hukum tata negara

                                                         Hukum tata negara

Civil law dianut oleh prancis,belanda,jerman dan indonesia

Di bagi atas dua yaitu : privat dan publik

Hukum privat terbagi atas : Perdata,dan hukum dagang

Hukum publik terbagi atas :HAN.HTN dan hukum pidana

Common law sistemhukum yang dianut oleh inggris,negara jajahannya dn juga negara persemakmurannya seperti bangladesh,india,pakistan,singapura.common law membagi hukumnya juga kedalam 2 kelompok besar yaitu constitutional law{HTN} and ordinary law {HAN}

 

CONSTITUSIONAL MEMPUNYAI 2 VERSI

a.versi UK substansi HTN hanya menyangkut legislatif,yudikatif dan eksekutf

b.versi US substansi HTN menyangkut yudikatif saja sedangkan kekuasaan legislatif dan eksekutif adalah kekuasaan politik

c.sistem hukum islam berdasarkan pada hadis dan al quran

d.sistem hukum sosialis dianut negara sosialis seperti china dan kuba

islamic law system =sistem hukum yg beracuan pada alquran dan hadis

socialist law system = dianut negara sosialis seperti kuba dan china

 

#ANAK CABANG UTAMA ILMU HUKUM DAN RANTINGNYA#

 

hukum perdata :

AC : hukum dagang,hukum agraria,hukum perikatan,hukum waris,hukum harat kekayaan.

AR : Huk.jaminan,hukum perniagaan internasional,hukum pengangkutan barang & penumpang

HTN

AC : huk.tentang HAM,HUK.laut publik

AR :  Huk.kewarganegaraan& imigrasi,huk.orang internasional,huk kepoilisian lembaga negara dan pemilu,perjanjian internasional

Pidana :

AC : HUK.Pidana militer,percobaan penyertaan dan gabungan tindak pidana.

AR : kriminologi,tindakn pidana khusus,huk.perlindungan anak

HAN :

AC : Huk.asuransi,huk pertambangan,hukum agraria khususnya tentang pembebasan tanah,hukum  ketenagakerjaan khususnya tentang UMR & UMP


Beranjak dari the science tree of la,beberapa pakar hukum mencoba mencoba menggambar pohon ilmu hukum tersebut dalam bagan mereka masing-masing untuk menunjukan letak HTN dalam sistem hukum belanda.

  • Ø Prof.H.D Van Weijk/William koninjbelt

Karena pendapat guru besar ini merujuk pada the science tree of law maka tentunya dalam sistematika hukum belanda,pendapat beliau dijumpai pula ada 4 cabang hukum paling utama.

1.materil privaat recht/civil law/hukum perdata materil yg terdiri dari hukum perdata materil yg bersifat mengatur memaksa.

2.materil administratief recht(HAN)

3.materil straftrecht=hukum pidana materil yg diatur dalam pidana khusus dan pidana umum.

4.staatrecht(HTN)

Dengam memperhatikan bagan Van weijktersebut,pertanyaannya adalah mengapa beliau menempatkan hal materiel administratief recht berada ditengah2 materiel straftrecht dan materiel privatrecht?

Yang jelas maksudnya dalam ini seolah-olah materiel administratief recht menjembatani antara materiel privat recht dan materiel straftrecht.jawaban lebih lanjut akan dijelaskan dalam sistem hukum belandaa menurut Crince Le Roy.

Namun,dalam bagan van weijk HTN merupakan satu2nya cabang ilmu hukum yg tidak memiliki pembagian  artinya staatrecht/HTN tidak terdiri dari hukum materil& formil,keduanya adalah satu.

Pertanyaannya apakah mungkin seorang warga negara melanggar HTN?dan siapa yang mengadilinya?

Untuk menjawabnya kita bawa ke HTN indonesia,maka di HTN sebagaimana UUD’45 sebelum diubah dikenal 2 istilah :

1.penyelengara negara

2.penyelengara pemerintahan negara

 

Selain itu,perlu dimengerti Bahwa membicarakan HTN=berbicara konstitusi/UUD negara yang didalamnya diatur segala hal berkenaan dengan lembaga negara,sehingga dapat diperkirakan bahwa HTN di belakukan untuk penyelenggara negara& penyelenggara pemerintahan negara

 

 

 

 

 

 

 

Kedudukan Lembaga Negara sebelum UUD diubah

 

MPRê

BPKàDPRàPRESIDEN————-àDPA———àMK

ê—————————————————————–é

         ê———————————————————-é       

                             ê——————————————-é

                            ê——————————————-é

                                                           ê——————- é

KEDUDUKAN LEMBAGA NEGARA SETELAH AMANDEMEN

 

BKàMPR(DPR&DPD)àMAàMKàKY ”ada check and balance system

HTN berguna untuk penyelenggara negara dan penyelengara pemerintahan negara.

Penyelengara negara = BK,MPR(DPR+DPD),”PRESIDEN,MA,MK,KY

Penyelenggara pemerintahan negara = dari presiden sampai camat.


Gambar struktur  pemerintahan BELANDA !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh karena itu,paling paling yang melanggar HTN adalah mereka/lembaga yang termasuk salah satu kelompok dari lembaga negara dan kemungkinan pelanggarnya adalah penyelenggara pemerintahan negara atau penyelenggara negara.

Pelanggaran terhadap hukum perdata materil,hukum administrasi materil dan hukum pidana materil diadili didalam lembaga peradilan.

Namun,bagaimana mengadili kasus pelanggaran HTN yang dilakukan oleh orang2 atau lembaga negara? Untuk memperoleh gambaran berikut ilustrasinya :

Di Amerika serikat,kalau rakyat biasa melakukan pelanggaran terhadap HTN maka ia diadili dengan sistem juriyg terdiri dari beberapa orang tertentuyg diplih dalam peradilan berkenaan dengan hukum konstitusi maka peradilan terhadap jabatan/lembaga negara pada prinsipnya memakai sistem juri.

