Script(not)shit!

Pengertian Tindak pidana
• pompe membagi Tindak pidana kedalam 2 pengertian, pengertian teoritis dan pengertian perundang-undangan
– Secara Teoritis tindak pidana dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma yang dilakukan sengaja atau tidak dimana pemidanaannya bertujuan untuk mengembalikan ketertiban umum
– Perundang-undangan tindakan yang menurut suatu peraturan perundangan dianggap dapat di hukum

• Jonkers memandang Tindak pidana sebagai perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan dan kesengajaan yang dapat dipertanggung jawabkan.

• moeljatno memandang tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundangan dan disertai sanksi bagi pelanggarnya

Unsur tindak pidana

• PAF Lamintang dalam bukunya berpendapat bahwa unsur tindak pidana terbagi atas unsur Subjektif dan Objektif
– unsur subjektifnya :
1. Kesengajaan ( dolus) / ketidaksengajaan (culpa)
2. Maksud (voornemen)
3. Macam-macam maksud ( oogmerk )
4. Merencanakan terlebih dahulu (vorbedachteraad )
5. Rasa takut pelaku

– unsur objektifnya
1. Sifat melawan hukum dari suatu perbuatan
2. Kualitas pelaku ; berkaitan erat dengan profesi si pelaku
3. Kausalitas : hubungan antar perbuatan sebagai sebab dan keadaan sebagai akibat

Aliran/ pandangan mengenai batasan tindak pidana
– monoistis : perbuatan yang dilarang dipandang sebagai satu kesatuan dengan pertanggung jawaban pidana, jadi menurut aliran ini setiap orang yg melakukan tindak pidana sudah pasti bersalah tanpa mempertimbangkan aspek pertanggung jawaban seperti kemampuan jiwa, ada tidaknya alasan pemaaf atau pembenar.

– dualistis setiap perbuatan pidana yg dibebankan kepada seseorang dipandang secara terpisah dan untuk dapat dinyatakan bersalah harus melihat apakah terpenuhi unsur tindak pidana ataupun unsur pertanggung jawaban pidana.

Lebih lanjut unsur-unsur tindak pidana terdiri dari :
• adanya perbuatan yang mencocoki rumusan delik
Perbuatan disini berkaitan erat dengan sikap seseorang terhadap suatu keadaan atau suatu peristiwa
Perbuatan “berbuat sesuatu” dikenal dengan istilah ACT
Perbuatan “tidak berbuat sesuatu” dikenal dengan istilah OMISSION

Menurut Van Hammel perbuatan “tidak berbuat sesuatu ( omission ) dapat dipidana jika ada suatu kewajiban hukum membebaninya, hal ini di tegaskan lagi oleh D.Simons yang mengatakan bahwa perbuatan tidak berbuat sesuatu yang dapat dipidana hany jika ada suatu kewajiban hukum di dalamnya

• bersifat melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan melawan hukum, melawan hak orang lain, ataupun melakukan sesuatu tanpa hak

Jenisnya :
– perbuatan melawan hukum formil yaitu perbuatan melawan suatu peraturan perundangan
– perbuatan melawan hukum materil yaitu perbuatan melawan hukum yang tidak hanya melawan suatu peraturan perundangan tetapi juga norma yang tumbuh di masyarakat.

Menurut Hoffman unsurnya adalah :
1. Ada perbuatan
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum
3. Perbuatan itu merugikan orang lain
4. Harus karena kesalahan yang dilimpahkan padanya.

• Tidak ada alasan pembenar
Alasan pembenar adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum dari tindak pidana
jenisnya adalah :
– daya paksa absolut : paksaan, dorongan kekuatan yang tidak dapat dilawan.
– pembelaan terpaksa : perbelaan yang dilakukan untuk mempertahankan dirinya dan atau orang lain dari serangan fisik, mempertahankan kehormataan kesusilaan dirinya dan atau orang lain, mempertahankan harta benda dan hal yang dianggap penting baginya.
– melaksanakan perintah UU : PNS dibolehkan memegang senjata.
– melaksanakan perintah jabatan.

Unsur pertanggung jawaban pidana
• mampu bertanggung jawab bila, keadaan jiwanya :
1. Tidak terganggu penyakit sementara/ terus menerus
2. Tidak cacat pertumbuhan
3. Dalam keadaan sadar

Kemampuan jiwanya :
1. Mampu menentukan kehendak atas perbuatan tersebut
2. Memiliki keinsyafan terhadap perbuatan tersebut

• ada kesalahan, yang berbentuk :
Kesengajaan, yang jenisnya :
a. Sengaja sebagai niat = terwujudnya suatu delik merupakan tujuan awal dari pelaku

b. Sengaja sadar akan kepastian = terwujudnya delik bukan tujuan pelaku tapi merupakan syarat yang pasti terjadi sebelum, saat, atau sesudah tujuan pelaku tercapai.

c. Kesengajaan sebagai sadar kemungkinan terwujudnya delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/pada saat/ sesudah tujuan pelaku tercapai.

Ketidak sengajaan
– culpa lata yang tidak disadari
– culpa lata yang disadari

• alasan pemaaf
Perbuatan pidana yang dilakukan seseorang tapi karena ada alasan tertentu, maka dimaafkan.
Jenisnya :
1. Daya paksa relatif : daya paksa yang masih dapat dilawan.
2. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas
3. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah tetapi dikira sah
Untuk lepas dari pidana pelaku perintah jabatan harus merupakan bawahan dari pemberi perintah
Si pelaku beritikad baik melakukan perintah jabatan yang dikira sah.

PENGERTIAN KORUPSI

Menurut AN Krammer : delik akibat perbuatan jahat, buruk, busuk dan suap.

Menurut L. Bayley : penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh seseorang demi keuntungan pribadi

JENIS KORUPSI

1. Transaktif : pemberi dan penerima korupsi berperan aktif untuk mendapatkan keuntungan
2. Memeras : pemberi terpaksa menyuap untuk melindungi diri dari hal yang merugikan
3. Invensif : korupsi yang dilakukan karena mengharapkan keuntungan di masa depan
4. Korupsi kekerabatan ( nepotisme) menempatkan kerabat dalam suatu jabatan tertentu dengan melawan hukum.
5. Defensif : korupsi yang dilakukan untuk mempertahankan dirinya dan hal yang dianggapnya berharga
6. Otogenik : korupsi yang dilakukan sendiri
7. Korupsi dukungan : korupsi untuk mendukung/ menutupi korupsi yang ada sebelumnya.

SUBJEK TIPIKOR
1. Barang siapa
Tidak terikat golongan profesi asalkan seseorang telah melakukan suatu tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi maka dapat dipidana.
2. Pegawai Negeri
Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang diserahi tugas dan di gaji sesuai peraturan peruuan
3. Penyelenggara Negara
Pejabat yang menjalankan fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif yang fungsi dan tugas pokoknya diatur oleh UU.
4. Koorporasi
– pengurus korporasi sebagai pembuat maka yang mengurus korporasi yang bertanggung jawab.

– korporasi sebagai pembuat maka yang mengurus korporasi yang bertanggung jawab.
– korporasi sebagai pembuat dan korporasi sebagai penanggungjawab.

SANKSI BAGI PELAKU TIPIKOR

A. Pidana Mati
( pasal 2 ayat 2) … Keadaan tertentu mksdnya disini dana yang dikorupsi adalah dana yg diperuntukan bagi penanggulangan bencana alam, kerusuhan, krisis moneter.

B. Pidana Penjara
( pasal 2 ayat 1) diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 thn dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling lama 1 Miliar bagi setiap orang yang dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau koorporasi.

C. Pidana tambahan seperti yang tercantum dalam pasal 10 KUHP dan juga Pasal 18 UU Tipikor yang berupa :
– perampasan barang bergerak/ tidak bergerak, berwujud/tidak berwujud, perusahaan tempat terjadinya korupsi juga barang penggantinya
– pembayaran uang pengganti maksimal senilai dengan uang yang dikorupsi
– penutupan seluruh/sebagian tempat dilakukannya korupsi.
– pencabutan hak yang di dapat dari pemerintah.

PENGERTIAN PEMBUKTIAN

• van bummelen
Memberikan kepastian yang layak menurut akal tentang suatu kejadian dan apa sebabnya demikian

• ketentuan yang berisi tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa

SISTEM PEMBUKTIAN
• conviction in time
Pembuktian di dasarkan pada keyakinan hakim tanpa mempertimbangkan keberadaan alat bukti

• conviction in raisonee
Pembuktian tetap di dasarkan pada keyakinan hakim tetapi harus dilandasi alasan yang jelas

• sistem pembuktian positif
Tidak mengindahkan keyakinan hakim asalkan sudah terdapat alat bukti yang sah maka seseorang sudah dapat dinyatakan bersalah.

• sistem pembuktian negatif
Keyakinan hakm tetap memegang peranan penting tetapi tidak mengesampingkan alat bukti yang dianggap sah ( minimal 2)

ALAT BUKTI DALAM KUHAP
1. Keterangan Saksi
Keterangan tentang suatu peristiwa yang dialami, dilihat dan didengar sendiri oleh saksi

PENGECUALIAN ORANG-ORANG SBG SAKSI (170 KUHAP)

_ keluarga atau saudara semenda baik dari garis keturunan keatas atau kebawah sampai derajat ketiga.
_ saudara2 terdakwa atau yg sama2 duduk sebagai terdakwa, saudara dari ibu, saudara dari ayah, orang2 yg terikat hubungan perkawinan dengan anak2 saudara terdakwa sampai derajat ketiga
_ Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

PENGECUALIAN PEMBERIAN SUMPAH DI BERI PADA :
1. Anak-anak yang usianya belum cukup enam belas tahun dan belum pernah kawin ;
2. Orang-orang yang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya baik kembali.
​Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang utama dalam pembuktian tindak pidana karena jarang atau bahkan belum pernah ada tindak pidana yang melewatkan bukti berupa keterangan saksi.

• Keterangan Ahli
Keterangan yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian khusus di bidang yang dipermasalahkan di pengadilan, ahli wajib disumpah, ​Jika saksi ahli tidak bisa hadir, dan sebelumnya sudah mengucapkan sumpah dimuka penyidik,nilainya sama dengan keterangan ahli yang diucapkan dalam sidang pengadilan, keterangan ahli harus dilengkapi bukti lain.

• Surat
Surat yang dapat dijadikan bukti harus dibuat oleh pejabat berwenang dan dikuatkan sumpah

Jenis surat (187 KUHAP)
– berita acara/ surat lain yg dibuat oleh pejabat umum atau dihadapannya yang menerangkan tentang kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi
_ surat yang dibuat sesuai perundangan/ dibuat oleh lembaga berwenang tentang hal yg menjadi tanggung jawabnya dan yang berguna sebagai bukti persidangan.
_ surat keterangan ahli ttg pendapatnya atas suatu keadaan/ kejadian berdasarkan keahlian yg ada padanya
_ surat yg berhubungan dengan alat bukti lain.

• petunjuk
Perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya dapat membuktikan suatu delik dan siapa pelakunya.

• keterangan terdakwa
Keterangan tentang apa yang didengar, dilihat, dialami sendiri oleh terdakwa

Kekuatan pembuktiannya
1. Keterangan terdakwa hanya berlaku untuk dirinya sendiri
2. Keterangan terdakwa tidak lantas membuktikan kesalahan terdakwa
3. Hakim bebas menentukan nilai kebenaran atas keterangan terdakwa

Perluasan alat bukti tipikor terdapat pada pasal 26A uu tipikor yang isinya mengacu pada pasal 188 ayat 2
_ alat bukti lain yg diucapkan, dikirim, diterima, disimpan secara elektronik dengan optik atau senacamnya.
_ setiap rekaman data/ informasi yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dapat dikeluarkan tanpa bantuan sarana apapun yang berupa gambar tulisan atau perforasi yabg memiliki makna.

PENGERTIAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK
Informasi dan atau data elektronik dan atau hasil cetakan dari keduanya

Informasi elektronik : suatu atau sekumpulan data elektronik tapi tidak terbatas gambar, tulisan, foto elektronik, suara, interchange, atau perforasi telah diolah dan yang memiliki arti atau mampu dipahami oleh orang yang memahaminya ( ahli )

Data elektronik = informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan berbentuk analog atau digital, optikal, atau sejenisnya dapat ditampilkan dan atau didengar dengan komputer tidak terbatas gambar, angka, huruf yang punya arti dan dapat dimengerti oleh orang yang memahaminya

JENIS ALAT BUKTI ELEKTRONIK
( Mohammed Chawki )
_ real evidence : rekaman/data yang dihasilkan oleh komputer itu sendiri dengan menjalankan software & receipt dari informasi yg didapat dari perangkat lain

_ testamentary evidence : keterangan ahli selama persidangan berdasarkan pengamatan dan pengalamannya untuk memperjelas suatu bukti elektronik

_ curcumstantial evidencs : bukti rinci berdasarkan ucapan, pengamatan dari kejadian sebenarnya untuk mendukung suatu kesimpulan

(Michael Chissik)
_ real evidence : analisa yang dibuat oleh komputer itu sendiri dengan bantuan software yang dihubungkan dengan perangkat lain.

_ hearsay evidence : dokumen yang diproduksi oleh komputer yang merupakan salinan info dari proses input data yg dilakukan manusia

_ drived evidence : kombinasi antara bukti nyata dengan data yang telah di input oleh manusia

STANDAR OPERASI BUKTI DIGITAL
1. Dalam hal kejahatan internasional yang wajib melakukan perlindungan terhadap bukti digital adalah aparatur negara tempat ditemukannya bukti digital
2. Untuk pemeriksaan tahap lanjut data yang dipakai adalah salinan dari data asli agar data asli terjaga integritasnya.
3. Salinan data tersebut harus steril dan tidak pernah digunakan sebelumnya agar terhindar dari virus
4. Setiap tindakan terhadap bukti elektronik harus dilaporkan secara rinci ( ada BAP )

PROSEDUR IT FORENSIK

– pengumpulan data untuk mengidentifikasi data yang dianggap berhubungan dengan kasus sehingga nantinya data yang dibawa ke pengadilan adalah data yang bermutu, relevan ( valid )

– pengujian proses penilaian sekaligus pengekstrakan informasi yang relevan termasuk meminimalisasi feature sistem operasi dari kegiatan yang dapat menghilangkan data.

– penarikan kesimpulan
Berdasarkan sejumlah data yang diawali dengan identifikasi pengguna dan keterlibatan orang luar secara tidak langsung, lokasi, kejadian, pertimbangan bagaimana hal tersebut bisa saling berhubungan.

