada kehendak dan kemauan negara

HI bersumber pada kesepakatan negara2

  1. Anzilloti : sistem HI dan hukum nasional masing2 berbeda prinsip dasarnya.HI berlandaskan pada prinsip PACTA SUN SERVANDA,hukum nasional dilandasi prinsip dasar bahwa peraturan perundang2an harus ditaati.

 

Perbedaan HI dengan hukum nasional menurut triepel sebenarnya hanya mengenai perbedaan bentuk hukum dan cara penetapan 2 hukum tersebut bukan menyangkut isi dan tujuannya

 

HI dan hukum nasional sama2 mengatur hak dan kewajiban subjek hukum nya dan sama2 bertujuan u/ menciptakan ketertiban dan keamanan.

 

Dalam hal pertentangan HI & Huk.nasional teori monisme berbeda pendapat dulisme

JG.STARKE berpendapat,dalam hal pertentangan HI dan Huk.nasional maka ,HI mendapat pengutamaan tapi,tidak semua ketentuan HI harus diutamakan dari huk.nasional,hanya konstitusi yg mendapat pengutamaan terhadap hukum nasional.

Starke tidak mengutamakan huk. Konstitusi internasional tsb.

 


Pendapat yg mengatakan bahwa dasar kekuatan mengikatnya HI a/ negara tidak  sepenuhnya benar karena tdk semua HI mendapat kekuatan mengikat melalui negara bnyk kaidh HI yg sudah ada sebelum lahirnya negara.negara2 yg baru lahir belakangan terikat pada HI tsb.

 

3 aliran sosiologis

Menurut aliran ini masyarakat bangsa2 sbg mahluk sosial perlu interaksi satu sama lain u/ memenuhi kebutuhannya. Dengan berinteraksi masyarakat internasional butuh hukum

>> mengapa masyarakat internasional menerima HI sbg hukum?darimana HI mendapat dasar kekuatan mengikat ada beberapa teori ttg ini :

  1. Teori hukum alam

HI mengikat karena Hi a/ bagian dri hukum alam yg diterapkan pada masyarakat bangsa2.negara2 mau terikat pada HI karna hubungan mereka diatur oleh hukum yg lebih tinggi yaitu hukum alam,jwban ini sangat abstrak & belum menjawab knp msyarakat mau terikat HI ?

  1. Teori hukum positif

Dasar kekuatan mengikat HI a/ kepentingan & kebutuhan bersama akan akan ketertiban dan kepastian hukum dalam melakukan hubungan internasional.

Kebutuhan imi yg mendasari masyarakat mengikat diri pada HI

 

FAKTOR2 YG MENYEBABKAN MASYARAKAT INTERNASIONAL TAAT PADA HI

  1. Kekhawtiran akan hilangnya keuntungan atas fasilitas2 dari negara lain
  2. Kekhawatiran dikucilkan dari pergaulan internasional

 

Fakta yg mengakibatkan HI sbg hukum yg lemah

–          Kurangnya lembaga formal penegak hukum

  1. Tidak adanya polisi yg siap mengawasi pelanggaran HI
  2. Tidak adanya jaksa & hakim di pengadilan internasional yg dapat memaksa negara pelanggar scra langsung sbgmna umumnya di pengadilan nasional
  3. Tidak adanya pengadilan internasional yg punya yurisdiksi wajib.

–          Tidak jelasnya HI sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yg akibatnya tidak adanya kepastian hukum

 

Perkembangan HI

 

Masyarakat internasional telah lama mengenal HI,sejak jaman mesir dan yunani kuno.HI yg berlaku skrg merupakan perkembangan HI 4 abad terakhir,yg dimulai dengan adanya perjanjian wesphalia (1648)

Perjanjian ini merupakan dasar perkembangan negara modern di eropa dan masyarakat internasional yg terdiri dari negara2 modern.

Sistem HI tersebut merupakan produk,praktek dan kebiasaan hubungan antara negara eropa sejak itu,dan dipengaruhi pendapat para yuris eropa saat itu.