Sebagaimana diketahui di AS,terdapat parlemen terdiri dari 2 kamaryg dikenal dengan bicameral system yang meliputi House of representative(DPR)dan senate(Kekuasaan legislatif).

Tugas senate,membahas RUU,membicarakan calon mentri yang diajukan oleh presiden sebagaimana peraturan di AS ketua senat dijabat oleh wapres tapi jika terjadi pelanggaran pidana yang dilakukan oleh presiden yang menjadi ketua senat adalah ketua MA.

Jika presiden melakukan tindak pidana terhadapnya dilakukan dakwaan oleh lembaga impeachment,setelah itu House of representative melakukan pemilihan sebuah panitia dimana sebelum panitia itu terbentuk DPR (AS)/house of representative memperdebatkan masalah yg menyangkut presiden dan jikalau hasilya menyatakan dapat didugapresiden melakukan pelanggaran barulah panitia tadi dibentuk.

 

Contoh kasus :

WATER GATE OLEH PRESIDEN NIXON.

Sebagaimana diketahui water gate adalah markas besar partai demokrat,suatu hari seorang wartawan media cetak washington post menagkap tangan seseorang yang sedang menyadap telpon partai republik partai dimana presiden nixon berasal.oleh house of representative  presiden dinyatakan bersalah melakukan penyadapan.keputusan panitia diambil dengan VOTING.  House of representative bertindak sebagai penuntut umum,presiden dituntut disenat sebagai hakimnya adalah ketua senat=wapres

Tapi saat yang diadili adalah presiden maka ketua senat adalah ketua MA.

Selain itu diberbagai negara berbeda cara penyelesaiannya,misalnya di Inggris tidak mengenal PTUN yg berdiri sendiri berbeda dengan perancis,belanda dan indonesia.

PTUN berdiri sendiri untuk mempertahankan HTA dan HTP materil dalam bagan van weijk terdapat garis putus2 menunjukan adanya kaitan antara ketiganya yaitu mereka adalah hukum publik.

Gambar bagan proses peradilan presiden AS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


HTN menurut Le Roy

Bila anak cabang serta ranting2 disusun sedemikian rupa dalam pohon ilmu hukum maka  kita akan mengetahui struktur hukum dalam arti satu sistem hukum yg oleh Crince Le Roy digambar dalam sebuah bagan yang berbentuk mirip tapesium

Bagan sistem hukum belanda menurut le roy berbeda dengan bagan van weijk  bagan le roy lebih sederhana.persamaannya bahwa  keduanya mengacu pada pohon ilmu hukum.kesedehanaan bagan sistem hukum le roy terlihat dari apa yg ditunjukannya yaitu hanya huku materil & hukum acara  masing masing kecuali HTN.perbedaannya dengan bagan  van wijk adalah masalah penempatan HTN.karena Le roy menempatkan HTN dipuncak.karena menurutnya rumusan HTN identik dengan rumusan negara dimana didalam 2 tipe negara tsb terdapat 2 perbedaan fungsi negara yg diwakili pemerintah.keikut sertaan pemerintah dalam mengurus,mengatur,melayani negara didahului itu disebut di HAN.hal itu juga antara lain upaya mengatsi dampak revolusi industri yg ditandai dengan perkembangan IPTEK.itulah sebabnya,ruang lingkup HTAlebih luas dari 3 cabang ilmu hukum lain.disamping itu Le Roy juga menambahkan bahwa konsep tentang negara juga membawa perkembangan pesat bagi HTA dari bagan yg berbentuk trapesium digambarkan HTA lbih luas seolah2 HTA mengerogoti hukum peradata.maksudnya bidang2 hukum yg semula bagian perdata kemudian ditarik masuk  menjadi HTA.ada yg seluruhnya menjadi bidang HTA ada juga yg bagian perdata.

Ex : hukum agraria/tanah adalah bagian dari perdata tapi tentang pembebasan tanah dan pendaftaran tanah sekarang jadi HTA.

Dari teori yg mendukung pendapat le roy itulah sebabnya prof.SOEMATRI mengatakan bahwa bagan le roy benar2 sesuai kenyataan sebab sedemikian luasnya HTA dari waktu ke waktu berkembang sehingga menjadi urusan pemerintah yg semakin kompleks ha tsb tercermin dari kabinet2 di indonesia.

 

ISTILAH!

*di Belanda di sebut  STAATSIDRICHTING dalam perkuliahan disebut STAATRECHT ada juga orang belanda yg biasa menyebutnya dengan POLITIEK RECHT HEINE VAN MAARSEVEN.

Sumber htn negara ada  yaitu :

1.konstitusi

2.UUD

Jadi,ada 2 alasan mengapa HTN ditempatkan le roy di atas :

  1. Karena sumber HTN yg utama adalah konstitusi dan UUD.
  2. Bila diamati definisi UUD maka dapat disimpulkan keduanya ada persamaan identik/ saling mengisi.

 

Perbedaan lain yg diartikan menurut HTA dalam bagan kedua ini digunakan bahwa HTA/HTP mempunyai lingkup lebih luas dari perdata,pidana,dan HTN

Sehubungan dengan hal tersebut pertanyaannya adalah,mengapa hukum administrasi sangat luas?pembuatan HAN itu oleh presiden dan pembantu2nya dan erat kaitannya dengan perkembangan manusia.

Dari pengamatan terhadap bagan sistem hukum van wijk kita tidak dapat melihat perkembangan ruang lingkup HTA.sedangkan dalam bagan Le Roy beliau berpendapat perkembangan HTA  jauuuh lebih padat.hal tesebut erat kaitannya dengan perubahan konsep orang tentang negara

 

2 tipe negara negara hukum :

-negara hukum formal/nacht walker staat

-negara hukum materil/negara kesejahteraan/weluaar staat

 

Pendapat J.H.A Longemann

College Aan tekeningen quer het staat recht

  1. a.     HTN itu adalah serangkaian kaedah hukum yang mengatur jabatan jabatan dalam struktur ketatanegaraan suatu negara

*dalam konstitusi RIS jabatan=alat2 negara

*sebelum TAP MPR diubah ada lembaga tertinggi dan lembaga tinggi

(?) siapa yang membentuk jabatan2 tersebut?