– presentasi
Semua proses tadi hasilnya ditampilkan dipengadilan sehingga dapat membentuk pertimbangan tentang suatu perkara apakah terdakwanya bersalah atau tidak

Posisi kasus

Setelah Angie ( angelina sondakh) diangkat sebagai anggota banggar sekaligus koordinator Pokja Anggaran komisi X DPR RI
Nazarudin sebagai pimpinan dari konsorsium Permai grup memperkenalkan Angie kepada Mindo Rosalina , Clara Maureen, Gerhana Sianipar, Silvia di Restoran Nippo kan jaksel nantinya mereka lah yang berperan dalam proses penggiringan proyek kemendiknas dan kemenpora ke permai grup

Selanjutnya untuk mempermudah jalan penggiringan maka anggie mengundang harris iskandar dan mindo Rosalina untuk bertemu fx foodism senayan disana mindo dan anggie bertukar pin bb

Sebagai imbalan dari penggiringan proyek2 tersebut anggie meminta imbalan sebesar 7% dari nilai total proyek yang akan dikerjakan permai grup, namun permai grup hanya menyanggupi 5%, terdakwa lalu meminta 50% dari jumlah fee yang di janjikan cair sesegera mungkin dan 50% lagi setelah proyek selesai di tangani untuk itu di keluarkan uang dari permai grup bertahap :

• 12-13 maret 2010 arief rifangi selaku kurir dari permai grup mengantarkan uang sebesar 100.000$ dan 70juta secara berturut2 pada jeffry
10 april angie mengirim bbm bahwa proyek yang lalu aman, yang baru sedang fight makanya perlu pelumas untuk itu pada ;
16 april angie bertemu mindu di rumah nebu batik and spa guna membahas ” pelumas yang di maksud angie dan perkembangan proyek
•19 april diserahkan 2 kardus printer berisi uang 2,5 M kepada jeffry di ambasador
20 april angieengkonfirmasi lewat bbm aman. Terimakasih ya yg itu

2 mei anggie bertemu rosa di grand lucky mall untuk membahas perkembangan proyek yang akan diajukan pada apbn 2010 dan besaran fee untuk angie
• 4 mei jefri menerima uang 5 M dari lutfi ardiansyah di senayan

• diberikan uang pada angie dan i wayan koster selaku wakil kordinatoor pokja anggaran sebesar 5 miliar yang diberikan bertahap
> 2 miliar pagi hari diantar oleh lutfie lewat pintu depan ruangan i wayan koster di dalam kardus printer yang diterima oleh asisten i wayan koster budi supriatna
Sebelum memberi sisanya rosa bbm angie : saya sedang cari sisanya yang bisa memenuhi apel amerika
> 3 miliar sore hari di berikan lagi oleh lutfi kepada budi supriatna di ruangan i wayan koster

– angie bertemu dengan mindo untuk membahas nilai total proyek yang tadinya 600 M hanya bisa di beri 400 M

• 19 juni rosa bbm angie : nanti di tel sama orang kita ya? 1 kilo aja dulu karena stok habis diusahakan sebelum makan siang ada, kemudian di balas
Angie : oke, tapi kekurangannya apel malang aja, nati dengan jefri ya. Lalu di balas mindo

Mindo : bisa ke papa rons warung buncit jefrinya? Orang saya disana
Kemudian diserahkan uang 200.000 $ sekaligus dari arif rifangi ke ke jefri di warung buncit

– 1 september rosa meminta angie berkomunikasi dengan wayan terkait permintaan fee 150.000 $ yang di balas angie via bbm : bener, kasih aja dulu ke bali.. Dia urusannya sama big boss
• 2 september uang itu di serahkan bayu wijongko pada budi supriatna di lobby hotel century.

•13 oktober rosa bbm angie : yang saya kasih punya bali dulu.. Bisa minta nomor alex?
Angie balas bbm dengan memberi nomor alex
Lalu uang itu diserahkan kepada alex kurir terdakwa500.000$

•17 oktober dewi utari staf permai grup mengantarkan uang 400.000$ ke ruangan i wayan koster diserahkan kepada staf i wayan

•26 oktober angie bbm rosa : ini banyak perubahan karena tidak tepat waktu yang di balas rosa ; jangan dong bu, besok lunas sisanya maka dari itu dewi utari mengantarkan uang 500.000$ ke ruangan i wayan koster

27 oktober angie, wayan dan rosa bertemu untuk membahas perkembangan proyek
3 november diberikan uang support proyek
4 november angie menagih sisanya lewat bbm yang di balas rosa : kita konfersi ke rupiah ya bu

12 november angie bbm rosa : hari senin saya kasih listnya karena saya masih di magelang. Bantu dong bu rosa untuk korban merapi. Saya talangin dulu 10 juta yang di balas oke, siap! Oleh rosa
• 15 november dikirim 10 juta ke rekening lindina wulandari staf angie

Pertimbangan

1. Angie di tahan sejak 27 mei 2012
2. Angie di dampingi para advokat dari T. Nasrullah Asociates and consellor
3. Angie merupakan anggota DPR RI
4. Bukti yang diajukan kuasa hukum terdakwa
5. Eksepsi yang di putus
– eksepsi ditolak, surat dakwaan dapat di jadikan dasar pemeriksaan perkara
– pembebanan biaya perkara ditangguhkan sampai putusan akhir
6. Keterangan terdakwa
7. Keterangan saksi yang pada pokoknya memiliki persesuaian sehingga dapat dikatakan membenarkan penggiringan proyek
8. Transkrip BBM
9. Pasal 5 ayat (2) uu ite
10. Barang bukti elektronik diantaranya 3 buah blackberry dan foto yang memperlihatkan terdakwa memegang bb
11. Hal yang memberatkan :
– angie membuka jalan pengiringan tender baik kemendiknas dan kemenpora
– anggie merenggut hak rakyat dengan korupsi
– angie public figure

Yang meringankan
– bersikap sopan
– belum pernah bermasalah hukum
– masih punya tanggungan anak di bawah umur
– pernah mewakili indonesia di ajang internasional

Analisis

​ Tindakan mengubah bentuk ini dianggap sah, sebab ​berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU ITE menyebutkan bahwa :
(1) ​Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;
(2)​Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia;
(3)​Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini;
(4)​Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
a) ​Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
b) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Dan juga ketentuan yang tertuang dalam pasal 44 UU ITE yang berisi :
Alat bukti penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan menurut ketentuan-ketentuan Undang-undang ini adalah sebagai berikut:
a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perundang-undangan ; dan
b. alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan angka 4 serta Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).
Dapat ditarik kesimpulan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik maupun hasil cetak dari keduanya merupakan alat bukti yang sah di muka persidangan yang merupakan perluasan daripada barang bukti yang selama ini diakui dalam pasal 184 KUHAP.
Namun, untuk dapat diakui sebagai alat bukti yang sah alat bukti elektronik harus mengunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh UU ITE, dan untuk dapat dinyatakan telah sesuai dengan sistem elektronik terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi, syarat tersebut tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) :
2. Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi syarat minimum sebagai berikut
a. Dapat menampilkan kembali informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan masa retensi yang ditetapkan dengan perundang-undangan.
b.​Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan dan keteraksesan informasi elektronik dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
c.​Dapat beroperasi sesuai dengan prosedur dan petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik tersebut.
d.​Memiliki mekanisme yang berkelanjutan untuk menjaga kebaruan, kejelasan, dan kebertanggungjawaban prosedur atau petunjuk.
Alat bukti elektronik selain berkedudukan sebagai perluasan alat bukti “petunjuk”seperti sudah dibahas sebelumnya dalam sub bab perluasan alat bukti menurut UU Tipikor , alat bukti elektronik juga dapat berkedudukan sebagai peluasan alat bukti surat, hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU ITE yang merumuskan bahwa : “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia; Hal ini diperkuat dengan adanya pendapat dari Josua Sitompul yang mengutarakan bahwa :
“ perluasan disini maksudnya, menambah alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia, misalnya KUHAP.
a. Informasi dan/ atau Data Elektronik sebagai Alat Bukti Elektronik menambah jenis alat bukti dalam KUHAP;
b. Memperluas cakupan dari alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia misalnya dalam KUHAP. Hasil cetak dari Informasi atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti surat yang diatur dalam KUHAP.
Surat yang dapat diakui sebagai bukti disini tidak lagi berbentuk digital tetapi sudah dirubah bentuknya kedalam kertas (Print-out), tidak semua informasi elektronik atau hasil cetakannya termasuk kedalam perluasan alat bukti kekecualian perluasan alat bukti surat tercantum dalam Pasal 5 ayat (4) UU ITE yang berbunyi :
Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
b) Surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
c) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.
Dalam hubungannya dengan alat bukti petunjuk, alat bukti informasi dan dokumen elekronik sebagai perluasan alat bukti surat, atau sama kedudukan dan fungsinya sebagai alat bukti surat, maka juga berkedudukan dan berfungsi yang sama dengan alat bukti surat dalam hal digunakan sebagai bahan membentuk alat bukti petunjuk.Tampaknya dalam putusan ini hakim sejalan dengan melihat alat bukti Blackberry Messenger sebagai perluasan alat bukti surat.

This blog pressed using Tinydesk

haki

HaKI=IPR» intellectual property right
HMIA=IPR
HaKI=IPL

Hak kebendaan» berwujud x tidak berwujud
Kekayaan/propertu »bergerak x tdk bergerak

Dalam HaKI buah pikiran seseorang dapat berubah menjadi kekayaan/property jika ia dikomersilkan

HKI terbagi atas
» Copy right yg digolongkan kedalam
-science /ilpeng : skripsi
-art/seni : arranger lagu
-literaru : novel,cerpen

» Hak milik industri yg digolongkan atas :
– merk
– paten
– design industri
– rahasia dagang
– DTLST
-PVT
> Berkaitan dengan mesin untuk menggadakan

Design Industri->pola baju seseorang yg diproduksi massal
Rahasia dagang -> resep produk yg dirahasiakan
DTLST-> berkaitan dengan pola sirkuit mesin/pola mesin pada produk elektronik
PVT-> berkaitan dengan percobaan yg menghasilkan suatu produk baru

*note : mencuri menimbulkan kehilangan pada seseorang
Meniru tidak menimbulkan kehilangan pada seseorang.
invention-> penemuan berdasarkan ilmu pengetahuan,hal yg ditemukan blum pernah ada sebelumnya.
Discovery -> penemuan apa yg sudah ada tetapi blum pernah diketahui publik

Pendekatan internasional

Badan dunia terbagi atas :
~World trade organization (mengurusi tidak hanya seputar Haki
~ Interntional Trade Organization(hanya mengurusi masalah HaKI

Perjanjian international terbagi atas :
– GATT (general agreement on tariff and trade)
-Trip’s(trade related international property rights)

Jenis perjanian internasional :
Bilateral,regional,multirateral

> IPL(international property law) seperangkat peraturan hukum yg melindungi hak intelektual
>WIPO adalah badan yang merupakan tempat pengaduan pelanggaran HKI

•WTO adalah suatu organisasi internasional multilateral yg bertanggung jawab dan menyelesaikan sengketa yg melibatkan warga negara di suatu negara dengan warga negara lain dibidang perdagangan dan jasa

Syarat trip’s :
Mempunyai nilai ekonomi
Dapat dialihkan
Immateril

Lembaga peradilan yang terkait HKI baik nasional/internasional adalah lembaga arbitrase adhoc

Arbiter adalah orang2 yang dipilih untuk menjadi wasit dalam permasalahan yang sesuai dengan bidang atau pengalaman yang dikuasainya

Arbitrase internasional ada di prancis
Badan arbitrase nasional/BANI -> mengurusi perkara antara para pedagang jika para pihak mengingini tapi jika tidak boleh dibawa ke pengadilan negri

Lembaga mediasi

Kesepakatan yang bersifat internasional
• Agreement > reprositas
> Most favourite nation
•generalized system preferences
•GATT Generalized Agreement on Tariff and Trade

Perdagangan bebas-> tidak lg ada batas untuk berbisnis

# indonesia melakukan bisnis keluar negri,ada juga orang luar berbisnis di indonesia tetapi harus berdasarkan perjanian baik itu bilateral,regional,ataupun Multilateral
*note
Kuota : penjatahan
Ratifikasi : prengadopsian peraturan dengan memperhatikan kondisi negara
-Trip’s adalah ketentuan untuk memperdagangkan HMI
-aspek dagang HMI yg memuat standar perlindungan bagi karya2 manusia :
• Estetika
• Ekonomi
• Hukum : berdasarkan keinginan u/ melindungi karya cipta
• Sosial & pendidikan : 10% pengutipan dari bahan lain -> referensi skripsi

# paten sederhana contohnya : konstruksi fly over
Paten. Membuat sesuatu barang yg berguna untuk dirinya sendiri/orang bnyk

Prinsip HI yg harus dipatuhi sesama anggota WTO :
1. Non diskriminasi/principle of non discrimination
Bila ada suatu negara anggota WTO memberikan suatu kemudahan/ fasilitas seperti penurunan bea masuk/tarif terhadap suatu produk dari suatu negara anggota WTO maka fasilitas tsb hrs tersebut juga harus berlaku pada negara anggota WTO yg lain
2. National treatment suatu negara anggota WTO harus memberi perlakuan yang sama bagi produk impor sbgmna produk lokal,dalam hal ini produk lokal dituntut menjaga mutu agar mampu bersaing
3. Transparasi pasar
4. Persaingan sehat/fair competition
Semua anggota WTO dilarang melakukan unfair competition
Kontradiksinya adalah unfair competition
-monopoli : perdagangan pada 1 kelompok
-monopsoni : tidak memberi selah untuk fair play
-oligopoli : KKN

Yang termasuk praktek dagang unfair competition
• Kebijakan subsidi hanya dapat dilakukan didalam negri jika pihak asing diperbolehkan ikut mengsubsidi dikhawatirkan pasar dikuasai pihak asing maka itu kebijakan subsidi termasuk unfair competition

» Pengertian persaingan sehat bukan larangan monopoli atau sejenisnya kekecualian negara berkembang yg mendapat falsilitas GSP dari negara industri maju mereka tidak dihruskan memberi balasan-> jepang mengekspor mobil tdk hrs dibalas indo dngn minyk
Negara yg tergabung blok perdagangan misalnya AFTA(Asean Free Trade Area) tidak perlu menerapkan prinsip non diskrimination atau national treatment pd negara non anggota dengan mksd tertentu

Pengecualian lain untuk anggota WTO
-setiap negara anggota boleh menetapkan kuota bila situasi ekonomi mereka dalam keadaan kesulitan besar

Bahasan pasal 25
Anggota wajib memberi perlindungan pada setiap design produk industri
1. negara anggota dapat menentukan bhwa design tidak baru/asli bila design yg bersangkutan tidak secara jelas berbeda dari design lain yg telah dikenal / kombinasi beberapa design yg tlah dikenal.
Negara anggota dapat menetapkan bahwa perlindungan yg diberi tdk mencakup design yg pemakaiannya terkait mslh fungsional
2. Negara anggota wajib menjamin bahwa persyaratan untuk memperoleh perlindungan terhadap design tekstil terutama dalam kaitannya dengan biaya pemeriksaan/pengumuman tdk menghambat secara tidak wajar kesempatan untuk memperoleh perlindungan.
• Copy right : hak penggandaan
•Paten : penemuan(invention,hak atas penemuan dari tdk ada jd ada
•Merk : tidak boleh ada persamaan pada pokok dan prinsipnya
• Design industri : kebaruan(boleh dari yg lama) pada dasarnya meruPakan Penggabungan inspirasi bnyk pihak
• Rahasia Dagang : bukan formula yg menjadi permasalahan tetapi cara mendapat lisensi
• DTLST :

hukum lingkungan

Studi untuk memahami ekologi :
• Studi Ekologi sosial : bidang studi terhadap relasi sosial yg berada di waktu tertentu dan yg terjadi oleh tenaga2 lingkungan yg bersifat selektif&distributif
• Studi Ekologi manusia : studi tentang interaksi antar manusia dan kondisi alam
• Studi Ekologi Kebudayaan : studi ttg hubungan timbal balik variabel habitat yg paling relevan dengan inti kebudayaan
•Studi Ekologi fisis : studi tentang lingkungan hidup dan SDAnya
• Studi ekologi biologis : tentang hubungan timbal balik antara mahluk hidup terutama hewan tumbuhan dan lingkungannya