Subjek HI

Subjek HI harus memiliki kecakapan HI yg utama u/ mewujudkan kepribadian HI nya,kecakapan itu adalah :

  1. Mampu u/ menuntut haknya didepan pengadilan internasional & nasional
  2. Menjadi subjek beberapa atau semua kewajiban yg diberikan oleh HI
  3. Mampu membuat perjanjian internasional yg sah & mengikat dalam HI
  4. Memiliki/menikmati imunita dari yurisdiksi domestik,dalam praktek hanya negara & organisasi internasional tertentu seperti : PBB yg memiliki kecakapan tersebut

 

Subjek HI

(pemegang hak dan kewajiban menurut HI)

  1. NEGARA

Negara adalah subjek HI yg sdh klasik & sudah diakui sejak lahirnya HI,hal ini ternyata dari digunakannya istilah hukum antar negara sebelum istilah HI

Menurut pasal 1 konvensi montevideo (1933),tentang hak2 dan kewajiban2 negara maka agar negara dapat disebut subjek HI harus memiliki kualifikasi sbb :

  1. Penduduknya tetap

Penduduk atau rakyat adalah sekelomok orang yg secara tetap/permanen mendiami atau bermukim di suatu wilayah yg pasti luasnya.

rakyat suatu negara mungkin terdiri dri berbagai kelompok berbeda agama,ras,etnik dan warna kulit.HI tidak membatasi jumlah minimum penduduk u/ dapat mendirikan negara.

  1. Mendiami wilayah yg pasti

Wilayah yg pasti adalah suatu wilayah yg jelas batas2nya dan didiami oleh penduduk tetap dari negara tersebut,yg dimaksud wilayah disini hanya wilayah daratan saja sesuai harkat & hakekat manusia sbg mahluk yg hidup di daratan.wilayahsuatu negara tidak selalu merupakan satu kesatuan mungkin saja terpisah satu  sama lain

  1. Ada pemerintaham

Penduduk yg mendiami suatu wilayah tertentu harus hidup scra terorganisasi artinya ada yg memimpin dan ada  yg dipimpin,kelompok yg dipimpin disebut rakyat sdgkan yg memimpin disebut pemerintah,yang berwenang u/ mengatur negara.bentuk pemerintahan negara ditentukan o/rakyat negara itu.

  1. Kemampuan u/berhubungan dengan negara lain

Ada kemungkinan negara sudah memenuhi syarat a s/d c dan secara de facto (fisik) sudah mampu u/ melakukan hubungan dengan negara lain tapi secara yuridis tidak mampu melakukan hubungan dgn negara lain

  1. TAHTA SUCI (VATIKAN)

Di masa lalu paus tidak hanya merupakan kepala gereja romawi tapi juga punya kekuasaan duniawi berdasarkan traktat lateran/lateran treaty 11 febuari 1929 antara pemerintah italia dan tahta suci.Pemerintah italia telah memberikan sebidang tanah di roma yaitu vatikan yg sekarang merupakan kedudukan tahta suci.traktat lateral merupakan perwujudan dari pengakuan italia atas eksistensi t ahta suci sbg pribadi internasional yg berdiri sendiri.skrg tahta suci punya perwakilan diplomatik di negara lain.tahta suci adalah subjek hukum dalam arti penuh dan kedudukannya sederajat dengan negara.

  1. PALANG MERAH INTERNASIONAL

Awalnya palang merah adalah organisasi nasional di swiss yg menolong para tentara korban perang tanpa membedakan ras,bangsa dan agamadikemudian hari hampir disetiap negara mendirikan palang merah nasional dan menjadi anggota palang merah internasional.palang merahinternasional tergolong sbg NON GOVERNMEN ORGANIZATION (NGO) & merupakan subjek HI yg terbatas

  1. ORGANISASI INTERNASIONAL

Pelembagaan kerjasama internasional dalam bentuk organisasi internasional lebih menguntungkan dibanding kerjasama bilateral/multilateral biasa krn tujuan bersama dapat dilakukan lebih terarah.terprogram.terpadu

Pengertian organisasi internasional dalam arti luas a/ bentuk kerjasama antar pihak2 yg bersifat internasional u/ tujuan yg bersifat internasional,jenisnya :

  1. Orang perorangan
  2. Badan2 bukan negara yg berada di lembaga negara
  3. Pemerintah negara

 

Tujuan internasional adalah tujuan bersama yg menyangkut kepentingan berbagai negara.