  1. b.     Isi HTN menurut longemann butir b.diatas jika dihubungkan dengan HTN di Indonesia maka ada 3j awaban :

1. UUD sebelum diubah secara konstitusional lembaga yg kedudukannya dibawah MPR dibentuk oleh MPR (PS.3)

2.Bahwa lembaga negara yang distrukturkan UUD’45 sebelum diubah dapat dikatakan dibentuk oleh PPKI sebab PPKI lah yang menetapkan UUD’45 pada 18/08/1945 yg lalu.,

3.Bahwa lembaga negara yg distrukturkan  sebelum UUD’45 diubah dapat diadakan oleh presiden sesuai KEPPRES NO.150/1959 tentang dekrit presiden yg salah satu isinya adalah berlakunya kembali UUD bentukan PPKI.

  1. c.      HTN membicarakan bagaimana cara melengkapi jabatan2 dalam negara dengan penjabat2nya,menyangkut hal ini tentu saja antara negara2 cara pengisian jabatan dalam negara berbeda,sehubungan pendapat longemann butir c ini dapat digunakan maurice duverser dalam upaya menjelaskan cara melengkapi lembaga negara dan penjabat2nya.
    1. 1.     Melalui keturunan

Berlaku bagi kerajaan artinya bila seorang Raja/Ratu,Sultan atau Kaisar mangkat makajabatannya digantikan oleh keturunannya namun ada jabatan yang tidak di isi oleh keturunannya yaitu jabatan yang dipertua agung malaysia.

*dalam keanggotaannya ada gubernur jendral Inggris tapi Cuma boleh vote tidak untuk jadi yg dipertua agung malaysia.

              2.  melalui pengangkatan

BAGAN CARA MENDAPATKAN KEKUASAAN

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

  3.melalui perebutan kekuasaan yang dibagi atas :

a. revolusi = perebutan kekuasaan oleh masyarakat banyak

b. kudeta = bila kekuatan yang menghasilkan perebutan kekuasaan itu berasal dari penguasa

ex : kabinet di indonesia

c.prononcia miento = perebutan kekuasaan pada golongan militeris

d pemilu baik yang langsung(direct democracy) maupun tak langsung (indirect democracy)

e.undian


Pendapat BREADLEY

  1. 1.     dalam buku constitutional law ia berkata bahwa “tidak ada batasan HTN yg tegas

Dan  cermat secara umum disepakati HTN itu adalah kumpulan peraturan yang mengatur susunan alat2 perlengkapan negara.

  1. 2.     Di dalam HTN diatur hubungan antar alat2 negara yang bersangkutan ( tata kerja)
  2. 3.     Didalam HTN ditentukan fungsi2 lembaga negara yang mendasar

*batasannya pendapatnya adalah pengaturan tentang HAM.


 

 

 

PENDAPAT D.C.M YARDLEY(INTRODUCTION TO BRITISH CONSTITUTIONAL LAW)

Yardley mengatakan bahwa substansi/isi HTN adalah :

  1. 1.     HTN adalah kaidah2 hukum yang berkenaan dengan komposisi badan legislatiftingkat pusat serta kekuasaan2nya.
  2. 2.     Kaidah hukumtentang pemerintah pusat dan kekuasaannya sehubungan dengan pendapat ini istilah pemerintah mempunyai 2 arti yg kalau kita rujuk pada trias politica maka pemerintah dalam arti luas meliputi semua cabang kekuasaan yaitu legislatif,eksekutif,yudikatif.jika dihubungkan dengan UUD sebelum diubah.

 

DPR à LEGISLATIF

PRESIDEN à EKSEKUTIF

MA à YUDIKATIF

*maka dari itu trias politica tidak murni

*government dalam arti sempit hanya berkenaan dengan kekuasaan eksekutif

3. HTN berkenaan dengan pengaturan kekuasaan kehakiman baik ttg kedudukannya maupun ttg hirarkinya,sebab kekuasaan kehakiman negara bertingkat2(lihat penjelasan bagan le roy)jika dikaitkan dgn teori trias politica maka batasan butir 1 berkenaan dgn kekuasaan legislatif,butir 2 eksekutif dan butir 3 yudikatif

4. Mengenai HAM & batasannya

5.tentang hubungan antara kekuasaan eksekutif dengan individu dalam negara jadi,pengaturan antara pemerintah dengan yg diperintah termasuk dalam HTN karna mengandung aspek dasar.

6. HTN berkenaan dengn kaidah hukum yang mengatur hubungan kewarganegaraan termasu pewaraganegaraan serta kedudukan orang asing dalam hal kewarganegaraan kita dapat mengetahui siapa WN,bagaimana kewarganegaraan diperoleh(ius sanguinis dan ius soli)dan asas apa yg dianut untuk itu.

7. Pengaturan tentang kedudukan lembaga tingkat masional tertentu di Inggris:angkatan perang dan gereja menurut yardley masuk kajian HTN.

8.HTN juga tentang pengaturan hubungan pemerintah pusat & daerah.

9. Pengaturan kerajaan inggris dengan negara jajahannya dan negara merdeka anggota persemakmuran. Pendapat ini perlu dikritisi,karena bagaimana mungkin negara yg sudah berdaulat dan merdeka masih bergantung pada negara bekas penjajahnya?

 

 


Lajutan Pendapat longemann tentang tugas & jabatan dalam negara.

 

            Yang dimaksud dengan tugas jabatan adalah sesuatu yg wajib dilakukan lembaga negara.