-ekologi menurut prof danu saputro
=» tata hubungan jasad2 hidup termasuk manusia dengan alam lingkungannya
-ekosistem menurut UU NO.32 thn 2009 pasal 1 ayat 5
=» Tatanan unsur lingkungan hidup yg merupakan kesatuan utuh menyeluruh dalam membentuk keseimbangan,stabilitas,produktifitas lingkungan hidup

Ekosistem

¤ alami merupakan lingkungan hidup yg merupakan buatan Tuhan
¤buatan merupakan buatan manusia yfg sengaja dibuat untuk kenyamanan manusia

Dalam ekosistem alami terdapat heterogenitas yg lebih tinggi dari organisme hidup sehingga ekosistem aLami dapat mempertahankan hidupnya sedangkan natural arti ficial(ekosistem buatan) tidak

Hukum lingkungan
Prof munajat : hukum yg nengatur tatanan hidup(lingkungan hidup).hukum lingkungan atau enviroumental law adalah hukum yg mengatur pengelolaan linkungan hidup

Mochtar koesuma atmaja : pendekatan terpadui/utuh menyeluruh harus ditetapkan oleh hukum untuk mampu mengatur lingkungan hidup manusia scr baik & tepat

Drupsteen : hukum yg berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti seluas2nya yg meliputi ruang lingkupnya,berkaitan & ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan.
Ia juga membagi hukum lingkungan dalam beberapa bidang
> Hukun kesehatan lingkungan
> Hukum perlindungan lingkungan
>Hukum tata ruang

Siti sundari rangkuti : menyangkut penetapan nilai2 yg diharapkan diberlakukan dimasa mendatang.Serta dapat disebut hukum lingkungan adalah hukum yg mengatur hubungan timal balik antara manusia & lingkungan termasuk di dalamnya mahluk2 hidup maupun benda mati yg bila dilanggar mendapat sanksi

Prof.Munajat membagi hukum lingkungan dari sudut orientasi :
-hukum lingkungan modern yg berorientasi Pada lingkungan/enviroment
Hukum lingkungan modern adalah norma yg mengatur manusia untuk memakai atau melindungi lingkungan dari kemerosotan mutu demi kepentingan generasi sekarang&generasi mendatang

-hukum lingkungan klasik berorientasi pada pemakaian lingkungan/kegunaan semaksimal mugkin menetaPkan ketentuan dan norma untuk tujuan terutama eksploitasi sumber daya dengan berbagai kemampuan akal dan kepandaian manusia tanpa memperhatikan kepentingan generasi mendatang

perdata inter

Hukum Perdata Internasional(HPI) perkembangannya selalu menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dimasyarakat modern. Asas-asas dan pola berpikir Hukum Perdata Internasional sudah dapat dijumpai dan tumbuh di dalam pergaulan masyarakat di masa Kekaisaran Romawi (abad ke-2 SM s/d abad ke-6 SM) seiring dengan pertumbuhan kebudayaan Barat (western civilization) di Eropa Daratan.
1. Pendekatan HPI berdasarkan tujuan hukum perdata Internasional :
a. HPI yang bertujuan mewujudkan keadilan dalam perselisihan hukum (conflict justice)
b. HPI yang bertujuan mewujudkan keadilan substansial dalam setiap perkara (substantive justice).
2. Pendekatan HPI berdasarkan hasil yang dicapai dari proses hukum perdata Internasional :
Dengan melihat dari sifat dan fungsi metodologi HPI dalam menghasilkan penetapan tentang
hukum yang hendak diberlakukan.
3. Pendekatan HPI berdasarkan metodologi berdasarkan penetapan hukun yang harus diberlakukan :
Dengan mengklasifikasikan teori-teori HPI secara Fundamental ke dalam :
a. Teori lex teori
b. Pendekatan multilateralism
c. Pendekatan unilateralism
d. Pendekatan hukum substantive
e. Pendekatan eklektik (eclectism)
B. MASA KEKAISARAN ROMAWI
(Abad ke-2 SM s/d Abad ke-6 SM)
Masa Kekaisaran Romawi dapat dianggap sebagai awal perkembangan HPI.
Pada masa ini pola hubungan internasional dalam wujud sederhana sudah mulai tampak dengan adanya hubungan-hubungan antara :
– Warga (cives) Romawi dengan penduduk propinsi-propinsi atau Municipia (untuk wilayah di Italia, kecuali Roma) yang menjadi bagian dari wilayah kekaisaran karena pendudukan. Penduduk asli propinsi-propinsi ini dianggap sebagai orang asing, dan ditundukkan pada hukum mereka sendiri.
– Penduduk propinsi atau orang asing yang berhubungan satu sama lain di wilayah kekaisaran Romawi, sehingga masing-masing pihak dapat dianggap sebagai subjek hukum dari beberapa yurisdiksi yang berbeda.
Untuk menyelesaikan sengketa dalam hubungan-hubungan tersebut, dibentuk peradilan khusus yang disebut Praetor Peregrinis. Yang diberlakukan oleh hakim Praetor Peregrinis adalah hukum yang dibuat untuk para cives Romawi, yaitu Ius Civile, tetapi yang telah disesuaikan untuk kebutuhan pergaulan “antar bangsa”, yang kemudian berkembang menjadi Ius Gentium.
Ius Gentium terdiri dari :
a. Ius Privatuum, mengatur persoalan-persoalan hukum orang-perorangan.
Ius Privatuum inilah yang menjadi cikal bakal HPI yang berkembang dalam tradisi Eropa Kontinental.
b. Ius Publicum, mengatur persoalan-persoalan kewenangan negara sebagai kekuasaan publik.
Ius Publicum berkembang menjadi sekumpulan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara Kekaisaran Romawi dengan negara-negara lain (cikal bakal Hukum Internasional Publik).
Prinsip HPI pada masa ini dilandasi asas teritorial, artinya perkara-perkara yang menyangkut warga-warga propinsi tunduk pada Ius Gentium sebagai bagian dari hukum kekaisaran.
Asas-asas HPI yang tumbuh dan berkembang pada masa ini dan menjadi asas-asas penting HPI modern :
a. Asas Lex Rei Sitae (Lex Situs)
Yang berarti perkara-perkara yang menyangkut benda-benda tidak bergerak (immovable) tunduk pada hukum dari tempat benda itu berada / terletak.
b. Asas Lex Domicili
Yang menetapkan bahwa Hak dan kewajiban perorangan harus diatur oleh hukum dari tempat seseorang berkediaman tetap.
c. Asas Lex Loci Contractus
Yang menetapkan bahwa Terhadap perjanjian-perjanjian berlaku hukum dari tempat pembuatan perjanjian.
C. MASA PERTUMBUHAN ASAS PERSONAL HPI
(Abad ke-6 s/d Abad ke-10)
Pada akhir abad ke-6 Kekaisaran Romawi ditaklukkan oleh bangsa-bangsa barbar dari wilayah-wilayah bekas propinsi-propinsi jajahan Romawi.
Wilayah bekas jajaran Romawi diduduki oleh berbagai suku bangsa yang dibedakan secara genealogis dan bukan territorial. Masing-masing suku bangsa memberlakukan kaidah-kaidah hukum adat, hukum personal, hukum keluarga serta hukum agama mereka. Dalam menyelesaikan sengketa antar suku bangsa, ditetapkan terlebih dahulu sistem-sistem hukum adat mana yang relevan dengan perkara, kemudian baru dipilih hukum mana yang harus diberlakukan.
Tumbuh beberapa prinsip HPI yang dibuat atas dasar asas Genealogis :
a. Asas umum yang menetapkan bahwa dalam setiap proses penyelesaian hukum, maka hukum yang digunakan adalah hukum dari pihak tergugat;
b. Penetapan kemampuan untuk membuat perjanjian bagi seseorang harus dilakukan berdasarkan hukum personal dari masing-masing pihak;
c. Proses pewarisan harus dilangsungkan berdasarkan hukum personal dari pihak pewaris;
d. Peralihan hak atas benda harus dilaksanakan sesuai dengan hukum dari pihak transferor;
e. Penyelesaian perkara tentang Perbuatan Melawan Hukum harus dilakukan berdasarkan hukum dari pihak pelaku perbuatan yang melanggar hukum;
f. Pengesahan suatu perkawinan harus dilakukan berdasarkan hukum dari pihak suami.
D. PERTUMBUHAN ASAS TERITORIAL
(Abad ke-11 s/d Abad ke -12 di ITALIA)
Pertumbuhan asas personal genealogis semakin sulit untuk dipertahankan mengingat terjadinya transformasi struktur masyarakat yang semakin condong ke arah masyarakat yang teritorialistik di seluruh wilayah Eropa.
Kawasan Eropa yang sangat mencolok proses transformasinya :
a. Pertumbuhan di Eropa Utara
Di kawasan ini (Jerman, Prancis, Inggris) masyarakat bertransformasi menjadi masyarakat teritorialistik melaui tumbuhnya kelompok-kelompok feodalistik. Unit-unit masyarakat yang berada di bawah kekuasaan feodal (tuan-tuan tanah) cenderung memberlakukan hukum mereka secara eksklusif.
Tidak ada pengakuan terhadap hak-hak asing dan tidak ada perkembangan HPI yang berarti.
b. Pertumbuhan di Eropa Selatan
Transformasi berlangsung ke arah masyarakat teritorialistik disebabkan oleh pertumbuhan kota-kota perdagangan di Italia. Dasar ikatan manusia dikarenakan tempat kediaman di kota yang sama. Asas-asas hukum yang digunakan untuk menjawab perkara-perkara hukum perselisihan antara kota inilah yang dianggap sebagai pemicu tumbuhnya teori HPI yang penting, yang dikenal dengan sebutan teori Statuta.
E. PERKEMBANGAN TEORI STATUTA

1. Perkembangan teori statuta di Italia (Abad ke-13 s/d abad ke-15)
Semakin meningkatnya intensitas perdagangan antar kota di Italia menyebabkan asas teritorial perlu ditinjau kembali.
Mis :
Seorang warga Bologna yang berada di Florence, dan mengadakan perjanjian di Florence. Karena berdasarkan prinsip teritorial, selama ia berada di kota Florence ia harus tunduk pada kewenangan hukum di kota Florence.
Pemasalahannya :
Sejauh mana putusan hukum atau hakim Florence memiliki daya berlaku di Bologna ?
– Sejauh mana perjanjian jual beli tersebut dapat dilaksanakan di Bologna ?
Dasar2 Teori Statuta
Tumbuhnya teori statuta diawali oleh seorang tokoh Post Glassator : Accursius yang mengatakan:
“Bila seseorang yang berasa dari kota tertentu di Italia, digugat di sebuah kota lain, maka ia tidak dapat dituntut berdasarkan hukum dari kota lain itu, karena ia bukan subjek hukum dari kota lain itu”.
Gagasan Accursius menarik perhatian Bartolus de Sassoferato (Bapak HPI).
Bartolus mencetuskan Teori Statuta, yang dianggap sebagai teori pertama yang mendekati persoalan-persoalan hukum perselisihan secara metodik dan sistematik.
Upaya yang dilakukan oleh Bartolus :
a. Mengembangkan asas2 yang dapat digunakan secara praktis untuk mementukan wilayah berlaku dari setiap aturan hukum yang berlaku di sebuah kota di Italia.
b. Mengklasifikasi tentang jenis-jenis hubungan atau persoalan hukum apa saja yang mungkin dimasukkan ke dalam lingkup berlaku statuta2 sebuah kota.
c. Menyimpulkan apakah statuta dari sebuah kota di Italia :
– dapat diberlakukan juga bagi orang2 yang bukan warga kota yang bersangkutan ?
– dapat memiliki daya berlaku juga di wilayah kota yang bersangkutan (ekstra-teritorialitas)
Kesimpulan Teori Statuta :
1. Statuta-statuta suatu kota dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok :
a. Statuta Personalia
Statuta-statuta yang berkenaan dengan kedudukan hukum atau status personal orang.
b. Statuta Realia
Statuta-statuta yang berkenaan dengan status benda.
c. Statuta Mixta
Statuta-statuta yang berkenaan dengan perbuatan-perbuatan hukum.
2. Setiap jenis statuta dapat ditentukan ruang lingkup atau wilayah berlakunya secara tepat, yaitu :
A. Statuta Personalia
Objek pengaturan : orang dalam persoalan-persoalan hukum yang menyangkut pribadi dan keluarga.
Lingkup berlaku : ekstra-teritorial, berlaku juga di luar wilayah.
Statuta personalia hanya berlaku terhadap warga kota yang berkediaman tetap di wilayah kota yang bersangkutan, namun statuta ini akan tetap melekat dan berlaku atas mereka, diamana pun mereka berada.
B. Statuta Realia
Objek pengaturan : benda dan status hukum dari benda.
Lingkup berlaku : prinsip territorial, hanya berlaku di dalam wilayah kota kekuasaan penguasa.
Statuta ini akan tetap berlaku terhadap siapa saja (warga kota ataupuan pendatang / orang asing) yang berada dalam teritorial yang bersangkutan
C. Statuta Mixta
Ojek pengaturan : perbuatan-perbuatan hukum oleh subjek hukum atau perbuatan-perbuatan hukum terhadap benda-benda.
Lingkup berlaku : prinsip teritorial, berlaku atas semua perbuatan hukum yang terjadi atau dilangsungkan dalam wilayah pengusaan kota.
Statuta ini berlaku terhadap siapa saja (warga kota ataupun pendatang / orang asing) yang berada di wilayah kota yang bersangkutan.
Penggunaan Teori Statuta dalam HPI
Pembedaan ke dalam statuta Personalia, Realia, dan Mixta tidak lagi dilihat sebagai hukum yang mengatur suatu kota akan tetapi sebagai kategori untuk mengkualifikasikan pokok perkara yang sedang dihadapi dan kemudian digunakan sebagai titik tolak untuk menentukan lex cause.
Dalam menentukan Lex Cause, maka bila perkara dikualifikasikan sebagai perkara tentang:
Status benda, maka lex causenya adalah hukum dari tempat dimana benda terletak / berada (lex situs).
Dalam perkembangan HPI, asas di atas hanya cocok untuk benda tidak bergerak (immovables). Sedang untuk benda-benda bergerak digunakan asas lain, yaitu Mobilia Sequntuur Personam, yaitu mengenai benda-benda bergerak maka hukum yang mengatur adalah hukum dari tempat pemilik benda bergerak tersebut.
Status orang / badan hukum, maka lex cause yang harus digunakan adalah hukum dari tempat dimana orang atau subjek hukum itu berkediaman tetap (lex domicili) (atau berkewarganegaraan / Lex patriae).
Status perbuatan-perbuatan hukum, maka lex cause-nya adalah hukum dari tempat dimana perbuatan itu dijalankan (lex loci actus).
2. Perkembangan teori statute di Prancis (Abad ke-16)
Provinsi di Prancis dari segi ketatanegaraan merupakan bagian dari negara Prancis, kenyataan menunjukkan :
a. Masing-masing Provinsi memiliki sistem hukum lokalnya sendiri, jadi statute disini adalah Hukum Lokal dari Provinsi-Provinsi.
b. Meningkatnya aktivitas perdagangan antar provinsi di Prancis mengakibatkan bertemunya kaidah-kaidah hukkum berbagai provinsi dalam konfik2 hukum provinsi.
Pandangan Ahli terhadap Statuta Prancis :
a. Pendapat Dumoulin (1500-1566) :
Dalam konteks penetapan hukum yang harus berlaku atas suatu perjanjian, kebebasan menetapkan hukum yang harus berlaku atas suatu perjanjian, kebebasan individu ini juga dicerminkan dalam kebebasan para pihak untuk memilih dan menentukan hukum yang berlaku atas kontrak mereka.
Namun demikian kebebasan pilihan hukum ini perkembangannya bukan lagi merupakan kebebasan yang mutlak, melainkan kebebasan yang terbatas.
3. Perkembangan teori statute di Belanda (Abad ke-17 – 18)
Prinsip dasar yang menjadikan titik tolak dalam statute Belanda adalah kedaulatan eksklusif Negara, jadi statuta yang dimaksud adalah hukum suatu Negara yang berlaku didalam teritorial suatu Negara yang berlaku di teritorial suatu negara.
Pandangan Ultrik Huber (1636 – 1694), Orang harus bertitik tolak dari 3 prinsip dasar :
1. Hukum suatu Negara hanya berlaku dalam batas-batas teritorial negara itu.
2. Semua orang/subjek hukum yang secara tetap atau sementara berada didalam teritorial wilayah suatu Negara berdaulat.
3. Berdasarkan Prinsip sopan santun antarnegara, hukum yang berlaku dinegara asalnya tetap memiliki kekuatan berlaku dimana-mana, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan subjek hukum dari Negara member pengakuan.
F. TEORI HPI INTERNASIONAL (ABAD KE-19)
Tokoh pencetus teori ini adalah Friedrich Carl v. Savigny di Jerman, sebagai reaksi dari pola fikir Statuta Italia yang dianggap banyak kelemahan.
Savigny mencoba menggunakan konsepsi ‘legal seat’ ini dengan berasumsi bahwa ’untuk setiap jenis hubungan hukum, dapat ditentukan legal seat/tempat kedudukan hukumnya, dengan melihat pada hakikat dari hubungan hukum tersebut.
legal seat harus diterapkan lebih dahulu dan caranya adalah dengan melokalisasi tempat kedudukan hukum dari hubungan hukum itu melalui bantuan titik-titik taut, setelah penerapan dengan menghubungkan hukum yang sejenis dapatlah dibentuk asas-asas hukum, dan asas hukum itulah sebagai asas HPI (Pendekatan HPI Von Savigny) yang menurut pendekatan tradisional mengandung titik taut sekunder/penentu yang harus digunakan dalam rangka menetukan lex causae.