 

Klasifikasi organisasi internasional

(organisasi internasional dapat dibedakan antara : )

–          Organisasi internasional privat = organisasi dari badan2 bukan pemerintah u/ kepentingan internasional yg diselenggarakan dalam lembaga sejenis di berbagai negara

Ex :

–          International comitee of the red cross (1863)

–          Interparliamentary union (1899)

–          International law association (1873)

 

–          Organisasi publik : organisasi dari pemerintah negara yg bekerjasama u/ kepentingan internasiomal,kerjasama diusahakan oleh organisasi internasional publik sejak 1815 diberbagai bidang diantaranya :

 

  1. Komunikasi
  2. Transportasi
  3. Telegram
  4. Kereta api
  5. Kesehatan

*organisasi yg menonjol adalah : liga bangsa-bangsa dan perserikatan bangsa-bangsa

 

  • Menurut mahkamah Internasional,PBB dan badan2 khususnya adalah subjek HI menurut HI.setidaknya menurut HI khusus yg bersumber pada konvensi2 internasional
  • Organisasi internasional yg diakui sbg subjek Internasional harus memiliki karakteristik sbb :
  1. Dibentuk dng perjanjian internasional oleh lebih dari 2 negara & tunduk pada HI

Syarat ini penting agar diketahui nama organisasi,tujuannya,asas,kewenangan,sistem keanggotaan,sistem pemungutan suara,hak & kewajiban anggota, serta struktur organisasinya

  1. Memiliki sekretariat tetap

Dengan terpenuhinya syarat tersebut akan mempermudah memperoleh international personality pada umumnya memuat legal status baik didepan para anggota hukum internasional maupun di depan hukum internasional sendiri.

Dengan internasional personality yg dimilikinya organisasi internasional akan memiliki kecakapan HI (LEGAL CAPACITY) antara lain :

  1. Dapat membuat perjanjian internasional dengan organisasi internasional lain,negara ataupun subjek HI lainnya.
  2. Dapat memiliki property atas nama sendiri
  3. Dapat melakukan perbuatan hukum atas nama anggota2nya
  4. Dapat menuntut dan dituntut didepan pengadilan internasional

Kemampuan tsb dibatasi piagam pembentukannya

 

  1. INDIVIDU

Dalam perkara yg menyangkut pegawai kereta api dawzig,mahkamah internasional permanen menentukan bila perjanjian internasional memberi hak tertentu pada individu,hak itu harus diakui dan mempunyai daya berlaku dalam HI.artinya diakui oleh suatu badan internasional.

*Badan peradilan zaman liga bangsa-bangsa =permanent court of international justice

*badan peradilan zaman perserikatan bangsa-bangsa = international court of justice

Dalam proses penuntutan penjahat perang di nuremberg dan tokyo,pemimpin perang di jerman & jepang dituntut sbg individu dengan kualifikasi sebagai berikut :

  1. Kejahatan terhadap perdamaian
  2. Kejahatan terhadap pri kemanusiaan
  3. Kejahatan perang/pelanggaran hukum perang &permufakatan jahat u/mengadakan kejahatan tersebut

 

Dengan dirumuskannya secara tegas hak2 asasi & kewajiban2 asasi manusia dalam deklarasi maupun konvensi internasional,kedudukan manusia sbg subjek HI makin kokoh.

 

Ex : universal declaration of human right yg disepakati oleh majelis umum PBB (10/12/1948)

European convention of human right

Genocide convention yg dikeluarkan majelis umum PBB 9/12/1949,membebani tanggung jawab secara langsung atas perbuatannya

 

Pembentukan LBB bermaksud u/ pengorganisasian kegiatan internasional yg sdh ada/yg dibentuk kemudian namun hal tersebut tidak disambut baik o/ organisai internasional

PBB yg dibentuk kemudian berhasil mencapai tujuan tsb.

 


SUMBER HI

Dalam HI sumber hukum mempunyai 3 arti :

  1. Sumber HI materil a/ dasar berlakunya
  2. Sember HI formil a/ tempat dimana ketentuan HI diatur,sumber HI formil ini menjawab pertanyaan dimanakah tempat ditemukannya/diaturnya HI?atau dalam lingkup apa HI menampakan diri?
  3. Sumber HI yg merupakan faktor penyebab yg membantu pembentukan HI,faktor tsb dapat berupa faktor ekonomi,psikologis,teknis,dll dalam masyarakat

 

SUMBER HUKUM FORMAL HI

Pasal 38 (1) piagam mahkamah internasional secara resmi adalah sumber hukum formal HI,bahkan sering dianggap sbg dasar hukum dari sumber2 HI.sumber2 hukum yg diatur pada pasal ini adalah :

  1. Perjanjian internasional
  2. Kebiasaan internasional
  3. Prinsip hukum internasional
  4. Keputusan pengadilan dan ajaran para ahli huk.terkemuka

 

Klasifikasi sumber HI

Dengan adanya kata sumber tambahan dalam ps.38(1) piagam mahkamah internasional maka sumber HI di bagi menjadi 2 golongan :

  1.   Sumber hukum primer meliputi sumber a-c
  2. Sumber hukum tambahan,meliputi sumber d.

Sumber hukum tambahan (keputusan pengadilan & ajaran para ahli hukum )tidak dapat berdiri sendiri tanpa penerapan sumber hukum utama,sebaliknya sumber hukum utama dapat berdiri sendiri tanpa disertai sumber tambahan

 

  1. PERJANJIAN INTERNASIONAL

Perjanjian yg dibuat masyarakat bangsa2(internasional) bertujuan u/ menimbulkan akibat huku tertentu,jadi perjanjian internasional dibuat oleh subjekinternasional yg menjadi masyarakat internasional.