Di Indonesia istilah tugas dapat dijumpai pada TAP MPR no.1 THN.2003.dalam pasal 3 ada tugas MPR ketika itu yaitu :

-menetapkan UU

-menetapkan GBHN

-memilih presiden & wapres

 

Berkenaan  dengan wewenag hukum jabatan

            Kalau kita kaitkan pendapat Longemann butir 5 di Indonesia dapat kita jumpai pada TAP MPR NO1/2003 tentang wewenang MPR jumlahnya 9 macam diantaranya MPR berwenang memberi penafsiran terhadap putusan MPR.

 

MPR = KETETAPAN à KELUAR DAN KEDALAM MPR

            PUTUSAN àDALAM MPR SAJA

 

Wewenang MPR antara lain meminta pertanggung jawaban presiden tentang GBHN dan menilainya.

 

TAP MPR NO.1/1983 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG MPR

ê

PRESIDEN MEMBERI PROGRESS REPORT

 

IMPEACHMENT àDAKWAAN TERHADAP PRESIDEN

*kesalahan dengan ancaman pidana lebih dari 5 THN diperiksa DPRàMK menilai jika tenyata presiden salah dibawa lagi ke MPR (DPR+DPD) untuk diputus.

 

BAGAN KE VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-berkenaan dengan pengaturan hubungan kekuasan antara jabatan2 itu satu sama lain.

DPR àPRESIDEN

ê

UU,RUU berasal dari DPR(HARUSNYA)dalam hal tertentu mengawasi presiden.

 

Dalam batas apakah organisasi negara dan atau bagian2nya menjalankan tugas kewajibannya?

Dalam menjalankan tugasnya lembaga negara punya batasan tertentu salah satunya penagturan tentang hak dasar warga negara yg lazim disebut HAM.nasalah pengaturan HAM termasuk dalam kajian HTN

Menyangkut pemda ada yg termasuk kajian HAN ada juga yg termasuk kajian HTN maka dikenalah hukum tata administrasi daerah.dalam butiir2 pendapat longemann apa yg menjadi ruang lingkup HTN.

 

MANFAAT HTN DALAM KAITANNYA DENGAN HAN & PERBANDINGAN

Seperti diketahui di negara2 moden juga di negara2 merdeka dan berdaulat tentu di negara tersebut mempunyai HTN masing2 sbab berbicara HTN berarti berbicara kaidah2 hukum dengan cara bagaimananegara mereka dikelola.selain itu kita memahami aspirasi dari negara itu.


Perbedaan pejabat & penjabat

 

Ex : seorang presiden pergi keluar negri untuk semenatara waktu maka diangkat seseorang  untuk melaksanakan tugas presiden selama di luar negri à pejabat

 

Suatu jabatan baru dapat dijalankan bila sudah di isi oleh penjabat/orang yg menjalankannya.

Jaban dibagi 2 bentuk :

–         Jabatan kolektif indonesia(amandemen UUD) : BPK,DPR,DPD,MPR,MA,MK,KY

–         Jabatan perseorangan : presiden,ratu,raja,kaisar,dll

Jabatan kolektif diatas masih abstrak tugas lembaga baru bisa bertugas kalau sudah di isi pejabat dimana cara2 untuk itu dapat dilihat dari teori maurice du verse

HTN dinegara berbeda substansinya tak pernah dengan sama,kecuali bada faktor yg menyebabkan isi HTN suatu negara sama dengan negara lain.

EX : MALAYSIA & SINGAPURA RELASINYA SAMA SAMA NEGARA BERSISTEM PARLAMENTER DAN NEGARA PERSEMAKMURAN INGGRIS

*malaysia bentuk negaranya serikat sedangkan singapura republik

Tidak semua negara jajahan memiliki sistem pemerintahan yang sama.

Ex : AS di jajah Inggris bentuk pemerintahannya presidensil sedangkan imggris kerajaan

Oleh karenaitulah,setiap negara merdeka&berdaulat mempunyai HTN sendiri tentu saja HTN masing2 negara memunyai warna dan corak nasional artinya HTN membumi.

Ex : di Malaysia agama islam merupakan corak nasionalnya berbeda dengan Indonesia yg mengakui sejumlah agama yg diwarnai pancasila sebagai corak nasionalnya.

Kesimpulannya:

HTN 2 negara tidak mungkin persis sama

Ex : konstitusi philipina 1953 mengatur bahwa masa jabatan presiden adalah 4 tahun kemudian dengan konstitusi baru ternyata ada perubahan masa jabatn presiden jadi 7 thn.

  • ·        Konstitusi amerika mengatur masa jabatan presiden 5 tahun
  • ·        Indonesia berdasarkan amandemen I UUD’45 mengatur bahwa masa jabatan presiden /wapres 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 periode.
  • ·        Dengan memperhatikan bahan kuliah HTN seseorang dapat melihat perbedaan dan persamaan HTN antara negara2.

Ilmu pengetahuan dan pengetahuan

 

Syarat2 pengetehuan :

1.ada objek/isi/materi/substansi

2.ada metode/cara mempelajari ilmu pengetahuan

3.ilmu itu terbuka(dapat dikritisi ole semua orang)

4.tersusun sistematis

 

Sperti diketahui banyak ilpeng yang menjadikan negara objeknya.ilmu negara mempunyai objek penelitian tentang genus negara/negara pada umumnyatanpa batas2 masing2 negara.

Ilmu politik menjadikan negara objek penelitiannya juga bahkan CF.STRONG dalam buku modern political cinstitution berkata “ political science is the science of the state”.

Jadi,kedua ilmu tersebut menjadika negara objek penelitiannya.

Apa beda ilmu2 tersebut?Bahkan Hein van marseven berkata ilmu politik dan HTN begitu dekatnyadalam arti mempelajari mempelajari HTN tidak lepas dari ilmu plitik.