7 pola pikir yuridik dalam HPI :
1. Hakim menghadapi persoalan hukum dalam wujud sekumpulan fakta hukum yang mengandung unsur asing(foreign elements) dan harus apakah perkara tersebut merupakan perkara HPI
Pada tahaP ini hakim sungguh menyadari fakta-fakta dalam perkara yg menunjukan adanya keterkaitan perkara dengan tempat asing(tempat diluar negara forum)fakta ini disebut titik-titik taut primer karena itu disebut _____sebuah perkara HPI

Titik taut : fakta2 dalam sebuah perkara yg mempertautkan perkara dengan suatu tempat/wilayah negara tertentu.
Titik taut primer(TTP) :fakta dalam sebuah perkara HPI yang ditunjukan dari kedudukan forum,mempertautkan perkara dengan tempat/wilayah suatu negara tertentu karena itu perkara ini menujukan pertautan dengan 2 atau lebih sistem hukum dari negara2 berbeda maka lex fori bukan satu-satunya sistem hukum yg harus diberlakukan) ada kebutuhan untuk menentukan sistem hukum mana yg relevan yg harus dibwrlakukAn untuk menyelesaikan Perkara.

#lex fori : sistem hukum dari tempat forum tempat perkara diselesaikan.

2. Hakim harus menentukan ada/tidaknyakewenangan yurisdiksional forum untuk mengadili perkara yg bersangkutan.
Pada tahap ini hakim harus menetapkan bahwa forum memiliki kewenangan yurisdiksional untuk memeriksa perkara,hakim hsrus berPegang Pada asas2 hukum acara Perdata internasional yg berlaku dan meruPakan bagian dari HPI lex fori
#forun : Pengadilan

3.Menemukan titik taut sekunder didalam kaidah/asas/aturan lex fori yg dianggap tePat,bila perkara jelas merupakan perkara HPI dan pengadilan telah menentukan kewenangan yurisdiksionalnyA unTuk mengadili perkara,maka persoalan berikutnya lex causae(sistem hukum)harus ditetapkan.

Lex causae : sistem gukum yg digunakan untuk menyelesaikan perkara HPI.
Pada tahap ini pengadilan harus menetapkan titik taut sekunder yg bersifat menentukan/tepat karena mungkin akan berhadapan dengan berbagai kaidah/asas/peraturan HPI dalam Pelbagai bidang hukum

Titik taut sekunder : fakrta dalam Perkara berdasarkan kaidah/asas HPI yg dianggap bersifat dominan untuk dipakai menunjuk ke arah tempat yg hukumnya hrs diberlakukan sebgai lex causae,titik yaut sekunder disebut jg titik taut penentu.

4. Memcari dan menentukan kaidah HPI yg tePat melalui tindakan kwalifikasi fakta dan kwalifikasI hukum.
Hakim harus menentukan kategori yuridik dari sekumpulan fakta yg dihadapinya sbg perkara hukum.
Ex: tentang status anak,kedudukan ahli waris,wanprestasi,kedudukan istri atas harta warisan dll.

Kwalifikasi fakta : menentukan kategori yuridik dari sekumpulan fakta2 yg dihadapi dalam perkara dan menentukan kwalifikasi hukum dalam pokok perkara berdasarkan kayegori yg dikenal oleh hakim(biasanya yg dikenal dalam lex fori)
Dari kwalifikasi ini hakim daPat menentukan kategori perkara,pokok2 persoalAn hukum/legal issue atau pokok peekara yg dihadapi.

Ex : hakim indonesia mengkwalifikasi seKumpulAn fakta2 berdasarkan kwalifikasi hukum indonesia(lex fori) sebagai gugatan wanprestasi dalam Pelaksanaan kontrak.

5. Menentukan kaidaj HPI lex fori yg relevan dalam rangka menunjukan ke arah lex causae.
Setelah langkah2 sebelumnya selesai maka hakim dapat menetapkan kaidah HPI yg tepat dalam rangka menunjuk ke arah lex causae

Ex: kaidah yg dipakai adalah kaidah HPI lex fori ttg Pelaksanaan kontrak,kaidah ini petunjuk yg memuat titik taut sekunder yg harus diPakai atau disebut kaidah kolisi/choice of law rule

Maka unTuk contoh ini rumusannya adalah masalah2 hukum yg timbul dari pelaksanaan suatu kontrak harus diatur berdasarkan hukum temPat dimana kontrak itu dilaksanakan(titik taut sekunder dipakai)

6. Memeriksa kembali fakta2 dalam prekara dan mencarI titik taut sekunder yg harus dipergunakan untuk menunjuk kearah lex causae stlh titik taut sekunder diketahui maka hakim memeriksa kembali dan menemukan fakta mana yg hrs digunakan sbg titik taut sekunder.
Dengan titik taut yg sdh ditemukan maka hakim tiba pada kesimpulan dari tempat/negara mana yg ditunjuk oleh kaidah HPI harus ditetapkan sbg lex causae

Ex: fakta Perkara menujukan bhwa perjanjjian dilakukan di Jepang maka yg dipakai hukum jepang.

7. Mrnyelesaikan perkara dengan memakai kaidah2 hukum intern dari lex causae dengan ditemukannta lex causae tugas HPI pada dasarnya selesai dan hakim akan menyelesaikan perkara dengan memakai kaidah intern lex causae

Ex : hakim akan menentukan perkara wanprestasi pelaksanaan perjanjian berdasarkan KUHPerdata Jepang jika pelaksanaan perjanjian dijepang.

Pranata HPI sebagai pendekatan untuk menyelesaikan perkara HPI

– titik taut fakta dalam sekumpulan fakta perkara (HPI) yg menunjukan pertautan perkara itu dengan suatu tempat tertentu dan karena itu menciptakan relevansi antara perkara dan sistem hukum tempat tersebut.

Ex : Anjas seorang WN jerman berdomisili di LONDON,ia meninggal di prancis ia pnya harta di Italia,Inggris dan jerman.sebelum ia meninggal ia membuat wasiat di prancis ketika para ahli waris bersengketa mereka bersepakat untuk mengajukan perkara di jerman

Dari ilustrasi tersebut adanya kaitan antara fakta yg ada dalam suatu perkara dengan tempat dan juga sistem hukum tertentu.
A. Kewarganegaraan : jerman
B.domisili. : inggris
C.letak benda. : itali,inggris dan jerman
D.tempat dibuat Perjanjian : prancis
E.forum. ; jerman

hukum dagang

Persero adalah perusahaan milik negara yg keseluruhan modalnya berasal dari negara.

BADAN USAHA :
•Bukan Berbadan hukum =
– cv
-UD
-Fa
-Persekutuan Perdata
” Fa,UD,Persekutuan Perdata,dan CV merupakan badan usaha profit oriented”
• Berbadan Hukum
-yayasan
-koperasi
-PT[pribadi,nasional,internasional,join venture]
-Persero dan BUMN
” koperasi merupakan badan usaha berbadan hukum non profit”
“PT merupakan badan usaha profit oriented”
“Persero dan BUMN badan usaha non.

“Yayasan merupakan bada usaha berbadan hukum semi profit oriented”

• Badan peradilan semu yg menyelesaikan permasalahan antara badan hukum nasional adalah BANI(Badan Arbitrase Nasional)
• Badan peradilan semu yang menyelesaikan permasalahan antara badan hukum secara internasional adalah AI(Arbitrase Internasional)

Badan peradilan semu yg dianggap lebih efektif menyelesaikan permasalahan perkara hukum baik secara nasional/internasional karena badan peradilan semu dalam hal ini BANI di wajibkan mengeluarkan keputusan max 180 hari setelah sengketa diajukan.

*frenchise = perjanjian pemberian izin/lisensi
*frenchisee = peminta lisensi
*frenchisor = pemilik lisensi
*factoring. = sistem pemberian modal
*agency. =
*finance. = lembaga pembiayaan–> kartu kredit

Sejarah KUHD
Hukum dagang yang berlaku di indonesia berasal dari hukum romawi/Ius Civile yang sudah ada sejak jaman sebelum masehi kemudian diadopsi oleh Prancis dengan nama CODE DE COMERCE pada thn 1663 lalu ke Belanda yg kemudian disebut dengan WVK “Wetboek Van Koophandel

Belanda memisahkan perbuatan2 perniagaan dengan perikatan2 dagang–>perangkat hukum
“BW sama pengertiannya dengan code civil prancis”
“Hukum acara sama pengertiannya dengan code de procedure civile”

Di Prancis raja ludwijk ke XIV pada masa pemerintahannya di undangkan 2 Ordonansi :
• Ordonansi de comerce thn 1963
• Ordonansi la marine thn 1981

Sebelum hukum dagang,pada mulanya sumber hukum dagang Indonesia diatur dalam BW sebagai Genus dan KUHD sebagai spespies.
Belakangan dengan semakin pesatnya perkembangan dunia bisnis,pengaturan hukum dagang/hukum bisnis berkembang dalam berbagai peraturan perUUan yg mengatur diliar hukum bisnis.

> Kodifikasi hukum dagang
– pengaturan hukum di dalam kodifikasi :
A. Diatur dalam BW
B. Diatur dalam KUHD/WVK
– pengaturan diluar kodifikasi :
A. UU no.1 thn 1995 tentang penanaman modal
B. UU no.8 thn 1995 tentang pasar modal
C. UU no.19 thn 2003 tentang BUMN
D. UU no.8 thn 1997 tentang dokumen perusahaan

• Badan usaha tidak berbadan hukum
– usaha dagang
– persekutuan perdata ( 1618 Bw )
– firma (16 KUHD)”dibawah nama bersama”
-CV (19 KUHD)

• Badan usaha beradan hukum
– yayasan = non profit
– koperasi = semi profit
– PT. = proft
Jenis-jenis PT = Tbk dan TTp
UU tentang PT : no 40 thn 2007

KEPEMILIKAN
• Pusat
A. Perum
B. Perjan
C. Perusahaan negara
• Daerah
• Swasta,baik nasional maupun nasional + swasta asing = joint venture

”Modal dalam KUH perdata–> inbreng yang terdiri dari uang,aset,dan keahlian

» CV dapat dikatakan perusahaan yang sifatnya 1/2 PT+1/2 firma.
Kalau nama PTnya tidak ada “Tbk”nya berarti sahamnya blum di jual di bursa saham.
Owner suatu PT tidak dapat dilihat dari nama PT itu sendri,penamaan PT lazim dibuat berdasarkan tujuan pendrian PT.

Persero bersifat profit oriented,sedangkan Perum,Perjan,dan Perusahaan Negara bersifat non profit oriented karena tujuannya untuk public service tetapi kebijakan pwmerintah mengarah ke persero.

– PT menurut UU “adalah badan hukum yg merupakan persekutuan modal,didirikan berdasarkan perjanjian”
– melakukan kegiatan dengan modal dasar seluruhnya terbagi dalam sahan dan memenuhi persyaratan dalam UU serta peraturan pelaksana.

« Maatschaap/ perusahaan tanpa nana tidak ditentukan modalnya tidak seperti perseroan yg ditentukan jumlah modal minimumnya.
« Fa(firma) tidak mempunyai harta kekayaan sendiri,harta pengurus terikat terhadap hutang firma (1331 BW)
« CV mempunyai modal sendiri yg berasal dari sekutu komplementer & sekutu komanditer,berbeda pengertian dengan modal yg di pinjamkan.

« PT bertanggung jawab pada apa yg diserahkan dgn kata lain tanggung jawab terbatas dan pemilik/pelaksana persero tidak bertanggung jawan atas persero melebihi nilai saham yg dimilikinya juga tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yg dibuat atas nana persero.
” Ketentuan ini tidak berlaku bila persyaratab persero sebagai badan hukum belum terpenuhi”
*note ; kelemahan perseroan terbatas yg sahamnya sudah beredar dipasar saham,sesama pemegang saham tidak saling mengenal
– organ penting dalam PT adalah : rapat umum pemegang saham,direksi dan komisaris.

