hukum perlindungan konsumen

Hukum perlindungan konsumen

Seluruh rakyat indonesia dapat menjadi konsumen tapi tidak semua bisa jadi produsen.hukum perlindungan konsumen UU no.8/1999
Guides line for consumer of protection thn 1985
Konsumen dimanapun punya hak dasar sosial.
Hak daar sosialnya adalah = mendapat info yg benar,jelas dan jujur,hak untuk mendapatkan keamanan & keselamatan,hak memilih,hak untuk didengar,hak untuk berbicara,hak untuk mendapat ganti rugi,hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar,hak untuk mendapatkan lingkungan yg baik,hak untuk mendapat pendidikan dasar.
*PBB menghimbau agar semua warganya melaksanakan hak dasar tersebut
*YLKI selama 25 tahun (1974)dalam peranannya pemerintah dan penguasa sering mengabaikan hak konsumen.
*pelayanan kualitas rendah zat tambahan tak sesuai dosis,aspek hukum perjanjian asuransi,perbankan,pengurusan KTP,sertifikat
*pemerintah menyadari perlunya hukum perlindungan konsumen dengan memproduksi barang2 berkualitas.
*pemerintah menyadari perlunya hukum perlindungan konsumen dalam hal perpindahan barang dari produsenkonsumen.
Tanggal 20 april 1999 disahkan lah UU PERLINDUNGAN KONSUMEN.

Pengertian konsumen (hornby)
Setiap orang yg menggunakan barang/jasa
Setiap orang yg membeli barang/jasa
Setiap orang yg menggunakan persediaan/sejumlah barang(block’s law dictionary)
Jenis2 konsumen :
– konsumen antara adalah konsumen yg membeli barang/jasa untuk dijual lagi.
– Konsumen akhir adalah konsumen yang membeli barang/jasa untuk dipakai sendiri.
Batasan konsumen akhir.
BPHN
Pemakai akhir barang/jasa yang dibeli untuk keperluan sendiri/orang lain tidak untuk diperjual-belikan.
YLKI
Pemakaian barang/jasa untuk diri sendiri/keluarga tidak untuk diperdagangkan.
UKI.
Intinya sama

Konsunen akhir menurut UU india
Setiap orang yg membeli barang atau jasa yg tlah disepakati menurut harga dan cara pembayarannya.tidak termasuk mereka yg mendapatkan barang untuk dijual lagi.
Konsumen akhir menurut UU australis
Setiap orang yg membeli barang setinggi2nya dengan harga 15.000
________________________________________
Konsumen(consumer)dan pelanggan(consumen)
>> pelanggan adalah konsumen yg telah mengkonsumsi produk yg di produksi dari produsen tertentu.
>>konsumen adalah semua orang termasuk pelanggan
>>konsumen akhir adalah konsumen yg mengkonsumsi secara langsung produk yg diperolehnya.
>>konsumen antara adalah konsumen yg membeli produk untuk memproduksi produk lain
Konsumen akhir contohnya :
*membeli kain untuk di gunakan langsung
Konsumen antara contohnya :
*tukang jahit membeli kain untuk membuat baju.

UU NO.10/1961 tentang barang
1.bagaimana Uuini menjaga keselamatan dan kesehatan rakyat
2.barang kualitas kurang baik membahayakan kesehatan/pihak lain *jika di ekspor merusak nama baik pemerintah.
3. menurut UU kesehatan no.23 thn 1992.
Istilah konsumen tidak spesifik,tetapi “semua orang”, termasuk perorangan,kelompok,keluarga,masyarakat,kelompok masyarakat keseluruhan.