Ilmu plitik punya berbagi metode pendekatan dalam menjadikan negara objek penelitiannya:

1.pendekatan hakekat à ilmu politik berkenaan dengan kekuasaan yg oleh Bung Karno dikatakan :

Politik-àmach vending

             àmacht aan vending

2.pendekatan fungsi à ilmu politik melihat segala sesuatu dari segi fungsinya.

3.pendekatan institusiàberkaitan dengan institusi dalam suatu negara dimana dalam institusi tersebut terdapat hukum,pendekatan inilah yg paling dekat dengan ilmu politik.

Kalau ilmu politik,ilmu negara,hukum administrasi negara,perbandingan HTN,HTN dll menjadikan negara objeknya pertanyaanya adalah dimana letak perbedaan imu2 tersebut?

Sehubungan dengan itu pelu dikemukakan beberapa pendapat :

 

 

 

Pendapat A.N Donner

            Penerobosan negara oleh hukum,de door dringing van de met het recht dari pendapat ini diketahui bahwa HTN bersangkutan dengan negara & hukum artinya negara tidak lepas dari hukum.

Ada bermacam2 pendapat tentang negara,ada yg berpendapat negara adalah organisasi rakyat ,negara adalah organisasi jabatan.

Sri soemanrtri berpendapat bahwa negara adalah organisasi kekuatan sebab dalam

Suprastruktur politik dan infrastruktur polik pusat kekuasaan dapat di jumpai.

àsupra struktur : BPK,dll

àinfrastruktur : parpol,tokoh oplitik,golongan kepentingan,alat komunikasi politik,”oposisi”

*kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan pihak lain

 Lord acton berpendapat bahwa power tend to corrupt absolute power corrupt asbsolutelyàsetiap kekuasaan berpotensi berpotensi untuk diselewengkan

 

.


HTN menurut Pendapat vander pot :

Dalam buku pegangan tentang HTN belanda ia mengatakan bahwa HTN meliputi aturan2 hukum & lembaga hukum yg menentukan dan menetapkan :

  1. 1.     Bentuk negara

Kalau kita bicara bentuk negara negara dapat berbentuk kesatuan,negara republik,negara federasi,negara konfederasi,negara uni,negara persemakmuran.

  1. 2.     Menetapkan bentuk pemerintahan

Secara teoritis dapat berbentuk republik atau monarki

  1. 3.     Menetapkan kerjasama khususnya kekuasaan eksekutif dan parlementerà presidensil—parlementer
  2. 4.     Diatur hak2 warga negara(menyangkut ham)

*yg sama antara pendapat vander pot butir 4 dan longe mann butir 3 adalah sama2 ttg HAM.


Struktur ketatanegaraan

Istilah struktur ketatanegaraan adalah padanan kata dalam bahasa inggris structure of government sebagaimanapendapat witmann dan west dalam bukunya “visual outline of comparative government” umumnya struktur ketetanegaraan suatu negara meliputi 2 tingkatan yaitu :

Supra struktur politik (SSP)

Infra struktur politik (ISP)

 

1.SSP bersangkutan dengan lembaga negara termasuk hal2 yg bersangkutan dengan lembaga negara itu,jadiyg termasuk SSP adalah ttg kedudukan,kewenangan,kekuasaan,tugas pembentukan & relasi/kerja sama antar lembaga.

2.ISP adalah struktur politikyg berada dibawah permukaan  yg menurut ilmu politik meliputi parpol,tokoh politik,golongan kepentingan,golongan penekan,alat komunikasi poltik.oleh karena pemilu menentukan kehidupan dan sistem kepartaian maka hal tsb juga masu dalam ISP

 

Menyangkut SSP dan lembaga negara umumnya diatur dalam UUD antara SSP & ISP mempunyai timbal balik artinya SSP dapat menagtur segala hal mengenai ISP,sedangkan ISP dapst mempengaruhi dan menentukan jalannya SSP.

 

Ada beberapa sumber kekuasaan:

1.kekuatan fisik

2.peraturan perundang2an negara dimulai dari UU sampai Peraturan pelaksanaan.

3.uang

4.pengalaman

 

Jika kekuasaan cenderung untuk bersalah gunadalam kaitannya dengan negara maka akan berdampak pada rakyatnyauntuk mengatasinya ducari uoaya mencegah penyalah gunaan kekuassaan disitulahfungsi hukum menurut  DONNER menerobos masuk kedalam negaramaksudnya hukum berfungsi untuk membatasi kekuasaan negara dalam kehidupan bernegara yg kompleksmanusia sepakat untuk membuat UUD untuk pembatasan kekuasaan di negara tsbt.

Pada setiap negara termasuk indonesiaterdapat lembag negara yg masing2 berkuasa dan kekuasaan itu dapat dikendalikan dibatsi tp tidak dapat dihilangkan.menyangkut pembatasan kekuasaan dilihat dari 3 aspek :

1.pembatasan dari segi isi

à kekuasaan lembaga negara ditentukan

Üperubahan UUD : MPR mengubah dan menetapkan UUD melantik presiden/wapres,memberhentikan presiden karena pelanggaran UUD.

Kepresidenan menurut UUD berkedudukan sbg kepala negara dan kepala pemerintahan.

            Demikian pula dengan lembaga2 negara lain yg telah ditentukan sebagai berikut :

2.pembatasan dari segi waktu

Überkaitan dengan masa jabatan artinya dilihat dari lamanya kekuasaan itu dijalankan

Ex : masa jabatan presiden pasal 7 UUD

3.pembatasan dari segi usia

Ex : PNS Cuma bisa sapai usia 65thn

 


Ilmu negara

Menurut burkens

Objek ilmu tata negara adalah sistem pengambilan keputusan dalam negara yg distrukturkan dalam hukum postif.

 

Menurut Belifate

Objek HTN menyangkut pengambilan keputusan baik yg diatur atau tidak diatur dalam UU.