Ex : perjanjian antar negara,perjanjian antara negara & organisasi internasional,perjanjian antara pemerintah dng negara lain.

 

Ada banyak istilah yg dipakai u/ perjanjian internasional,istilah ini secara yuridis tidak berbeda satu sama lain karena semuanya merujuk pada pengertian perjanjian internasional.

Seringkali sulit membedakan istilah mana yg harus dipakai.

Bagi perjanjian yg penting dan bersifat politik dipakai istilah treaty,untuk perjanjian yg tidak terlalu penting dan bersifat eksekutif dipakai istilah agreement

 

Pada waktu ini perjanjian internasional diatur dalam VIENNA CONVETION ON THE LAW OF TREATIES(1969),sebelum berlakunya konvensi ini perjanjian internasional diatur dalam kebiasaan internasional.

Konvensi vienna 1969 merupakan kodifikasi dari huk.kebiasaan internasional yg tlah disesuaikan dgn pemikiran baru.

Dengan berlakunya konvensi vienna maka hukum kebiasaan yg berkaitan dgn perjanjian internasional selama belum diatur dalam konvensi vienna tetap berlaku

 


klasifikasi perjanjian

*dilihat dari pihak yg membuat perjanian

a. perjanjian bilateral

b. perjanjian multilateral

 

*dilihat dari sifatnya

1. trearty contract = perjanjian yg hanya khusus mengakibatkan timbulnya hak2 dan kewajiban2 bagi para pihak yg membuat perjanian

umumnya treaty contract a/ perjanjian bilateral

ex : perjanjian dwikenegaraan & perjanjian pemberantasan penyelundupan antar 2 negara

  1. Law making treaty =perjanjian yg melahirkan hukum atau meletakank kaidah hukum bagi masyarakat internasional/seluruh negara nasional

Pada umumnya merupakan perjanjian multilateral

Ex : konvensi jenewa tentang perlindungan korban perang (1949)

Konvensi hukum laut (1982)

Perbedaan antara Treaty Contract (T.C) dan Law making Treaty (LMT)

–          Dalam suatu TC pihak ketiga yg tidak ikut serta dalam perjanjian tidak terikat pda perjanjian artinya tdk berlaku baginya

–          Dalam LMT pihak ketiga yg tidak ikut serta dapat terlibat dalam perjanjian tersebut

–          Dalam TC hal yg diatur bersifat khusus dalam arti cakupannya terbatas pada hal tertentu

–          Dalam LMT hal yg diatur bersifat umum dalam arti cakupannya tak terbatas pada hal2 tertentu

*dilihat dari tahap pembuatannya

1. perjanjian internasional yg dibuat dengan 3 tahapan

– perundingan  -penandatanganan  -ratifikasi

Perjanjian dengan 3 tahapan biasanya perjanjian penting sehingga diperlukan pengesahan sedangkan perjanjian yg hanya melalui tahap perundingan dan penandatanganan sifatnya kurang penting

*surat presiden 1960 memberi pedoman perjanian penting/tidak

#ratifikasi#

Tindakan negara yg dalam taraf internasional menetapkan persetujuan u/ terikat pada perjanjian internasional yg tlah ditandatangani olh perutusannya.pelaksanaan ratifikasi tergantung pada hukum nasiomal dari negara bersangkutan,negara berhak meninjau kembali kewajiban yg ditetapkan dlm perjanjian internasional.negara tsb mungkin perlu penyesuaian hukum nasional dgn ketentuan2 yg diperjanjikan.

HI tidak mewajibkan negara yg perutusannya tlah menandatangani hasil perundingan baik menurut hukm/moral u/meratifikasi  hal tersebut karena negara punyakedaulatan.

ratifikasi tidak semata2 merupakan persoalan HI,berhubung ratifikasi melibatkan badan legislatif/parlemen maka lebih dominan persoalan HTN disuatu negara yg berbeda dgn negara lain.