Perbedaan terminologi dapat menimbulkan kerugian dan ketidak pastian hukum.
Dalam BW :
Istilah pembeli = ps.1460
Istilah penyewa=ps.1550 jo ps.1548
Istilah penerima hibah= pasal 1670 dst,jo ps.1666
Istilah pinjam pakai = p.1743 jo 1740
Istilah peminjam =ps.1747
________________________________________
Dalam KUHD
Istilah tertanggung = psl.246 dst
Istilah penumpan = ps.393,394 jo ps.341
Istilah tersebut diatas disatu sisi dapat berperan sebagai konsumen akhir tapi disisi lain dapat berperan sebagai pelaku usaha.
Menurut UUPK
Pasal 1 butir 2 setiap orang pemakai barang dan atau jasa yg tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan sendiri ,keluarga,maupun mahluk hidup lain tidak untuk diperdagangkan.pengertian dalam UU termasuk konsumen akhir.
>>dalam pengertian kamus ekonomi konsumen terbagi atas konsumen akhir dan konsumen antara.
*mahluk hidup lain adalah mahluk yg ada disekitar konsumen

Pelaku usaha ( pasal 1 butir 3)
Orang perorangan atau badan usaha baik badan hukum maupun bukan yg didirikan dan berkedudukana tau melakukan kegiatan di wilayah hukum RI baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
Penjelasan UU : Pelaku usaha dalam pengertian ini termasuk koperasi,BUMN,korporasi,importir,pedagang dan distributor.

Pengertian hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen.
Pasal 64 : segala ketentuan perundang-undangan yg bertujuan melindungi konsumen yg telah ada pada saat UU ini diundangkan dinyatakan berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam ketentuan UU ini.

Hukum konsumen adalah keseluruhan kaidah-kaidah atau asas asas mengatur masalah penyediaan dan penggunaan produk antara penyedia dan pengguna.

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan kaidah atau asas yg mengatur dan melindungi dalam hubungan dan masalah penggunaan produk dan penyediaan antara penyedia dan pengguna.

Segala upaya memberi jaminan akan kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen baik hukum publik maupun privat memposisikan HPK sebagai kajian dalam hukum ekonomi.
Hukum ekonomi bersifat lintas sektoral/pendekatannya bersifat indisipliner (tidak hanya berkaitan dengan perdata tapi juga HAN hukum antar wewenang dn juga pidana)dan transnasional.
________________________________________
Asas perlindungan konsumen
1.asas manfaat = segala upaya dalam menyelengarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar2nya bagi kepentingan konsumen atau pelaku usaha.
2.asas keadilan = partisipasi seluruh rakyat bisa diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan bagi konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
3.asas keseimbangan= memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen,pelaku usaha& pemerintah dalam arti materil dan spirituil.
4.asas keamanan dan keselamatan konsumen = memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan,pemakaian,dan pemanfaatan barang dan atau jasa yg digunakan
5.baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukumdan memperoleh keadilan dalam penyelenggaran perlindungan konsumen serta negara menjadi kepastian hukum.
Tujuan perlindungan konsumen
1.meningkatkan kesadaran,kemampuan,dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2.mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang/jasa.
3.Meningkatkan pemberdayan konsumenn dalam memilih,menentukan dan menuntut hak2nya sbg konsumen.
4.menciptakan sistem perlindunga konsumen yg mengandung unsur kepastian hukumdan keterbukaan informasi serta akses mendapatkan informasi
5.menimbulkan kesadaran pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab dalam usaha
6.meningkatkan kualitas barang/jasa yg menjamin kelangsungan usaha produksi barang/jasa,kesehatan.kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.
ius vigilintum scriptum est=hukum diberikan pada orang yg cerdas

Faktor yg melemahkan konsumen
1.masih lemahnya tingkat kesadaran hukum akan haknya
2.belum terkondisinya”masyarakat konsumen”karena memang sebagian masyarakat ada yg blum mengetahui ttg apa saja haknya dan kemana haknya disalurkan jika mendapat kesulitan atu kekurangan standar dari barang/jasa yg sewajarnya
3.belum terkondisinya masyarakat konsumen menjadi masyarakat yg punya kemauan untuk menuntut hak nya /permissive
4.proses peradilan yg ruwet dan panjang
5.posisi konsumen yg selalu lemah