Perusahaan dibagi atas :
• Persekutuan
– Badan Hukum
» PT
» Yayasan
» Koperasi
– Bukan berbadan Hukum
» Perseroan perdata
» Fa
» CV
• Perseorangan
– sole propreitorship/UD

CIRI UD :usaha dagang adalah salah 1 bentuk perusahaan perseorangan yg dilakukan oleh 1 orang cirinya :
1. Modal milik 1 orang saja
2. Didirikan atas kehendak seorang pengusaha
3. Resiko dan untung/rugi menjadi tanggungan sendiri
4. Tidak melalui proses pendirian Usahasebagaimana mestinya yang ada hanya SIUP (surat Izin Usaha perdagangan)
5. Keahlian,teknologi & managemen di kelola 1 org saja
6. Kalaupun banyak tampil orang diperusahaan itu merupakan para pembantu pengusaha,tentu bukan merupakan perusahaan badan hukum dan tidak termasuk persekutuan/perkumpulan
7. Membuat catatan keuangan termasuk kewjiban pajak & retribusi daerah
CIRI PERSEKUTUAN PERDATA(1618 BW)
1. Berdasarkan perjanjian para pihak
*perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak
2. Ada itikad baik
3. Dapat dilakukan secara sepakat para sekutu/secara lisan(1624 bw)
*dapat dilakukan saat ada kesepakatan.
4. Setiap sekutu wajib memasukan dalam persekutuan berupa UANG,benda,management= inbreng

CIRI Fa(vennotschaap onder een name)= perusahaan dibawah 1 nama
1. Nama orang/sekutu menjadi nama perusahaan –> Fa ABCD,Fa ABC dan D atau Fa kependekan nama

Ciri khisusnya :
– Fa adalah persekutuan perdata khusus dmna kekhususan tersebut terdiri atas 3 unsur:
1. Menjalankan perusahaan yg menjadi syarat formal(dulu) dengan nama bersama
2. Pertanggung jawaban sekutu/firmant yg bersifat pribadi untuk keseluruhan merupakan syarat materil
3. Bukan persekutuan badsn hukum

PT > pasal 36 s/d 56 KUHD dan UU no 40 thn 2007
PT= NV (Naamloos Vennotschaap)

Modal terdiri dari seluruh nominal saham yg modal dasarnya minimum 50.000.000, menurut UU no 40 thn 2007 maka modal yg wajib ada dalam PT adalah 25%x50.000.000=12.500.000
_Minimum modal menurut UU no.1 thn 1995 adalah 25 juta
» Dengan paling sedikit 25% dari modal dasar harus disetorkan penuh dari modal yg ditempatkan selain itu modal diluar daripada uang dapat diterima berdasarkan nilai wajar yg ditetapkan oleh harga pasar atau berdasarkan oleh ahli yg tidak terapiliasi terhadap PT

TANGGUNG JAWAB
1. Bertanggung jawab pada apa yg diserahkan/tanggung jawab terbatas(limited liability)
2. Tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi nilai saham yg telah diambilnya
3.Tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yg dibuat atas nama PT kecuali persyaratan sebagai badan ukum belum terpenuhi
4.Pemegang saham baik langsung/tidak dengan itikad buruk:
– memanfaatkan PT semata2 untuk keperluan pribadi
– pemegang saham YBS terlibat perbuatan melawan hukum yg melibatkan PT
5. Pemegang saham baik langsung/tidak secara melawan hukum memakai kekayaan PT yg mengakibatkan kekayaan PT tidak cukup untuk melunasi utangnya(pasal 3 ayat 2 UU tentang PT)

Wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sama2 menimbulkan kerugian yg menyebabkan salah 1 pihak ditarik ke hadapan hukum,bedanya wan prestasi berdasarkan perjanjian klo perbuatan melawan hukum tidak.

Pembantu perusahaan
¤ di dalam perusahaan
– pelayan toko
– pekerja keliling –> marketing
-pengurus filial –> admimistrasi
-pimpinan perusahaan

¤ diluar perusahaan :
-agen
-pengacara
-notaris
-makelar,broker,pialang
-komisioner

Semuanya mendapat honor/insentif

Berdasarkan UU,ktk,waktu kerja tak tertentu(tetap),kkb: kesepakatan kerja bersama
Kontrak : 6 bln,1 thn

* pailit:setelah utang lunas perusahaan bisa jalan lagi
*likuidasi : PT dianggap sudah tak mampu lagi menghasilkan kentungan maka seluruh harta PT dicairkan untuk membayar utang jika kurang diambil dari harta owner secara patungan

• Agency:astra sebagai atpm yg diberi izin untuk bertindak sebagai distributor merk honda,toyota.dll yg dari hasil penjualan du beri insentif
• Pengacara : jika ada permasalahan hukum diberi surat kuasa untuk menyelesaikannya di jalur hukum dan nantinya pengacara diberikan honor
•notaris : membantu masalah peralihan hak diluar pertanahan
•PPAT : membantu masalah peralihan hak atas tanah
•pialang,broker(asuransi).makelar

Juru taksir bank : apraisal
Juru taksir kerugian : adjuster

»Pasal 62 KUHD : makelar
» Pasal 76 KUHD : komisioner

Jenis-jenis pasar dalam penjualan saham
A. Primer/perdana: penjualan saham di dalam perusahaan
B. Sekunder : penjualan di bursa saham

Askep : surat pengakuan utang
Cessie : peralihan hak tagih

#perbuatan melawan hukum(pasal 1365 sd 1380 BW)
•onrechtmatige daad/OD
-pribadi
-badan hukum yg diwakili oleh pengurusnya
• Onerechtmatige overheid daad/OOD
-badan hukum publik : mulai dari presiden sampai camat

Direktur bertanggung jawab
Kedalam perusahaan : mengatur jalannya PT
Keluar perusahaan :

(Hal tersebut di atas sesuai pasal 92 ayat 1 UU tentang PT)
#jika perusahaan melakukan delik diwakili oleh direksinya untuk dimintai pertanggung jawaban

# 1365 BW = equality infront of the law
Perbuatan melawan hak(hukum) yg menimbulkan kerugian harus di ganti rugi
#1367 BW = tanggung jawab atas segala sesuatu yg berada di bawah pengawasan
#1366 = atasan bertanggung jawab atas pegawai yg sembrono
1367(2) = tanggung jawab ortu atau wali atas anak yg belum dewasa/dibawah pengampuan
1367(3)= tanggubg jawab majikan atas segala perbuatan buruh
1367(4) = tanggung jawab guru atas perbuatan murid di lingkungan sekolah
1367(5) = mereka boleh lepas tanggung jawab asal sdh dibuktikan ketidakmampuannya

Isi surat gugatan :

• Identitas para pihak
• Posita/materi gugatan yg terdiri atas feitelik grond(kenyataan) dan juridische grond(kutipan UU)
•petitum/ tuntutan yg terdiri atas :
Sita jaminan/consifator beslag
Primer/kerugiannya
Sekunder: subsider

Kondorsium
PT.A = 40%
PT.B = 20%
PT.C = 20%
PT.D = 20 %
Total 100%

Sindikasi
Mandiri-leader memiliki hak menagih
BII
BRI
Niaga
BNI

Mereka meminjamkan uang 1 triliun.

hukum perjanjian

Hukum Perjanjian
12 maret 2012

Pengertian perikatan
Prof.Subekti :
perikatan adalah suatu hubungan hukum mengenai kekayaan harta benda antara 2 pihak/lebih yang memberi hak menuntut pada salah satu pihak dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.
Setiawan :
Suatu hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum
Hal yang mengikat dalam suatu perikatan dapat berupa peristiwaàperkawinan,kelahiran
Hal yang mengikat dalam suatu perikatan dapat berupa perbuatan àjual beli
Hal mengikat dalam suatu perikatan dapat berupa keadaanàletak pekarangan yang bersebelahan jika pohon Si A melewati batas pekarangan Si B maka si A wajib memberikan buah pada si B,sedangkan si B wajib membersihkan daun yg gugur dari pohon Si A.

Hukum perikatan dapat juga kita temukan dalam
Bidang hukum harta kekayaan àsewa menyewa,jual beli
Bidang hukum keluarga àperkawinan,kelahiran
Bidang hukum waris à hal pewarisan harta
Bidang hukum pribadi à dalam hal pengurus mewakili organisasinya

Subjek dalam perikatan
Kreditur :
Orang yang berpiutang/yang berhak menuntut prestasi
Debitur :
Orang yang berutang/yang berkewajiban memenuhi prestasi

Unsur-unsur subjek perikatan
Debitur : schuld(utang) & haftung(uang/harta)
Harta debitur menurut pasal 1131 BW adalah harta yang telah ada ataupun yg didapat kemudaian menjadi jaminan akan perjanjian yg telah dibuat (utangnya)
Pengecualiannya :
Schuld tanpa haftung,dapat ditemukan dalam perikatan alam (naturlijke verbintenis)àperjudian

Dalam hal schuld tanpa haftung sekalipun debitur berutang pada kreditur,bila debitur tidak mau memenuhi kewajibannya kreditur tidak berhak menuntut pemenuhannya.
àA utang judi ke B,A ga mau bayar.B ga bisa nuntut.

Schuld dengan haftung terbatas,dalam hal ini debitur tidak bertanggung jawab atas seluruh harta kekayaan(utang) tetapi,hanya terbatas pada barang/jumlah tertentu.
*Dalam hal pewarisan seorang ahli waris yg menerima warisan dengan hak pendaftaran,dengan hak pendaftaran maka ahli waris hanya menanggung utang pewaris sebesar harta yang diwariskan padanya.
Kreditur : Haftung (harta/uang)

Objek perikatan : hal yang diperjanjikan dalam suatu perikatan (prestasi)
Prestasi: hal yang wajib dipenuhi debitur

Menurut pasal 1234 BW Prestasi terbagi atas :
Memberikan sesuatu : jual-beli,tukar menukar,hibah
Berbuat sesuatu : perjanjian untuk membangun rumah
Tidak Berbuat sesuatu : perjanjian untuk tidak membangun tembok

Menurut pasal 1233 BW sumber perikatan berasal dari :
UU
Perikatan

Pelaksanaan perikatan
J jika debitur tidak melaksanakan janji maka kreditur berhak merealisasikan haknya secara langsung dengan sendirinya(parate eksekusi)àpenggadaian bisa langsung melelang barang jika sudah jatu tempo
Jterlaksananya eksekusi dikuasakan oleh hakim atau dengan kata lain Si Kreditur di kuasakan oleh hakim untuk merealisasikan haknya (riil eksekusi)

Prestasi yang dapat di eksekusi secara riil eksekusi :
Prestasi berbuat sesuatu
B berjanji untuk membuat gedung perkantoran pada A,ternyata B tidak melaksanakan janjinya maka A berhak meminta di kuasakan pada hakim untuk merealisasikan pembangunan perkantoran dengan pemborong lain atas biaya si B
Pengecualiannya jika prestasinya bersifat pribadi
àA dijanjikan untuk dilukis oleh pelukis affandi,A ga bisa meminta pelukis lain untuk melukisnya.
Prestasi tidak berbuat sesuatu
àchilla berjanji untuk tidak mendirikan tembok pembatas pada ketua RT tapi chilla melanggarnya,maka ketua RT berhak meminta dikuasakan oleh hakim untuk merobohkan temboknya.
Prestasi memberikan sesuatu,hanya dimungkinkan pada benda bergerak hal ini karena pada benda tak bergerak harus melalui proses hukum yang membutuhkan kerjasama dengan debitur.

Menurut pasal 1393 BW ada sumber yang melengkapi pelaksanaan perjanjian :
UU,Kebiasaan dan Ketertiban Umum.
(?) Jika ada kebiasaan yang bertentangan dengan UU ,apakah UU masih dapat dipakai?
= Menurut pasal 1393 BW,Uang sewa diantar ke rumah pemilik,Jika ada suatu daerah yang dalam kebiasaannya pemilik yang mengambil uang sewa ke rumah penyewa maka yang harus dilakukan adalah ketentuan UU.
=Menurut pasal 1460 BW,resiko atas barang yang akan dibeli ditanggung oleh pembeli,hal ini di rasa merugikan masyarakat maka yang dilakukan adalah resiko atas barang yang akan dibeli jika barang tersebut belum sampai ke tangan pembeli ditanggung oleh penjual.

Syarat sah nya perikatan :
Kesepakatan : para pihak harus seiya sekata mengenai seluruh isi perjanjian tanpa ada paksaan dari pihak ke tiga,tipuan dan kekhilafan
Cakap (pengecualiannya pasal 1330 BW)
Hal tertentu : apa yang diperjanjikan harus jelas agar diketahui batasan hak dan kewajiban.
Sebab yang halal : hal yang diperjanjikan tidak boleh bertentangan dengan UU,kesusilaan,dan ketertiban umum.

Teori yang mengatur kapan terjadinya kesepakatan
Teori kehendak : kesepakatan terjadi pada saat kehendak penerima dinyatakan & menulis surat
Teori pengiriman : kesepakatan terjadi pada saat kehendak itu di kirim oleh pihak yang menerima tawaran.
Teori pengetahuan : seharusnya pihak yang menawarkan sudah mengetahui bahwa tawarannya telah diterima
Teori kepercayaan : kesepakatan terjadi pada saat pernyataan layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

*note : kesepakatan itu harus bebas berarti tidak adakekeliruan,paksaan,dan tipuan juga penyalahgunaan hak.

Sumber perikatan yang diatur dalam pasal 1233 BW :
Perjanjian (1313 BW) adalah suatu perbuatan dimana 1 orang/lebih mengikatkan diri terhadap 1 orang atau lebih.(bersifat kongkrit)
*perikatan adalah hubungan yang bersifat abstrak.

UU yang dapat dibedakan menjadi :
UU murni pasal 298 BW,pasal 625 tentang pemilikan pekarangan
Perbuatan manusia
Tidak brtentangan dengan hukumàzaakwerneming (1354 BW) pemberian kuasa pada orang lain dengan suka rela (wakil tanpa kuasa : mengurus kepentingan orang lain)
Wanprestasi /Ingkar Janji
Tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan
Jenis-Jenis Wanprestasi
Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
Melaksanakan prestasi tapi terlambat
Melaksanakan prestasi tetapi yang dilarang oleh perjanjian
Melaksanakan prestasi tetapi bukan seperti yang diperjanjikan

Bila terjadi wanprestasi maka yang dapat dituntut :
Tuntutan untuk melaksanakan prestasi
Menuntut ganti rugi
Pembatalan perjanjian
Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi

“Dalam hal ini debitur harus dinyatakan lalai kemudian diberikan somasi,somasi diberikan bila debitur telat melakanakan perstasi.

Ganti rugi
Penggantian atas kerugian yang ditimbulkan karena terjadinya suatu prestasi (1246-1250 BW)
Ganti rugi yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365-1380 BW

Jenis-jenis rugi :
Rugi materil : kerugian yang pada hakekatnya dapat diganti dengan uang
Rugi immateril : kergian yang pada hakekatnya tidak dapat diganti dengan uang.

Unsur-unsur ganti rugi
Biaya : segala sesuatu yang merupakan pengeluaran yang dikeluarkan salah satu pihak.
Rugi : kerugian yang disebabkan kerusakan barang2 kepunyaan kreditur.
Bunga : keuntungan yg diharapkan kreditur
Kerugian berupa kehilangan keuntungan.

Syarat menuntut ganti rugi :
Harus dibuktikan dengan adanya hubungan kausal antara wanprestasi dengan kerugian yang ditimbulkan
Teori conditio sine qua non (van buri)
Setiap faktor yang ikut menimbulkan akibat merupakan sebab dari akibat itu.Teori ini terlalu luas sehingga orang yg tak bersalah bisa dipersalahkan.