METODE MEMPELAJARI HTN

1.METODE SEJARAH

Metode yg digunakan untuk memahami peristiwa dibalik adanya suatu undang-undang

Ex : pasal 6 (1)

Jika dalam jaman penjajahan jepang dulu banyak orng jawa yg banyak yg di suruh kerja paksa ke suriname,apakah ia berhak untuk jadi presiden?

Dan apakah warga negara indonesia yg merupakan keturunan dari bangsa lain tidak ber hak?

2.METODE SISTEMATIS

Menghubungan pasal satu dengan pasal lain yg ada dalam suatu ketentuan.

Ex pasal 6(1)

“presiden adalah org indonesia asli”

      Apah hal tersebut juga berlaku untuk wapres?

Untuk itu marilah kita hubungkan dengan pasal 8

      Jika presiden mangkat,berhenti…..maka ia diganti oleh wakil presiden sampai habis waktunya.

      Dari keterangan undang2 tersebut dapat disimpulkan bahwa sewaktu2 jika ada hal2 tertentu yg menyebabkan presiden tidak lagi dapat memerintah si wapres dapat mengantikannya maka kriteria untuk menjadi presiden juga harus ada pada wapres.

  1. 3.     METODE PERBANDINGAN

Yaitu membandingkan 2 peraturan yg berbeda.

 

HUBUNGAN HTN DENGAN ILMU LAIN.

A.ILMU NEGARA

B.ILMU POLITIK

C.ILMU HUKUM TATA ADMINISTRASI/HTP/HA

Üsebagaimana diketahui bahwa ilmu negara adalah ilmu yg mempelajari genus negara/negara padav umumnya tanpa batas2 negara.

Maksudnya negara pada umumnya antara lain : bentuk negara,bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan dari sistem presidensil atau parlementer

 

Salah satu yg termasuk bidang ilmu negara adalah erbentuk dan hilanya negara,unsur2 sesuatu dapat disebut negara hubungannya bahwa hasil yg diperoleh dalam ilmu negarannya kita dapat dipakai oleh HTN,

EX : dalam ilmu negara kita membicarakan bentuk negara,bentuk pemerintahan dll,pengaturannya kita temukan dlm HTN.

 

Dalam ilmu negara kita berbicara tentang betuk pemerintahan yaitu bentuk republik & kerajaan menurut Leon Duguit beda ke dua bentuk pemerintahan tersebut terletak pada cara pengisian jabatan kepala negara tsb:

Republikàpemilu.

Kerajaan à keturunan kecualiyang dipertuan agung malaysia

*pengaturannya ada di HTN

 

Uraian diatas dipakai sbg landasan berpijak pengaturannya ada dlm konstitusi masing2 negara.

Dalam buku CF STRONG MODERN POLITICAL CONSTITUTION dikatakan bahwa apa yg dipelajari ilmu negara juga dipelajari ilmu politik,bedanya ilmu negara pakai pendekatan yuridis,ilmu politik pendekatan fungsional dan institusional yg merupakan pendekatan hukum.

Maksudnya mempelajari kaidah2 hukum.

Dalam ilmu politik juga dipelajari sistem pemerintahan tanpa terikat pada negara tertentu

Ex : ciri negara

 

HTN juga mempelajari sistem pemerintahan yg diatur oleh HTN negara itu.

 


Hubungan HTN DENGAN HTA/HTP/HA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HTN                                                                                        HTA

1.STAAT IN RUSH                                                               1.STAAT IN BEWEGING

-NEGARA DALAM KEADAAN DIAM       -NEGARA DLM KEADAAN BERGERAK

 

Sehubungan dengan perumpamaan diatas di htn dipelajari hal tertentu pada peraturan tertentu jadi berkaitan dengan sumber hukum misalnya 

UUD adalah suatu dalam keadaan diam (baru tetulis saja)

Ex: bagaimana pemilihan presiden dlm UUD menyangkut masalah itu ygkita pelajari adalah kaidah hukum yg berkaitan dengan pemilihan presiden/wapres bukan geraknya tapi,pengaturannya.

SedngkaN HTA diumpamakan negara dalam keadaan bergerak à untuk mencpai tujuan negara butuh kinerja

Patut diketahui bahwa HTN berkenaan dengan kebijakan umum negara

 

2 .policy making                                                                 2.policy executing

 

Kita tahu bahwa kebijakan umum negara ketika berlakunya UUD 45 sebelum amandemen ada GBHN yg diatur dengan bentuk UU dijabarkan dalam bentuk kebijakan khusus dan untuk melaksanakannya merupakan ruang lingkup HTA yaitu kita mengenal kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan suatu negara.

Kita tahu bahwa objek HTA DAN HTN sama yaitu negara tapi karena tugasnya beda maka kedua ilmu pengetahuan tersebut meninjau negara dari sudut berbeda

Dikaikan dengan ilmu kedokteran ada mata kuliah anatomi tubuh manusia/garis besar tubuh manusia yg ditutupi oleh kulit dan fisiologi mempelajari sampai ke sel terkecil

 

3.anatomi negara                                      -fisiologi negara

 

 

 

 


Sumber hukum

            Yg dimaksud dengan sumber hukum adalah segala yg dapat menimbulkan aturan2yg mempunyai kekuatan bersifat memaksa yaitu aturan2 yg bila dilanggar akan diberi sanksiyg tegas & nyata.

Harus dipahami bahwa istilah sumber hukum mempunyai pengertian yg beragam tergantung dari sudut mana melihatnya.kalau kita mempelajari buku Prof.Dr.Yuniarto,SH sumberhukum memilik tiga arti :

  1. Sumber hukum sebagai asal hukum postif
  2. Sumber hukum sebagai bentuk2 hukm yg sekaligus merupakan tempat ditemukannya hukum positif.
  3. Sumber hukum sebagai hal2 yg seharusnya jadi hukum positif.