Ada bebapa halyg perlu dicermati dalam kasus perlindungan konsumen :
1 perbuatan pelaku usaha baik disengaja maupun karena kelalaian dan mengabaikan etika bisnis berdampak seius dan meluas akibatnya kerugian konsumen dapat bersifat massal( massive effect)
2.dampak yg diakibatkan dapat bersifat seketika(rapidy effect)misalnya saat mengkonsumsi suatu barang sakit,pingsan atau bahkan meninggal,ada juga dampak yg baru terasa beberapa saat kemudian (hidden effet)
3.kalangan yg jadi korban adalah masyarakat kelas bawah krn tidak ada pilihan lain terpaksa mengkonsumsi barang/jasa kualitas rendah yg minim aspek keamanan dan keselamatan(mengancam jiwa).
________________________________________
Sumber sumber HPK
1.pembukaan UUD ’45 “ Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara indonesia yg melindungi segenap bangsa indonesia….UUD ps.27(2)”tiap2 warga negara berhak atas penghidupan yg layak bagi kemanusiaan
2.hukum pedata dalam arti luas termasuk hukum dagang serta kaidah2 keperdataan yg lain yg temuat dalam peundang2an lainnya
3.hukum publik dlam pengertian yg menatur hubungan antar negara dan alat2 pelengkapannya atau hubungan negara dgn perorangan(HAN ,HUKUM ACARA,PIDANA,HI)
________________________________________
ASPEK2 KEPERDATAAN
Yaitu segala hal yg berkaitan dengan hak dan kewajiban konsumen yg bersifat keperdataan.
1.informasi=ketesediaan barang/jasa,kualitas,keamanan,harga,cara memperoleh,garansi,pesediaan,suku cadang,purna jual,dll
Iklan=adala usaha dengan cara apapun u/ meningkatkan penjualan baik secara langsung/tidak.
-lebel= etiket yg dletakan dicetak diukir,atau dicantumkan dengan cara apapun pada wadah/pembungkus.

LABEL
Diatur dalam berbagai perundang-undangan misalnya UU NO.10/1961 tentang barang dalam pasal2 (4)”pemberian nama dan atau tanda2 yg menunjukan asal,sifat,suunan bahan,bentuk banyaknya dan atau kegunaan barang2 baik yg diharuskan maupun tidak diperbolehkan dibubuhkan atau dilekatkan pada barang pembungkusnya,tempat barang utu dipperdagangkan,,dan alat2 reklame pun cara pembubuhan atau meelekatkan nama/tanda2 itu”.
Keterangan yg harus dimuat pada lebel /etiket pasal 7 ayat 1 dan 2
1.nama makanan dan/ merk dagang
2.komposisi kecuali untuk makanan yg komposisinya diketahui secara umum
3.isi netto/netto
4.nama dan alamat perusahan yg memproduksi atau mengedarkan
5. no ygdaftaran
6.kode produksi/bar code
7.untuk jenis makanan tertentu yg ditetapkan oleh menkes harus dicantumkan tgl daluarsa/best before,nilai gizi,petujuk penggunaan dan cara penyimpanan.

TANGGUNG JAWAB PRODUK/PRODUSEN.
Membicarakan perlindumgan konsumen adalah membicarakan tanggung jawab produk/produsen krna pada dasarnya tanggung jawab produk/produsen adalah untuk pelindungn konsumen
Tanggung jawab produk/product liability
Tanggung jawab produsen atas barang yg dibawanya ke masyarakat yg menimbulkan kerugian karena cacat yg melekat pada produk tsb

Unsur2 pengertian tersebut :
a. Tanggung jawab adlh tanggung jwb kontraktual/berdasarkan perjanjian atau berdasarkan perbuatan yg melanggar hukum
b. Para produsen : para produsen/pembuat grosir (whole seller),levering dan pengecer (detailer)
c. Product : semua benda bergerak/tidak bergerak
d. Cacat : melekat kekurangan pada produk yg menimbukan kerugian
SH mengartikanresponsibility sebagai tanggung jawab dan liability sbg tanggung gugat.secara umum sebenarnya responsibility dan liability merupakan arti dari tanggung jawab

Inti dari tanggung jawab adalah pelaku usaha bertanggung jawab atas segala kerugian yg ditimbulkan produk yg dihasilkannya (ps.19(1) UUPK )
Ps.2 ganti rugi dapat berupa pengembalian uang,panggantian baran /jasa yg au sejenis atau setara nilainya ,perawatan kesehatan,pemberian santunan,yg sesuai dengan ketentuan peundan2an yg berlaku.