#aksesi#

Menurut konvensi vienna tentang perjanjian internasional maka,aksesi sama dengan ratifikasi sedangkan menurut doktrin aksesi a/ keikut sertaan negara lain yg bukan penandatangan perjanjian internasional tapi statusnya sederajat dengan pihak pertama penandatangan perjanjian

 

#adesi#

Adalah aksesi yg hanya menyetujui perjanjian internasional yg bersangkutan

 

Dalam hukum  nasional ratifikasi diatur dalam uu no.24 thn 2000 tentang perjsnjian internasional bab III pasal 9-14

Sebelum berlakunya UU ini sebagai acuan pembuatan perjanjian internasional adalah pasal 11 UUD 45 serta surat pimpinan DPR-RI tentang pembuatan perjanjian dengan negara lain

Pasal 11 UUD45 menetapkan bahwa presiden dengan persetujuan DPR menetapkan peran membuat perdamaian & perjanjian dengan negara lain.surat presiden no.2826/hk/60 meneetapkan bahwa jika suatu perjanjian bernama treaty maka harus di ratifikasi sebaliknya jika agreement maka cukup dengan keputusan presiden

Pasal 10 UU NO.24 memberi acuan pengesahan perjanjian yg berisi :
– masalah politik,perdamaian,dan pertahanan negara

-perubahan wilayah/penetapan batas negara

-tentang hak asasi manusia & lingkungan hidup

-pinjaman dan hibah luar negri

Menurut ketentuan pasal ini pengesahan perjanjian internasional dengan UU dilakukan berdasarkan materi perjanjian bukan berdasarkan bentuk & nama perjanjian (nomen clatur)

Klasifikasi ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dalam pengesahan perjanjian Internasional

 


KEBIASAAN INTERNASIONAL

Hukum yg bersumber pada kebiasaan internasional disebut hukum kebiasaan internasional,hukum ini berkembang dari praktek2/kebiasaan internasional.

Hukum kebiasaan internasional a/ hukum tertua dalam HI yg tumbuh dan berkembang dari kebiasaan negara3

Hukum kebiasaan internasional harus dibedakan dari adat istiadat internasional/kesahabatan internasional

>> penyambutan tamu negara dengan karpet merah,kalungan bunga,dentuman meriam,jamuan makan,dan pemberian cindera mata bukanlah kebiasaan HI tapi u/menghormati tamu

 

Praktek2 negara yg tidak diterima sbg huk.kebiasaan internsioanal merupakan kesopanan internasional yg tidak dilakukannya.

Seperti penyambutan diatas tidak dapat dituntut sbg pelanggaran HI

>> pelanggaran kesopanan dalam hal tertentu hanya sipandang sbg hal yg tidak bersahabat,sebaliknya pengibaran bendera putih sbg tanda menyerah/gencatan senjata dapat dinilai sbg HI.

 

>>CARA MENGETAHUI BAHWA PRAKTEK NEGARA MERUPAKAN HUKUM KEBIASAAN/ADAT ISTIADAT/KESOPANAN?

Kebiasaan internasional sbg huk.internasional dinyatakan dalam pasal 38(1) sub b.

Unsur kebiasaan internasional

  1. Kebiasaan internasional bersifat umum [materil]
  2. Kebiasaan internasional  harus diterima sbg hukum [unsur psikologis]

 

>>kapankah suatu kebiasaan internasional dikatakan bersifat umum?

Ketika ada :

  1. Pola tindak yg berlangsung lama & pola tindak itu merupakan serangkaian perbuatan yg serupa dan sama dan juga mengenai hal yg serupa
  2. Bahwa perbuatan mengenai hal yg sama itu bersifat umum dan bertalian dengan masalah HI

>>Apa yg menjadi kriteria u/ menentukan kebiasaan sudah diterima sbg hukum?

Dalam prakteknya suatu kebiasaan dapat dikatakan sbg hukum bila negara2 yg menerimanya/mempraktekannya tidak berkeberatan dgn kebiasaan tsb

Untuk mengetahui hal itu kita dapat mengetahuinya dari tindakan2 negara sbg masyarakat internasional terhadap kebiasaan tersebut misalnya :

  • Pernyataan kepala negara/kepala pemerintahan dalam masalah hubungan internasional yg berkaitan dgn kebiasaan
  • Ketentuan perundang-undangan negara nasional

Ex :  ketentuan tentang landasan kontingen

Ketentuan tentang diplomatik & konsuler

*permasalahan internasional bisa saja diadili di pengadilan nasional.

 

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s