Teori Adeguani (van kries)
Tidak semua faktor yang ikut menimbulkan akibat merupakan sebab dari akibat itu,yang dianggap sebagai sebab adalah yang menurut penggalaman orang dianggap menentukan dalam menentukan akibat.

(?) apakah semua kerugian akibat wanprestasi dapat di tuntut ?
= TIDAK!
Ada pengecualiannya yg diatur dalam pasal 1247-1248 BW
yang dituntut adalah kerugian yg diduga/sepantasnya diperkirakan & diperhitungkan pada perjanjian yang dibuat (1247 BW).
Yang dapat dituntut penggantiannya adalah yg merupakan akibat langsung dari wanprestasi begitu juga sebaliknya(1248 BW).

BUNGA MORATOIR
Bunga yg harus di bayar kreditur yg telah melakukan prestasi hanya ada dalam pinjam meminjam dengan bunga 6% pertahun (1250 BW) yang dihitung sejak tuntutan kepengadilan

RESIKO

Adalah kewajiban memikul kerugian dsebabkan karena suatu kejadian diluar kemampuan manusia(OVERMAACHT)
Adanya resiko berpokok pangkal pada suatu permasalan yg tejadi di luar kemampuan manusia(overmaacht)atau dalam hukum dagang disebut force mayeur)

Overmaacht : peristiwa diluar kemampuan dan kekuasaan debitur yg menghalanginya memenuhi prestasi yg diperjanjikan

2 ALIRAN OVERMAACHT :
Objektif >> terjadinya keadaan memaksa apabila timbul halangan yg tidak dapat diatasi debitur dengan segala cara
Subjektif >> terjadinya keadaan memaksa yg sebenarnya bisa diatasi tetapi tidak diatasi oleh debitur

Macam –macam overmaacht
Mutlak : debitur tidak mungkin melaksanakan prestasi yg diperjanjikan sama sekali àbencana alam
Relatif : debitur tidak mungkin/tidak dapat melaksanakan prestasi u/ sementara waktu à kuli bangunan sedang sakit maka ia berhenti membangun dan melanjutkannya ketika sembuh.
*note : ketidakmampuan berbeda dengan keadaan memaksa
Akibat keadaan memaksa (overmaacht)
Debitur tidak diwajibkan untukmembayar ganti rugi
Debitur tidak diwajibkan untuk melakukan prestasi
*kadangkala seseorang harus mengganti rugi atas kesalahan orag lain
àorag tua pada anak,majikan pada buruh

Macam-macam perikatan :
Perikatan murni : bila dalam masing-masing pihak hanya terdapat 1 orang (kreditur 1 orang.debitur 1orang)dan penuntutannya dapat dilakukan seketikaàjual beli benda bergerak
Perikatan bersyarat (1253-1267 BW)
Suatu perikatan adalah bersyarat bila berlaku ataupun hapusnya perikatan tersebut digantungkan atas terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwayg akan datang & belum tentu terjadi.

Perikatan bersyarat ada 2 golongan (pasal 1253 BW) :
Perikatan bersyarat yang menangguhkan : perikatan baru berlaku jika syarat terpenuhi/suatu peristiwa terjadiàaku jual rumah klo pindah
Perikatan bersyarat yang menghapuskan : perikatan hapus jika suatu peristiwa terjadi/persyaratan terpenuhi àtommy tinggal di rumah john sampai orangtua john pulang,begitu orang tua john pulang tommy pergi.
Perikatan dengan ketetapan waktu (1268-1271 BW) : tidak menangguhkan perikatan hanya menangguhkan pelaksanaannya/lamanya perjanjian.
Alternatif (1272 BW) : debitur dibebaskan jika ia telah menyerahkan salah satu barang dari barang yg telah diperjanjikan tetapi ia tidak boleh memaksa si kreditur untuk memilih sebagian dari barang yang satu,sebagian lagi dari barang yang lain.
Perjanjian tanggung renteng/tanggung menanggung(1280 BW) :jika salah satu pihak terdapat lebih dari 1 orang.
Debitur banyak,kreditur 1(1280 BW)
Kreditur dapat menuntut pelunasan pada salah satu debitur dengan total pembayaran sesuai dengan jumlah utang seluruh debitur-debitur,dengan kata lain debitur2 lain dibebaskan

Kreditur banyak,debitur 1(1278 BW)
Ketika debitur sudah melunasi utangnya sesua dengan jumlah utangnya pada seluruh debitur dan membayarkannya pada salah satu kreditur maka utangnya dianggap lunas.

Perikatan yang dapat dibagi & yang tidak dapat dibagi ( 1296 BW)
Ukuran dapat dibagi/tidak nya dilihat dari prestasi tetapi tidak boleh mengurangi hakekat prestasi dan perihal dapat dibagi/tidaknya terbawa dari sifat barang dan juga dari maksud perikatan itu.
UKI memesan 10000 unit komputer tablet perhari kirim 20 unit.

Perikatan dengan ancaman hukuman (1304 BW)
Perikatan macam ini memuat ancaman hukuman apabila lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

Actio pouliana (gugatan berdasarkan pasal 1341) untuk melindungi hak penuntutan kreditur,memberi kewenangan pada kreditur untuk dalam keadaan tertentu mengajukan pembatalan terhadap perbuatan yg tidak diwajibkan yg merugikan kreditur.
Syaratnya :
Perbuatan tersebut dalam pasal 1341 harus merupakan perbuatan hukum
Bukan merupakan perbuatan yg diwajibkan
Hanya kreditur yg berhak mengajukan pembatalan
Debitur dan pihak ketiga harus mengetahui perbuatannya merugikan kreditur

Perikatan dari perjanjian (pasal 1313 BW )
Perjanjian adalah suatu perikatan antara 2 orang/lebih yg untuk melakukan hal tertentu.
Unsur-unsur perjanjian
Adanya pihak-pihak (minimal 2 orang)
Adanya kesepakatan pihak-pihak
Ada bentuk tertentu
Ada tujuan yg hendak dicapai
Ada prestasi yg akan dilakukan
Ada syarat2 tertentu sebagai isi perjanjian

Jenis-jenis perjanjian :
Perjanjian baku : perjanjian yg telah dibuat terlebih dahulu oleh salah satu pihakàasuransi
Perjanjian timbal balik : perjanjian yg menimbulkan hak dan kewajiban pada kedua belah pihak àjual beli
Perjanjian sepihak : perjanjian yg menimbulkan hak & kewajiban pADa salah satu pihak saja àhibah
Perjanjian obligatoir : baru menentukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban pada pihak-pihak
Perjanjian pelengkap : jika tidak ada dalam perjanjian berlaku ketentuan UU
Perjanjian bernama/tak bernama
Perjanjian synalgamatik : perjanjian yg tidak memperhatikan keseimbangan prestasi & kontra prestasi
Komutatif :perjanjian yg memperhitungkan kesimbangan prestasi & kontra prestasi

Asas perjanjian :
Kebebasan berkontrak
Pacta sun servanda
Konsensual

Sifat-sifat perjanjian :
Konsensual
Pelengkap
obligatoir

HUKUM INTERNASIONAL

Hukum internasional

 

Istilah

–          Sejak dikenalnya negara kebangsaan/nasion states dimana negara dianggap identik dengan bangsa,istilah yg dipakai u/ cabang hukum yg menjadi objek tinjauan adalah :

  1. Hukum bangsa2 (the law of nations)
  2. Hukum antar bangsa (the law among nation)

Istilah ini mulai ditinggalkan sejak negara yg muncul belakangan tidak lagi identik dengan bangsa dan tidak lagi berasaskan kebangsaan,tetapi berdasarkan teritorialitas.sejak itu istilah yg dipakai adalah :

–          Hukum antar bangsa (inter states law)

–          Hukum internasional(international law)

Alasan penggunaan istilah ini adalah :

  1. Berkembangnya masy.internsional dimana pelaku melakukan hubungan melintasi batas negara bukan hanya dilakukan oleh negara.
  2. Kaedah yg muncul sudah semakin banyak dan kompleks.

Masyarakat internasional

Masyarakat internasional adalah dimana subjek internasional saling berhubungan satu sama lain.berbeda dengan strukturnya berbeda dengan masyrakat nasional yg tunduk pada lembaga yg lebih tinggi kedudukannya.pada masyarakakat internasional tidak dikenal badan central/supranasional yg berkedudukan lebih tinggi darinya.

Struktur masyarakat inteRnasional terdiri dari subjek2 hukum internasional yg sederajat sehingga tidak ada lembaga2 yg berotoritas u/ memaksa agar huk.internasional ditaati oleh masyarakat internasional.hukum internasional tidak bersumber pada badan supranasional tapi tumbuh dan berkembang dalam masyarakat internasional itu sendiri.

Struktur masyarakat internasional adalah masyarakat koordinasi,sedangkan hukum internasional adalah hukum koordinasi.

 

Perbandingan

(pengertian world’s law)

–          Hukum internasional adalah hukum koordinasi antara anggota masyarakat yg sederajat.anggota masyarakat internasional tunduk pada hukum intenasional sbg tertib hukum  yg diterima sebagai kaedah dan asas yg mengikat hubungan mereka.

–          Masyarakat dunia merupakan semacam negara dunia yg meliputi semua negara didunia(negara federasi)

Negara dunia secara hakiki berada diatas negara nasional,tertib hukum dunia merupakan suatu tertib hukum sub ordinasi.

Ex : sekumpulan kaedah perdagangan yg bersumber pada agreement establishing the world trade organization (WTO) pada tahun 1994.

Dengan adanya WTO negara2 didunia dapat dikatakan telah menyerahkan ½ kedaulatan perekonomiannya tentang perdagangan internasional secara penuh kepada kaedah internasional sebagaimana telah diatur WTO termasuk penyelesaian permasalahan perdagangan internasional yg lebih efektif.

 


Bentuk-bentuk khusus HI

  1. HI regional

Disamping HI yg berlaku umum ada juga HI yg berlaku regional yg terbatas daerah berlakunya

Ex : daerah HI amerika latin,hal ini terjadi karena keadaan khusus dari negara tersebut.

HI tersebut tidak perlu bertentangan dengan HI yg berlaku umum.bahkan ada kalanya suatu lembaga/konsep hukum yg pada mulanya tumbuh sebagai konsep hukum regional kemudian diterima sebagi konsep hukum umum

 

–          Prinsip landasan kontingen (contingrn shelf) dan konsep konsep perlindungan kekayaan hayati ( conservation of the living resouces of  the sea ) pada awalnya timbul dan tumbuh di Amerika lalu diterima sbg HI umum melalui konvensi hukum laut internaional 1982 (united nation convention on the law of the sea [UNCLOS])

 

  1. HI khusus

Kaedah khusus yg berlaku di suatu negara saja.

Ex : konvensi eropa tentang HAM (9 desember 1948)

HI khusus ini diatur dalam konfensi unilateral yg  dunia tidak terbatas pada dunia tertentu,baik HI regional dan HI khusus tak terpisah dari HI umum.

 

Definisi HI abad 18

  1. Emmreich De Fattel

HI adalah ilmu pengetahuan tentang hak2 yg terdapat antara bangsa2 dan kewajiban yg  bertalian dengan hak tersebut.

  1. Hack Worth

HI adalah sekumpulan peraturan yg mengatur hubungan antar negara2

Kesan yg diperoleh dari definisi ini,seolah-olah pelaku HI hanya negara.

Definisi HI ABAD 19 sd sekarang

Dengan berpedoman pada pendapat Charles Cheny Hyde,JG.STARKE merumuskan pengertian HI sbg berikut

HI adalah sekumpulan hukum yg terdiri dari prinsip2 dan aturan2 dimana negara itu sendirimerasa terikat & menghormatinya,karena itu juga harus menghormatinya dalam hubungan mereka satu sama lain

 

Dari definisi ini diperoleh gambaran ttg ruang lingkup HI :

  1. Subjek hukum/pelaku yg berperan
  2. Hubungan hukum antara subjek tersebut
  3. Prinsip/kaedah yg lahir dari hubungan antara subjek tersebut hal inilah yg termasuk materi HI.

Prinsip tersebut adalah :

–          Berkenaan dengan negara/negara2,misalnya tentang :

  1. Kualifikasi negara sbg pribadi internasional
  2. Terbentuknya negara yg diatur dalam HI.
  3. Tentang hak2 dan kewajiban2 negara.

–          Prinsip/aturan yg berkenaan dgn persoalan tentang hubungan negara dgn negara :

  1. Contohnya : antar 2 negara tentang perbatasan wilayah

–          Prinsip/peraturan hukum yg mengatur ttg hubungan antar organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya, misalnya :

  1. Perjanjian antara masyarakat ekonomi erop dng asean mengenai perdagangan.

–          Prinsip/aturan hukum berkenaan dgn hubungan organisasi inernasional dengan negara.

Contohnya : perjanjian antara PBB dengan AS ttg Kedudukan PBB Di new york.

  1. Perjanjian antara ASEAN dengan indonesia ttg kedudukan sekjen ASEAN di jakarta.

Berdasarkan rumusan JG.Starke negara bukanlah satu2nya subjek HI,Subjek HI adalah :

  1. Negara
  2. Organisasi internasional
  3. Individu
  4. Subjek internasional bukan negara/entitas bukan negara/non state entity

Ex : vatikan dan PMI {INTERNASIONAL}

Hubungan HI dengan hukum nasional,tentang hal ini ada 2 teori :

  1. teori monisme

HI dan hukum nasional masing masing merupakan 2 aspek dari 1 sistem hukum.

Struktur hukum intern menetapkan bahwa hukum mengikat individu secara perorangan dan kolektif

 

  1. teori dualisme

HI dan hukum nasional masing masing merupakan 2  sistem hukum yg berbeda intrinsik ( berbeda sekali)

 

Pendapat para ahli  mengenai hal ini :

  1. triepel : HI berbeda dgn hukum nasional karena subjek dan sumbernya berbeda,subjek HI adalah negara .subjek hukum nasional adalah individu.

Hukum nasional bersumber pada kehendak dan kemauan negara

HI bersumber pada kesepakatan negara2

  1. Anzilloti : sistem HI dan hukum nasional masing2 berbeda prinsip dasarnya.HI berlandaskan pada prinsip PACTA SUN SERVANDA,hukum nasional dilandasi prinsip dasar bahwa peraturan perundang2an harus ditaati.

 

Perbedaan HI dengan hukum nasional menurut triepel sebenarnya hanya mengenai perbedaan bentuk hukum dan cara penetapan 2 hukum tersebut bukan menyangkut isi dan tujuannya

 

HI dan hukum nasional sama2 mengatur hak dan kewajiban subjek hukum nya dan sama2 bertujuan u/ menciptakan ketertiban dan keamanan.

 

Dalam hal pertentangan HI & Huk.nasional teori monisme berbeda pendapat dulisme

JG.STARKE berpendapat,dalam hal pertentangan HI dan Huk.nasional maka ,HI mendapat pengutamaan tapi,tidak semua ketentuan HI harus diutamakan dari huk.nasional,hanya konstitusi yg mendapat pengutamaan terhadap hukum nasional.

Starke tidak mengutamakan huk. Konstitusi internasional tsb.