UUPK tidak secara tegas mengatur mengenai barang2 secara hukum yg dapat dipertanggung jawabkan & sejauh mana pertanggung jawaban atas barang tertentu dapat dikenakan pada pelaku usaha

Penerapan konsep lisbility tidak mudah
• Tanggung jawab didasarkan pada wanprestasi (default) dan perbuatan melawnan huku (tort)
• Berdasarkan pasal 1365 BW konsumen harus membuktikan kesalahan pelaku usaha(konsumen selalu diposisi lemah)
Karena itu dperlukan konsep strict liablity /tanggung jawab mutlak bahwa produsen harus sektika bertanggung jawab atas kerugian yg diderita konsumen tanpa mepersoalkan kesalahan produsen (bandingkan dengan ps.19(1) jo ps.22 dan 23)
Konsep strict liability sudah ada di hukum lingkungan hidup
________________________________________
Alasan strict liability :
1. Beban kerugian/resiko ditanggung oleh pihak y memproduksi barang yg cacat/berbahaya ke pasaran.
2. Dengan mengedarkan barang kepasar harus sudah ada jaminan barang tersebut layak untuk di pergunakan/konsumsi.
3. Tanpa menerapkan konsep strict liability produsenyg melakukan kesalahan dapat dituntut dengan penuntutan beruntun yaitu
Dari produsenpedang ecerangrosirdistributoragenprodusen
*prosesnya sangat panjang dan lama
________________________________________
Hal-hal yg berkaitan dengan perjanjian :
• Hubungan hukum dan atau masalah antara konsumen dengan penyedia barang atau penyelenggara jasa pada umumnya terjadi melalui suatu perikatan.
• Perikatan dapat terjadi secara tertulis maupun tidak ,tergantung pada bagaimana suasana hukum anara para pihak (hukum adat/hukum barat)
• Hakim mempunyai kewenangan berdasarkan fakta dan hukum dari suatu kasus yg diajukan menentukan hukum dari kasus tersebut.
Secara fakta hukum dan perlindungan konsumen baku banyak menjadi pertimbangan hukum hakim (sebelum UUPK diundangkan)
Yurisprudensi tentang kasus sengketa konsumen belum banyak(baca contoh2 sengketa konsumen dalam buku hukum pelindungan konsumen sebagai suatu pengantar AZ NASUTION hal 72-102)

Perjanjian dengan syarat baku
Perjanjian yg memuat syarat2 tertentu sehingga lebih menguntungkan para pihak yg mempersiapkan perjanjian biasanya pelaku usaha dgn maksud membebaskan diri dari beban tanggung jawab akibat terjadinya sesuatu hal
Perjanjian dengan syarat baku biasanya : dalam bentuk dokumen dan dalam bentuk persyaratan khusus : secara tertulis,bon,selembar kertas tertentu,tanda penerimaan/penyerahan barang berebentuk tulisan dengan kalimat “ barang yg sudah dibeli tidak dapat dikembalikan”
Ganti rugi 10x lipat ongkos pengiriman, barang2 dalam mobil yg diparkir atau kehilangan mobil diluar tanggung jawab kami,dsb.
Ketentuan syarat baku ini dianggap belaku dengan telah ditandatanganinya perjanjian dengan syarat baku,demikian halnya dengan bentuk sepanjang sudah ditulis dan diumumkan yg terbuka dan jelas terlihat(PASAL 18 UUPK.BACA)