 

Melalui the science tree of law ada 4 cabang hukum utama,dan karena hukum di ibaratkan pohon selain 4 cabang hukum utama dmn masing2 cabang hukum utama mempunyai anak cabang dan ranting serta akar2 hukum yg dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu .oleh karena itu sumber hukum ada :

  1. Welbron(sumber hukum materil)
  2. Kembron(sumber hukum formil)

Ad 1 :

Sumber hukum dalam arti yg menyebabkan adanya hukum,dalam PIH penyebab adanya hukum tidak lain karena

Adanya keyakinan hukum org2 yg berperan menentukan apa yg harus menjadi hukum dalam suatu negara.dilihat dari pengertian ini maka sumber hukum dalam HTN dapat ditemukan di sosiologi hukum,antropologi hukum,sejarah hukum,maupun filsafat hukum.

Jadi,sumber hukum dalam arti materil dipelajari dalam berbagai disiplin ilmu dan studinys bersifat abstrak dan merupakan study S2,S3.

Pada waktu PIHdiyakini bahwa hukum slalu ada dipergaulan hidup manusia,hukum timbul apabila ada 2/lebih manusia.

Ad 2 :

Sedangkan kembron sumber hukum dimana kita dapat mengetahui adanya peraturan sprti hukum pda umumnya yg berlaku bagi HTN yaitu sumber hukum tertulis,tak tertulis,yurisprudensi dan doktrin.

 

Pada the science tree of law sumberr hukumya adalah hukum tertulis,tak tertulis jurisprudensi dan doktrin hal ini juga berlaku pada cabang dan ranting hukum dari the science tree of law.

-sumber hukum formal ada 4 untuk mengingatkan sumber hukum formal adalah sumber hukum yg dibuat oleh lembaga yg berwenang / diberi wewenang.

Gambar

 

 

 

 

 

Untuk indonesia sumber hukum tertulis ada pada UUD yg pada masa lalu rujukan yg kita gunakan dimulai dari TAP MPRS no.20 thn 1966 yg kemudian dalam perkembangannya merujuk pada TAP MPR no.20 thn 1966.

Untuk melaksanakan ketentuan UU DPR & Presiden melahirkan UU no.10 tahun 2004 dan terbaru ketika kita bicara Hirarki UUD maka yg menjadi rujukan adalah UU no.12 thn 2011.

(?) kenapa dalam UU no 20thn 2004 tidak ditemukan TAP MPR?

 

 

Surat presiden no.2622/HK/1959

Isinya berkenaan dengan pasal 11(1)—àsalah satu sumber hukum materil nasional.

Kalau semua perjanjian harus dengan persetujuan DPR hal ini akan meganganggu kinerja lembaga lembaga eksekutif

Ex : UKI ingin mengirim mahasiswanya belajar ke Belanda kalau harus lewat persetujuan DPR akan repot.

Surat presiden tersebut diatas ditujukan pada ketua DPR-GR saat itu,isinya menyangkut pasal 11 UUD’45 sebelum diubah.mengenai perjanjian dengan negara lain.sehubungan dengan itu presiden berpendapat bahwa kata perjanjian dalam pasal 11 tidak mencakup seluruh perjanjian tapi hanya menyangkut perjanjian yg penting saja yg harus mendapat persetujuan DPR.

EX: saat RI mau meminjam uang sebesar 1.000.000.000 $ pada amerika,mereka menyetujuinya asalkan dibuat perjanjian bahwa salah satu pulau di indonesia dapat dijadikan tempat latihan perang Angkatan Udara Amerika.Perjanjian seperti inilah yg butuh persetujuan DPR karena berpotensi membahayakan negara.

 

Jika pasal 11 tidak diartikan sesuai dengan pengertian pemerintah dikhawatirkan pemerintah tidak leluasa u/ menjalankan hub.internasional sebab jika semua perjanjian harus melalui prosedur konstitusional yg sangat panjang.

Jadi,perjanjian dengan negara asing materinya diserahkan pd DPR untuk diketahui dan perjanjian itu sudah ditanda tangani presiden.

#sumber hukum tak tertulis adalah sumber hukum yg tidak merupakan putusan dari pejabat berwenang  dengan kata lain sumber hukum tak tertulis sbnarnya adalah bagian dari hukum yg tumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan dan klo hal itu menyangkut HTN maka sumber hukum tak tertulis adalah hukum yg lahir,tumbuh,dan berkembang dalam praktek ketatanegaraan di indonesia dapat beupa hukum adat.

Ex : rembuk desa

Jika dalam suatu desa ada terduga teroris kepala desa & organ desa yg lain menyelidikinya dan setelah hasil penyelidikan ada merekalah yg memutuskan akan melapor ke polisi/tidak dan hasil keputusan tersebut mengikat keseluruh desa.

 

Dalam suatu organisasi negara terendah di indonesia ialah desa seringkali keputusan lembaga di pulau jawa yg bernama rembug desa.institusi ini tidak ada dalam aturan tertulis tapi rembug desa lahir,tumbuh dan berkembang dalam praktek kehidupan desa sebagai bagian dari hukum walau tak tertulis tetap mempunyai kekuatan mengikat pada seluruh desa.

 

#konvensi

Ada 2 pendapat mengenai konvensi :

  1. Bahwa konvensi juga dapat berupa hukum tertulis akan tetapi tidak termasuk dlm perUUan.
  2. Ada yg berpendapat bahwa konfensi adalah kebiasaan ketatanegaraan yg oleh karena itu slalu ada dalam keadaan tak terurus.

Ex : pidato presiden tentang RAPBN didepan MPR

Fit and proper test bagi calon pejabat

Upacara penurunan bendera setiap 17 agustus.


istilah konvensi berasal dari pakar HTN inggris bernama DICEY dalam bukunya ia menggambarkan bahwa HTN  itu meliputi :

  1. The law of constitution
  2. Convention

Menurut prof.andre most dari belgia ground wetelijkrecht adalah bagian dari constitutional law yg kajiannya berkaitan dengan ketentuan UUD .