 


Pendapat yg mengatakan bahwa dasar kekuatan mengikatnya HI a/ negara tidak  sepenuhnya benar karena tdk semua HI mendapat kekuatan mengikat melalui negara bnyk kaidh HI yg sudah ada sebelum lahirnya negara.negara2 yg baru lahir belakangan terikat pada HI tsb.

 

3 aliran sosiologis

Menurut aliran ini masyarakat bangsa2 sbg mahluk sosial perlu interaksi satu sama lain u/ memenuhi kebutuhannya. Dengan berinteraksi masyarakat internasional butuh hukum

>> mengapa masyarakat internasional menerima HI sbg hukum?darimana HI mendapat dasar kekuatan mengikat ada beberapa teori ttg ini :

  1. Teori hukum alam

HI mengikat karena Hi a/ bagian dri hukum alam yg diterapkan pada masyarakat bangsa2.negara2 mau terikat pada HI karna hubungan mereka diatur oleh hukum yg lebih tinggi yaitu hukum alam,jwban ini sangat abstrak & belum menjawab knp msyarakat mau terikat HI ?

  1. Teori hukum positif

Dasar kekuatan mengikat HI a/ kepentingan & kebutuhan bersama akan akan ketertiban dan kepastian hukum dalam melakukan hubungan internasional.

Kebutuhan imi yg mendasari masyarakat mengikat diri pada HI

 

FAKTOR2 YG MENYEBABKAN MASYARAKAT INTERNASIONAL TAAT PADA HI

  1. Kekhawtiran akan hilangnya keuntungan atas fasilitas2 dari negara lain
  2. Kekhawatiran dikucilkan dari pergaulan internasional

 

Fakta yg mengakibatkan HI sbg hukum yg lemah

–          Kurangnya lembaga formal penegak hukum

  1. Tidak adanya polisi yg siap mengawasi pelanggaran HI
  2. Tidak adanya jaksa & hakim di pengadilan internasional yg dapat memaksa negara pelanggar scra langsung sbgmna umumnya di pengadilan nasional
  3. Tidak adanya pengadilan internasional yg punya yurisdiksi wajib.

–          Tidak jelasnya HI sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yg akibatnya tidak adanya kepastian hukum

 

Perkembangan HI

 

Masyarakat internasional telah lama mengenal HI,sejak jaman mesir dan yunani kuno.HI yg berlaku skrg merupakan perkembangan HI 4 abad terakhir,yg dimulai dengan adanya perjanjian wesphalia (1648)

Perjanjian ini merupakan dasar perkembangan negara modern di eropa dan masyarakat internasional yg terdiri dari negara2 modern.

Sistem HI tersebut merupakan produk,praktek dan kebiasaan hubungan antara negara eropa sejak itu,dan dipengaruhi pendapat para yuris eropa saat itu.


Subjek HI

Subjek HI harus memiliki kecakapan HI yg utama u/ mewujudkan kepribadian HI nya,kecakapan itu adalah :

  1. Mampu u/ menuntut haknya didepan pengadilan internasional & nasional
  2. Menjadi subjek beberapa atau semua kewajiban yg diberikan oleh HI
  3. Mampu membuat perjanjian internasional yg sah & mengikat dalam HI
  4. Memiliki/menikmati imunita dari yurisdiksi domestik,dalam praktek hanya negara & organisasi internasional tertentu seperti : PBB yg memiliki kecakapan tersebut

 

Subjek HI

(pemegang hak dan kewajiban menurut HI)

  1. NEGARA

Negara adalah subjek HI yg sdh klasik & sudah diakui sejak lahirnya HI,hal ini ternyata dari digunakannya istilah hukum antar negara sebelum istilah HI

Menurut pasal 1 konvensi montevideo (1933),tentang hak2 dan kewajiban2 negara maka agar negara dapat disebut subjek HI harus memiliki kualifikasi sbb :

  1. Penduduknya tetap

Penduduk atau rakyat adalah sekelomok orang yg secara tetap/permanen mendiami atau bermukim di suatu wilayah yg pasti luasnya.

rakyat suatu negara mungkin terdiri dri berbagai kelompok berbeda agama,ras,etnik dan warna kulit.HI tidak membatasi jumlah minimum penduduk u/ dapat mendirikan negara.

  1. Mendiami wilayah yg pasti

Wilayah yg pasti adalah suatu wilayah yg jelas batas2nya dan didiami oleh penduduk tetap dari negara tersebut,yg dimaksud wilayah disini hanya wilayah daratan saja sesuai harkat & hakekat manusia sbg mahluk yg hidup di daratan.wilayahsuatu negara tidak selalu merupakan satu kesatuan mungkin saja terpisah satu  sama lain

  1. Ada pemerintaham

Penduduk yg mendiami suatu wilayah tertentu harus hidup scra terorganisasi artinya ada yg memimpin dan ada  yg dipimpin,kelompok yg dipimpin disebut rakyat sdgkan yg memimpin disebut pemerintah,yang berwenang u/ mengatur negara.bentuk pemerintahan negara ditentukan o/rakyat negara itu.

  1. Kemampuan u/berhubungan dengan negara lain

Ada kemungkinan negara sudah memenuhi syarat a s/d c dan secara de facto (fisik) sudah mampu u/ melakukan hubungan dengan negara lain tapi secara yuridis tidak mampu melakukan hubungan dgn negara lain

  1. TAHTA SUCI (VATIKAN)

Di masa lalu paus tidak hanya merupakan kepala gereja romawi tapi juga punya kekuasaan duniawi berdasarkan traktat lateran/lateran treaty 11 febuari 1929 antara pemerintah italia dan tahta suci.Pemerintah italia telah memberikan sebidang tanah di roma yaitu vatikan yg sekarang merupakan kedudukan tahta suci.traktat lateral merupakan perwujudan dari pengakuan italia atas eksistensi t ahta suci sbg pribadi internasional yg berdiri sendiri.skrg tahta suci punya perwakilan diplomatik di negara lain.tahta suci adalah subjek hukum dalam arti penuh dan kedudukannya sederajat dengan negara.

  1. PALANG MERAH INTERNASIONAL

Awalnya palang merah adalah organisasi nasional di swiss yg menolong para tentara korban perang tanpa membedakan ras,bangsa dan agamadikemudian hari hampir disetiap negara mendirikan palang merah nasional dan menjadi anggota palang merah internasional.palang merahinternasional tergolong sbg NON GOVERNMEN ORGANIZATION (NGO) & merupakan subjek HI yg terbatas

  1. ORGANISASI INTERNASIONAL

Pelembagaan kerjasama internasional dalam bentuk organisasi internasional lebih menguntungkan dibanding kerjasama bilateral/multilateral biasa krn tujuan bersama dapat dilakukan lebih terarah.terprogram.terpadu

Pengertian organisasi internasional dalam arti luas a/ bentuk kerjasama antar pihak2 yg bersifat internasional u/ tujuan yg bersifat internasional,jenisnya :

  1. Orang perorangan
  2. Badan2 bukan negara yg berada di lembaga negara
  3. Pemerintah negara

 

Tujuan internasional adalah tujuan bersama yg menyangkut kepentingan berbagai negara.

 

Klasifikasi organisasi internasional

(organisasi internasional dapat dibedakan antara : )

–          Organisasi internasional privat = organisasi dari badan2 bukan pemerintah u/ kepentingan internasional yg diselenggarakan dalam lembaga sejenis di berbagai negara

Ex :

–          International comitee of the red cross (1863)

–          Interparliamentary union (1899)

–          International law association (1873)

 

–          Organisasi publik : organisasi dari pemerintah negara yg bekerjasama u/ kepentingan internasiomal,kerjasama diusahakan oleh organisasi internasional publik sejak 1815 diberbagai bidang diantaranya :

 

  1. Komunikasi
  2. Transportasi
  3. Telegram
  4. Kereta api
  5. Kesehatan

*organisasi yg menonjol adalah : liga bangsa-bangsa dan perserikatan bangsa-bangsa

 

  • Menurut mahkamah Internasional,PBB dan badan2 khususnya adalah subjek HI menurut HI.setidaknya menurut HI khusus yg bersumber pada konvensi2 internasional
  • Organisasi internasional yg diakui sbg subjek Internasional harus memiliki karakteristik sbb :
  1. Dibentuk dng perjanjian internasional oleh lebih dari 2 negara & tunduk pada HI

Syarat ini penting agar diketahui nama organisasi,tujuannya,asas,kewenangan,sistem keanggotaan,sistem pemungutan suara,hak & kewajiban anggota, serta struktur organisasinya

  1. Memiliki sekretariat tetap

Dengan terpenuhinya syarat tersebut akan mempermudah memperoleh international personality pada umumnya memuat legal status baik didepan para anggota hukum internasional maupun di depan hukum internasional sendiri.

Dengan internasional personality yg dimilikinya organisasi internasional akan memiliki kecakapan HI (LEGAL CAPACITY) antara lain :

  1. Dapat membuat perjanjian internasional dengan organisasi internasional lain,negara ataupun subjek HI lainnya.
  2. Dapat memiliki property atas nama sendiri
  3. Dapat melakukan perbuatan hukum atas nama anggota2nya
  4. Dapat menuntut dan dituntut didepan pengadilan internasional

Kemampuan tsb dibatasi piagam pembentukannya

 

  1. INDIVIDU

Dalam perkara yg menyangkut pegawai kereta api dawzig,mahkamah internasional permanen menentukan bila perjanjian internasional memberi hak tertentu pada individu,hak itu harus diakui dan mempunyai daya berlaku dalam HI.artinya diakui oleh suatu badan internasional.

*Badan peradilan zaman liga bangsa-bangsa =permanent court of international justice

*badan peradilan zaman perserikatan bangsa-bangsa = international court of justice

Dalam proses penuntutan penjahat perang di nuremberg dan tokyo,pemimpin perang di jerman & jepang dituntut sbg individu dengan kualifikasi sebagai berikut :

  1. Kejahatan terhadap perdamaian
  2. Kejahatan terhadap pri kemanusiaan
  3. Kejahatan perang/pelanggaran hukum perang &permufakatan jahat u/mengadakan kejahatan tersebut

 

Dengan dirumuskannya secara tegas hak2 asasi & kewajiban2 asasi manusia dalam deklarasi maupun konvensi internasional,kedudukan manusia sbg subjek HI makin kokoh.

 

Ex : universal declaration of human right yg disepakati oleh majelis umum PBB (10/12/1948)

European convention of human right

Genocide convention yg dikeluarkan majelis umum PBB 9/12/1949,membebani tanggung jawab secara langsung atas perbuatannya

 

Pembentukan LBB bermaksud u/ pengorganisasian kegiatan internasional yg sdh ada/yg dibentuk kemudian namun hal tersebut tidak disambut baik o/ organisai internasional

PBB yg dibentuk kemudian berhasil mencapai tujuan tsb.

 


SUMBER HI

Dalam HI sumber hukum mempunyai 3 arti :

  1. Sumber HI materil a/ dasar berlakunya
  2. Sember HI formil a/ tempat dimana ketentuan HI diatur,sumber HI formil ini menjawab pertanyaan dimanakah tempat ditemukannya/diaturnya HI?atau dalam lingkup apa HI menampakan diri?
  3. Sumber HI yg merupakan faktor penyebab yg membantu pembentukan HI,faktor tsb dapat berupa faktor ekonomi,psikologis,teknis,dll dalam masyarakat

 

SUMBER HUKUM FORMAL HI

Pasal 38 (1) piagam mahkamah internasional secara resmi adalah sumber hukum formal HI,bahkan sering dianggap sbg dasar hukum dari sumber2 HI.sumber2 hukum yg diatur pada pasal ini adalah :

  1. Perjanjian internasional
  2. Kebiasaan internasional
  3. Prinsip hukum internasional
  4. Keputusan pengadilan dan ajaran para ahli huk.terkemuka

 

Klasifikasi sumber HI

Dengan adanya kata sumber tambahan dalam ps.38(1) piagam mahkamah internasional maka sumber HI di bagi menjadi 2 golongan :

  1.   Sumber hukum primer meliputi sumber a-c
  2. Sumber hukum tambahan,meliputi sumber d.

Sumber hukum tambahan (keputusan pengadilan & ajaran para ahli hukum )tidak dapat berdiri sendiri tanpa penerapan sumber hukum utama,sebaliknya sumber hukum utama dapat berdiri sendiri tanpa disertai sumber tambahan

 

  1. PERJANJIAN INTERNASIONAL

Perjanjian yg dibuat masyarakat bangsa2(internasional) bertujuan u/ menimbulkan akibat huku tertentu,jadi perjanjian internasional dibuat oleh subjekinternasional yg menjadi masyarakat internasional.

Ex : perjanjian antar negara,perjanjian antara negara & organisasi internasional,perjanjian antara pemerintah dng negara lain.

 

Ada banyak istilah yg dipakai u/ perjanjian internasional,istilah ini secara yuridis tidak berbeda satu sama lain karena semuanya merujuk pada pengertian perjanjian internasional.

Seringkali sulit membedakan istilah mana yg harus dipakai.

Bagi perjanjian yg penting dan bersifat politik dipakai istilah treaty,untuk perjanjian yg tidak terlalu penting dan bersifat eksekutif dipakai istilah agreement

 

Pada waktu ini perjanjian internasional diatur dalam VIENNA CONVETION ON THE LAW OF TREATIES(1969),sebelum berlakunya konvensi ini perjanjian internasional diatur dalam kebiasaan internasional.

Konvensi vienna 1969 merupakan kodifikasi dari huk.kebiasaan internasional yg tlah disesuaikan dgn pemikiran baru.

Dengan berlakunya konvensi vienna maka hukum kebiasaan yg berkaitan dgn perjanjian internasional selama belum diatur dalam konvensi vienna tetap berlaku

 


klasifikasi perjanjian

*dilihat dari pihak yg membuat perjanian

a. perjanjian bilateral

b. perjanjian multilateral

 

*dilihat dari sifatnya

1. trearty contract = perjanjian yg hanya khusus mengakibatkan timbulnya hak2 dan kewajiban2 bagi para pihak yg membuat perjanian

umumnya treaty contract a/ perjanjian bilateral

ex : perjanjian dwikenegaraan & perjanjian pemberantasan penyelundupan antar 2 negara

  1. Law making treaty =perjanjian yg melahirkan hukum atau meletakank kaidah hukum bagi masyarakat internasional/seluruh negara nasional

Pada umumnya merupakan perjanjian multilateral

Ex : konvensi jenewa tentang perlindungan korban perang (1949)

Konvensi hukum laut (1982)

Perbedaan antara Treaty Contract (T.C) dan Law making Treaty (LMT)

–          Dalam suatu TC pihak ketiga yg tidak ikut serta dalam perjanjian tidak terikat pda perjanjian artinya tdk berlaku baginya

–          Dalam LMT pihak ketiga yg tidak ikut serta dapat terlibat dalam perjanjian tersebut

–          Dalam TC hal yg diatur bersifat khusus dalam arti cakupannya terbatas pada hal tertentu

–          Dalam LMT hal yg diatur bersifat umum dalam arti cakupannya tak terbatas pada hal2 tertentu

*dilihat dari tahap pembuatannya

1. perjanjian internasional yg dibuat dengan 3 tahapan

– perundingan  -penandatanganan  -ratifikasi

Perjanjian dengan 3 tahapan biasanya perjanjian penting sehingga diperlukan pengesahan sedangkan perjanjian yg hanya melalui tahap perundingan dan penandatanganan sifatnya kurang penting

*surat presiden 1960 memberi pedoman perjanian penting/tidak

#ratifikasi#

Tindakan negara yg dalam taraf internasional menetapkan persetujuan u/ terikat pada perjanjian internasional yg tlah ditandatangani olh perutusannya.pelaksanaan ratifikasi tergantung pada hukum nasiomal dari negara bersangkutan,negara berhak meninjau kembali kewajiban yg ditetapkan dlm perjanjian internasional.negara tsb mungkin perlu penyesuaian hukum nasional dgn ketentuan2 yg diperjanjikan.