PERJANJIAN DENGAN SYARAT EKSONERASI
Ï Disebut juga perjanjian dengan syarat2?_____________untuk pembatasan atau pelepasan tanggung jawab
Ï Diinginkan salah satu pihak diatasi atau dibebaskan dari suatu tanggung jawb berdasarkan hukum.oleh engels ada 3 bentuk yuridis perjanjian eksonerasi:
a. Tanggung jawab u/ akibat hukum karena pembuat perjanjian akan melaksanakan kewajiban dari perjanjian.
b. Kewajiban2 yg seharusnya dibebankan pada salah satu pihak dibatasi/dihapus.ex: perjanjian keadaan darurat
c. Kewajiban diciptakan dengan memikulkan tanggung jawab pada pihak lain yg mungkin untuk kerugian yg diderita pihak ketiga

pasal 29 tentang pembinaan (ada 5 ayat)

(4) pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi upaya untuk :

  • Terciptanya iklim usaha dan timbulnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen.
  • Berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.
  • Meningkathyakualitas sumber daya manusiaserta meningkatnya kegiatan pemeliharaan dan pengembangan dibidang perlindungan konsumen

Pasal 30 (ada 6 ayat)

  • Pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan perundang2an diselenggarakan oleh pemerintah masyarakat dan  lembaga perlindungan swadaya masyakat.
  • Pengawasan oleh pemerintah sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dilaksanakan dan /atau materi teknis terikat.
  • Pengawasan oleh masyarakat dan lembaga dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar dipasar.

 

–          Norma norma perlindungan konsumen diluar UUPK dijadikan acuan sebagai sistem perlindungan hukum terhadap konsumen (pasal 64)

–          UUPK adalah lex specialis ketentuan perundang2an yg ada sebelum UUPK.

–          Ketentuan diluar UUPK terhadap keberlakuannya dianggap tetap berlaku sepanjang belum diatur atau tidak bertentangan dengan UUPK.

 

Pengelompokan norma-norma dalam UUPK :

  1. Kegiatan produksi dan/atau perdagangan barang dan /atau jasa pasal 8 ayat (1),ayat(2),ayat (3)
  2. Kegiatan penawaran,promosi dan periklanan baran dan/atau jasa pasal 9 ayat (1),ayat (2)

Pasal 10,12,13 ayat (1) & ayat (2),pasal 15,pasal 16,pasal 17 ayat (1) dan (2)

  1. Kegiatan transaksi penjualan barang dan/atau jasa pasal 11,pasal 14,pasal 18 ayat (1),(2) dan (4)
  2. Kegiatan pasca transaksi barang dan/atau jasa pasal 25 dan pasal 26

Sengketa konsumen

  1. Istilah konsumen ditemukan pada pasal 1 butir 11 mengenai pengertian BPSK
  2. Pasal 45 angka 2,pasal 48a
  3. Konsumen dipastikan setiap orang atau individu pemakai barang dan /atau jasa untuk keperluan sendiri,orang lain,keluarga atau pihak lain tidak untuk diperdagangkan.
  4. Perlindungan konsumen diperluas tidak hanya berlaku terhadap individu tetapi juga terhadap mahluk hidup lain seperti ikan,ayam burung dll.
  5. *Badan hukum (PT,Yayasan,Koperasi)tidak diakui sebagai konsumen.
  6. Konsumen menurut UUPK adalah individu konsumen akhir.
  7. Pasal 1 butir 11 menyatakan bahwa senketa konsumen adalah sengketa antara konsumen dan *pelaku usaha=setiap orang,individu atau badan usaha berbadan hukum ataupun tidak.
  8. BPSK menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen
  9. Sengketa antara sesama pelaku usaha bukan sengketa konsumen karenanya ketentuan UUPK tidak dapat berlaku

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Tugas dan wewenang BPSK diatur dalam pasal 52 jo SK MEMPERINDAG no.350/MPP/Kep/12/ 2001 tanggal 10 desember 2001 tentang pksanakan pelaksanaan tugas dan wewenang BPSK yaitu :

  1. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian masalah sengketa konsumen dengan cara mediasi,konsiliasi dan arbitrasi
  2. Memberikan konsultasi mengenai perlindungan konsumen
  3. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausal baku pasal 18
  4. Melaporkan pada penyidik umum jika terjadi pelanggaran terhadap UUPK