Konvensi tumbuh & berkembang u/ melengkapi ketentuan yg tidak ada dalam UUD yg pada umumnya terkodifikasi kecuali di inggrisoleh kerana itu dicey mengatakan bahwa konvensi adalah kebiasaantanegaraan ke yg berkembang dan berlaku dlm negara yg penaatannya tdk dpt dipastikan oleh kekuasaan lain termasuk o/kehakiman.

Terhadap rumusan konvensi tersebut dapat kita ketahui bhwa konvensi muncul jika diperlukan oleh jabatan2/lembaga2 Yg ada disuatu negara.

Kpn suatu kebiasaan ketaatanegaraan  muncul sebagai konvensi?

Sulit untuk menentukannya tapi untuk memberikan gambaran mari perhatikan ilustrasi berikut :

House of common di isi oleh partai pemenang pemilu,ketua partai itulah yg berhak menjadi Perdana mentri dan membentuk kabinet yg didalamnya berisi anggota2 partai pemenang pemilu tersebut.

Saat rakyat mengajukan vote pf not confident/mosi tidak percaya,perdana menteri pemenang pemilu itu hrs menyerahkan mandat pada ratu,ratu meminta runner up pemilu untuk menyusun kabinet baru dan mengangkat ketua partai runner up itu jadi Perdana menteri.

 

Ex 2 :

Hous of lord dipilih oleh ratu dan menjabat seumur hidup,house of lord berisikan orang2 yg berkompeten dibidangnya dan mereka diberi kekuasaan yudisial,tapi ketika house of lord menghadapi persidangan yang ada dalam sidang itu hanyalah anggota house of lord yg berpendidikan dibidang hukum.

 

Konvensi di indonesia muncul wktu terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari presidensilàparlementer yaitu setelah keluarnya maklumat presiden 14 november ’45 yg isinya :

  1. Susunan kabinet syahrir pertama
  2. Mengatur bahwa kabinet/mentri scra sndiri maupun bersama2 bertanggung jawab pd KNIP yg menurut maklumat no.x thn 1945 yg menetapkan KNIP sbg lembaga legislatif.menurut Alm.Maisar Soepomo yg dibenarkan o/ menteripeneranggan saat itu sejak 14 nov 1945 terjadi konvensi berkenaan dgn pertanggung jawaban kabinet/mentri.jika dibandingksn pendapat dicey dan soepomo ttg kpn terjadinya konvensi tdk ada penjelasan.

 

Menurut A.B butir2 diatas bukan konvensi melaikan putusan presiden u/ melaksanakan butir 4 aturan peralihan => sri sumatri,memang waktu itu lembaga negara spt MPR,dst… belum diatur  dalam pasal 4 blum dibentuk shg kekuasaanya sprti mengubah UUD dilakukan oleh presiden.

Jadi kebiasaan ketatanegaraan yg merupakan konvensi = GBHN dibuat o/ presiden dan ditandatangani MPR.

U/ diketahui bahwa konvensi mengandung banyak arti :

  1. Konvensi dalam arti salah satu sumber HTN
  2. Konvensi dalam ati perjanjian internasional : konvensi montevideo yg menyepakati unsur2 negara
  3. Konvensi dalam arti musyawarah besar/kongres
  4. Konvensi sbg lmbga yg ditugaskan u/ membentuk UUD/Konvensi

Selain 4 arti konvensi yg lain adalah mengubah UUD ,dalam teori ada berbagai cara merubah UUD :

  1. Some primary force : adanya kekuatan bersifat primer misalnya krisis ekonomi,bahaya perang.halini memungkinkan adanya perubahan UUD.
  2. Formal amadement : perubahan dilakukan secara formal artinya pengaturanny ada dlm UUD

FORMAL  AMANDEMEN : PROSEDUR,MEKANISME,MODEL,SUBSTANSI

  1. Judicial interpretation : perubahan UUD dengan penafsiran oleh MPR

Ex ps.22(1),ps.7 uud lama

#Sumber hukum yurisprudensi#

Perlu diingatkan bahwa jaman hindia belanda kita punya peraturan pokok ttg peraturan perundang2an indonesia (AB).peraturan pokok itu ditetapkan 30.4.1847 dimuat dalam STB/NO.43 sampai skrg masih berlaku.

Pada ps.22 AB berarti hakim yg menolak menyelesaikan suatu perkara dengan alasan bahwa peraturan perUUan ttg masalah itu belum ada,blum jelas,tdk lengkap maka hakim tsbt dpt dituntut u/dihukum.

 

Dari ps.22 AB tersebut hakim berhak membuat peraturan sndri u/ menyelesaikan suatu perkara maka bila UU/Kebiasaan tdk mengatur hal u/ penyelesaian masalah tsbhakim wajib membuat peraturan sndiri .keputusan hakim dari keputusan sndiri berdasarkan wewenang yg diberikan ps.22 AB dapat jadi dasar keputusan hakim lainnya u/ menyelesaikan perkara serupa& keputusan hakim tsb jadi sumber bagi pengadilan

Jadi,yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yg dijadikan dasar o/ hakim lain ttg masalah yg sama sampai tingkat kasasi.

 

#DOKTRIN#

Seperi diketahui “pendapat para sarjana” dapat berpengaruh pada diri hakim dlm pengambilan keputusan,dalam yurisprudensi dpt dilihat bahwa hakim seringmenggunakan pendapat kalangan sarjana hukum dmn pendapat tsb mnjdi dasar hakim internasional.

dlm hubungan internasional pendapat para sarjana sngt pnting

ex : mahkamah internasional mengakui bahwa dalam menimbang permasalahan internasional dapat dipakai :

  1. Perjanjian iternasional
  2. Kebiasaan internasional
  3. Prinsip hukum yg diakui bangsa beradab
  4. Keputusan hakim
  5. Pendapat para ahli hukum

Kalau begitu doktrin adalah pendapat para ahli hukum yg di ikuti jabatan dlm  negara.

 

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s