DST sampai huruf m

Merujuk pasal 49 ayat (1) dan pasal 54 ayat (1) jo Kepmemperindag no.350/mpp/kep/12/2001,maka

–           fungsi utama BPSK menyelesaikan sengketa konsumen diluar pengadilan/ADR(Alternative Dispute Resolution)

–          ADR yang dimaksud UUPK _______ ADR dimaksud UU no.30 thn 1999 tentang arbittrase dan alternatif penyelesaian sengketa umum

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lambang penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui prosedur yg telah disepakati para pihak yakni penyrlesaian diluar pengadilan dengan cara negosiasi,konsultasi atau penilaian ahli.

Penyelesaian sengketa melalui :

  1. Konsiliasi
  2. Ditempuh atas inisiatif salah satu pihak sedangkan majelis BPSK bertugas sebagai perantara pihak bersengketa (baca pasal 54(2))]
  3. Konsiliator mengklarifikasi permasalahan yang ada tetapi dengan peran yang aktif
  4. Konsiliator berusaha mendahulukan perbedaan kepentingan para pihak
  5. Mediasi
  6. Ditempuh atas inisiatif para pihak atau salah satu pihak
  7. Mediator berperan aktif menawarkan options
  8. Mediasi tidak wajib dilakukan karena para pihak secara suka rela berpartisipasi
  9. Mediator hanya menciptakan terjadinya komunikasi dan dialog antar para pihak sehingga timbul kesepakatan
  10. Arbitrasi
  11. Para pihak menyerahkan sepenuhnya pada BPSK u/ memutuskan dan menyelesaikan sengketa konsumen.
  12. Putusan arbitrase mengikat(binding)dan dapat dilaksanakan/ditegakan karena punya kekuatan eksekutoria
  13. Sebelum para pihak terlibat dalam arbitrase hasil keputusan harus disetujui oleh para pihak tersebut.

Putusan majelis BPSK

  1. Keputusan majelis BPSK bersifat final dan mengikat (pasal 54 uupk jo pasal 42 ayat 1 SK memperindag no.350/mpp/kep/12/2001
  2. Bersifat final artinya tidak ada banding dan kasasi
  3. Tetapi UUPK mengenal pengajuan keberatan pada pengadilan negri paling lambat 14 hari kerja sesudah pemberitahuan putusan BPSK
  4. Pasal 56 ayat (2) para pihak dapat mengajukan keberatan
  5. Kata dapat ditafsirkan wajib menurut pasal 41 ayat (2) SK memperindag konsumen dan pelaku usaha wajib menjalankan menerima atau menolak keputusan

Atas pengajuan keberatan PN wajib menjatuhkan putusan dalam waktu 21 hari sesudah pengajuan keberatan (pasal 58(1))

Atas putusan PN para pihak dapat mengajukan kasasi ke MA paling lambat 14 hari(pasal 58 ayat 2 UUPK)

MA wajib mengeluarkan putusan 30 hari setelah permohonan kasasi (pasal 58(3) UUPK

Penyelesaian pasal 54(3) tidak konsisten dengan pasal 58

Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK bukan syarat u/  mengajukan sengketa ke pengadilan artinya bisa langusung ke Pengadilan tanpa melalui BPSK

Class action/gugatan bersama

Pasal 64

(1)Gugatan atas pelanggaran dapat dilakukan oleh……b)kelompok konsumen yg mempunyai kepentingan sama.ayat (2)menentukan gugatan yg diajukan sekelomopk konsumen….sebagaimana yg dimaksud ayat 1 huruf b)….diajukan pada peradilan umum

–  gugatan perwakilan kelompok dimungkinkan bagi seluruh konsumwn yg memiliki keluhan2 yang sama/serupa(familiar complain)

– satu atau dua konsumen mewakili yg seasib lainnya menggugat pengusaha yg melanggar instrumen hukum perdata

– melalui class action dimaksudkan ada efek jera bagi pelaku usaha

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s