HI tidak mewajibkan negara yg perutusannya tlah menandatangani hasil perundingan baik menurut hukm/moral u/meratifikasi  hal tersebut karena negara punyakedaulatan.

ratifikasi tidak semata2 merupakan persoalan HI,berhubung ratifikasi melibatkan badan legislatif/parlemen maka lebih dominan persoalan HTN disuatu negara yg berbeda dgn negara lain.

#aksesi#

Menurut konvensi vienna tentang perjanjian internasional maka,aksesi sama dengan ratifikasi sedangkan menurut doktrin aksesi a/ keikut sertaan negara lain yg bukan penandatangan perjanjian internasional tapi statusnya sederajat dengan pihak pertama penandatangan perjanjian

 

#adesi#

Adalah aksesi yg hanya menyetujui perjanjian internasional yg bersangkutan

 

Dalam hukum  nasional ratifikasi diatur dalam uu no.24 thn 2000 tentang perjsnjian internasional bab III pasal 9-14

Sebelum berlakunya UU ini sebagai acuan pembuatan perjanjian internasional adalah pasal 11 UUD 45 serta surat pimpinan DPR-RI tentang pembuatan perjanjian dengan negara lain

Pasal 11 UUD45 menetapkan bahwa presiden dengan persetujuan DPR menetapkan peran membuat perdamaian & perjanjian dengan negara lain.surat presiden no.2826/hk/60 meneetapkan bahwa jika suatu perjanjian bernama treaty maka harus di ratifikasi sebaliknya jika agreement maka cukup dengan keputusan presiden

Pasal 10 UU NO.24 memberi acuan pengesahan perjanjian yg berisi :
– masalah politik,perdamaian,dan pertahanan negara

-perubahan wilayah/penetapan batas negara

-tentang hak asasi manusia & lingkungan hidup

-pinjaman dan hibah luar negri

Menurut ketentuan pasal ini pengesahan perjanjian internasional dengan UU dilakukan berdasarkan materi perjanjian bukan berdasarkan bentuk & nama perjanjian (nomen clatur)

Klasifikasi ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dalam pengesahan perjanjian Internasional

 


KEBIASAAN INTERNASIONAL

Hukum yg bersumber pada kebiasaan internasional disebut hukum kebiasaan internasional,hukum ini berkembang dari praktek2/kebiasaan internasional.

Hukum kebiasaan internasional a/ hukum tertua dalam HI yg tumbuh dan berkembang dari kebiasaan negara3

Hukum kebiasaan internasional harus dibedakan dari adat istiadat internasional/kesahabatan internasional

>> penyambutan tamu negara dengan karpet merah,kalungan bunga,dentuman meriam,jamuan makan,dan pemberian cindera mata bukanlah kebiasaan HI tapi u/menghormati tamu

 

Praktek2 negara yg tidak diterima sbg huk.kebiasaan internsioanal merupakan kesopanan internasional yg tidak dilakukannya.

Seperti penyambutan diatas tidak dapat dituntut sbg pelanggaran HI

>> pelanggaran kesopanan dalam hal tertentu hanya sipandang sbg hal yg tidak bersahabat,sebaliknya pengibaran bendera putih sbg tanda menyerah/gencatan senjata dapat dinilai sbg HI.

 

>>CARA MENGETAHUI BAHWA PRAKTEK NEGARA MERUPAKAN HUKUM KEBIASAAN/ADAT ISTIADAT/KESOPANAN?

Kebiasaan internasional sbg huk.internasional dinyatakan dalam pasal 38(1) sub b.

Unsur kebiasaan internasional

  1. Kebiasaan internasional bersifat umum [materil]
  2. Kebiasaan internasional  harus diterima sbg hukum [unsur psikologis]

 

>>kapankah suatu kebiasaan internasional dikatakan bersifat umum?

Ketika ada :

  1. Pola tindak yg berlangsung lama & pola tindak itu merupakan serangkaian perbuatan yg serupa dan sama dan juga mengenai hal yg serupa
  2. Bahwa perbuatan mengenai hal yg sama itu bersifat umum dan bertalian dengan masalah HI

>>Apa yg menjadi kriteria u/ menentukan kebiasaan sudah diterima sbg hukum?

Dalam prakteknya suatu kebiasaan dapat dikatakan sbg hukum bila negara2 yg menerimanya/mempraktekannya tidak berkeberatan dgn kebiasaan tsb

Untuk mengetahui hal itu kita dapat mengetahuinya dari tindakan2 negara sbg masyarakat internasional terhadap kebiasaan tersebut misalnya :

  • Pernyataan kepala negara/kepala pemerintahan dalam masalah hubungan internasional yg berkaitan dgn kebiasaan
  • Ketentuan perundang-undangan negara nasional

Ex :  ketentuan tentang landasan kontingen

Ketentuan tentang diplomatik & konsuler

*permasalahan internasional bisa saja diadili di pengadilan nasional.

 

Wilayah negara terdiri dari :

  • Daratan

Wilayah daratan dari negara adalah bagian dari dunia yang kering & dapat merupakan bagian dari benua atau pulau,daratan mencakup perairan daratan yaitu danau dan sungai

Danau adalah masa air yg dikelilingi daratan.

Sungai adalah massa air yang mengalir dari suatu tempat ke tempat lain.

Di daratan negara berdaulat terdiri atas wilayah daratan dan wilayah itu merupakan teritorial kedaulatan negara,atas wilayah itu berlaku batas batas yg ditentukan oleh HI.

Wilayah daraatan awal suatu negara dapat merupakan :

i)        Wilayah daratan suatu negara (ditentukan)

_ ditentukan secara sepihak (indonesia)

_ditentukan dalam perjanjian internasional(malaysia,india,singapura)

_ karena kekuasaan masa lampau (negara eropa barat)

  • Wilayah daratan tambahan suatu negara dapat diperoleh melalui :
  1. Okupasi

Penambahan kedaulatan suatu negara di wilayah yang tidak dikuasai oleh suatu negara pun(terra nullus)

Menurut HI ditentukan oleh prinsip effectiveness,menurut mahkamah internasional prinsp effectiveness harus memenuhi syarat :

  1. Ada kemauan u/ melakukan kedaulatan di wilayah yg diduduki
  2. Ada pelaksanaan kedaulatan dari negara yg memadai di wilayah tersebut

Penemuan suatu wilayah saja tidak dapat dikatakan sebagai okupasi karena tidak memenuhi syarat tersebut harus ditunjukan misalnya dengan tindakan simbolis yg menunjukan adanya penguasaan terhadap wilayah tersebut.

Co/pemasangan bendera/suatu proklamasi.

  1. Aneksasi

Perolehan suatu wilayah dengan menggabungkan wilayah lain kedalam wilayah kedaulatan,wilayah yg dimaksud dapat beupa :

_ wilayahyg sudah ditaklukan oleh negara yg menguasai.

_ wilayah yg berada dibawah kekuasaan negara yg menguasai

Penaklukan suatu wilayah belum tentu aneksasi aneksasi terjadi karena adanya persyaratan aneksasi dari negara yg menaklukan

  1. Akresi

Penambahan wilayah negara karena proses alam

Co/ terbentuknya pulau karena endapan lumpur,mengeringnya bagian sungai karena penambahan aliran sungai

Penambahan wilayah pulau  baru karena letusan merapi bila perairan tersebut berada di perairan suatu negara dengan sendirinya akan menjadi bagian dari negara itu.

  1. Cessy

Transaksi yg bermaksud untuk mengalihkan kedaulatan suatu wilayah kepada wilayah lain.

Cessy dapat berupa :

Pemberian,tukar menukar,dan suka rela

Co/ perjanjian alaska dari rusia ke amrik ( 1967),cessy juga dapat dilakukan karena kalah perang.

Co/ thn 1871 peralihan  wilayah prancis ke jerman daneralihan wilayah yg sama dari jerman ke prancis thn 1919(peralihsn wilayah elcase lorraine)

  1. Preskripsi( daluarsa)

Proses peralihan sebagai akibat pelaksanaan secara damai kedaulatan de facto dalam waktu lama atas wilayah yg secara de jure tidak termasuk kedaulatan wilayahnya.

Preskripsi itu disebut preskripsi aquisitire yg menerima hak pendapat  para sarajana & praktek HI masih meragukan preskripsi sbg cara prolehan kedaulatan wilayah dalam HI

 

Pengakuan negara

Perbuatan bebas suatu negara yg membenarkan terbentuknya suatu organisasi kekuasaan dan menerima organisasi itu sebagai organisasi masyarakat internasional

Organisasi kekuasaan adalah cikal bakal suatu negara ditinjau dari segi penerapannya,pengakuannya lebih merupakan perbuatan politik daripada perbuatan hukum karena merupakan perbuatan pilihan berdasarkan pertimbangan kepentingan negara yg mengakuinya,misalnya :

–          Kebutuhan negara yg mengakui dengan negara yang diakui (kebutuhan strategi)

Pengakuan bukan perbuatan hukum karena bukan merupakan perbuatan keharusan sebagai akibat dipenuhinya kebutuhan internasional u/ mendapat pengakuan dari negara lain.

Dari segi akibat pengakuan merupakan perbuatan hukum karena berakibat yang diatur dalam HI sehingga perbuatan hukum pengakuan menimbulkan hak,kewajiban & previllege yg diatur oleh HI dan hukum nasional negara yg memberi pengakuan.

dengan adanya pengakuan organisasi kekuasaan  yang diakui berhak :

  1. Turut serta dalam HI
  2. Membuat perjanjian internasional dngn negara yg mengakui dengan demikian yg dibebani kewajiban kolektif yg diakui kenyataannya telah memenuhi perrsyaratan HI atau belum,istilahnya kedua negara tersebut tidak menjelaskan bobot pengakuan.

Dalam praktek biasanya pengakuan de facto merupakan sarana hukum u/ melindungi kepentingan negara yg memberi pengakuan diwilayah yg diakui tanpa melanggar eksistensi kekuasaan negara yg telah diakui secara de jure.

 

Teori pengakuan :

  1. Teori konstitutif menyatakan bahwa pengakuan itu menciptakan negara,pengakuanlah yg memberi status negara pada organisasi kekuasaan yg diakui
  2. Teori deklarator menyatakan bahwa pengakuan tidak menciptakan negara status negara sudah ada sebelum adanya pengakuan,pengakuan adalah pembuktian resmi mengenai sesuatu yg sdh ada.

Macam2 pengakuan :

  1. De facto : pengakuan yg diberi berdasarkan pertimbangan bhw negara yg mengakui negara yg diakui u/ sementara dan dengan reservasi di kemudian hari menurut kenyataannya tlah memenuhi syarat hukum untuk turut serta melakukan hub.internasional
  2. De jure : pengakuan berdasarkan pertimbangan bahwa negara yg mengakui organisasi kekuasaan yg telah diakui memenuhi syarat hukum u/ turut serta dalam hubungan internasional

“istilah de facto dan de jure disini terkait pada organisasi kekuasaan yg diakui menurut hukum.

 

Cara pemberian pengakuan :

– Terang2an pengakuan diberi dengan pernyataan resmi yg bisa berbentuk :

1. nota diplomatik

2. pesan pribadi dari negara/menlu

3. pernyataan parlemen

4. perjanjian internasional

– diam diam

Pengakuan ini terjadi karena adanya hubungan antar negara yg mengakui dengan organisasi kekuasaan yg diakui yg menunjukan kemauan negara yg mengakui u/ melakukan hubungan resmi dengan organisasi kekuasaan yg diakui.

Pengakuan ini diatur oleh HI karena dianggap merupakan masalah kemauan hubungan resminya berbentuk hubungan diplomatik

 

Penarikan kembali pengakuan
menurut ketentuan umum pengakuan de jure jika telahdiberikan tidak dapat ditarik kembali meski penerapannya didasarkan pada pertimbangan politik,pengakuan bermaksud untuk membuka diadakannya hub. Antara negara yg mengakui dengan organisasi kekuasaan yg diakui tetapi,penghentian hubungan antara negara tersebut tidak dapat dihentikan dengan penarikan kembali pengakuan yg telah diberikan.

penghentian diadakannya hub. Antar negara dapat dilakukan dengan pemutusan hubungan diplomatik

pengakuan selain membuka diadakannya hubungan antar negara juga memberi pengakuan pada status kenegaraan suatu organisasi kekuasaan ynag diakui,hubungan antara negara yg mengakui dengan negara yg diakui dapat dihentikan tapi status kenegaraan yg telah diberi tidak dapat di hentikan.

Berbeda halnya dengan pengakuan de jure,pengakuan de facto dapat dihentikan sesuai dengan keadaan organisasi kekuasaan yg diberi pengakuanpenghentian itu dapat terjadi karena :

  1. Menyusulnya pemberian pengakuan secara de jure pada organisasi kekuasaan yg telah diberi pengakuan de facto
  2. Karena adanya perubahan keadaan organisasi yg  telah diakui.

Co/ kalahnya belligerent yg telah diakui

 

Yurisdiksi negara

Kekuasaan/hak/wewenang untuk menetapkan hukum,yurisdiksi negara dalam arti sempit adalah kekuasaan peradilan negara/yudikatif negara

Asas dalam yurisdiksi negara terhadap benda,org,dan perbuatan :

  1. Asas teritorial : yurisdiksi negara hanya bagi orang,perbuatan atau benda yg berada di wilayahnya berlakunya yurisdiksi ini berdasar atas kedaulatan negara atas wilayahnya.
  2. Asas teritorial yg diperluas : yurisdiksi juga berlaku bagi orang,benda,perbuatan yg terkait negara tersebut yg ada atau terjadi di wilayahnya.

Pelaksanaan yurisdiksi tertorial merupakan asas pokok dan pengecualian terhadap hal tersebut hanya dalam hal :

  1. Teknik : perluasan yurisdiksi tertorial karena perbuatan hukum(pidana) dirumuskan dengan menetapkan unsur2 perbuatan tersebut,sebagian unsur mungkin terjadi di suatu negara dan sebagian lagi di negara lainnya jadi,negara bersangkutan tidak dapat mengadili perbuatan itu mengingat tidak  semua unsur perbuatan terjadi di negaranya.
  2. kewarganegaraan : perluasan yurisdiksi ini terjadi karena suatu perbuatan pidana yg dilakukan seorang waraganegara dan berakibat pada warga negara luar.

Kewarganegaraan aktif : yurisdiksi atas warganegara yg melanggar hukum di wilayah negaranya/negara lain.HI membenarkan pelaksanaan yurisdiksi ini,pembenaran nampak dengan adanya ekstradisi

Yg mengharuskan negara mengekstradisi WN nya yg melakukan pelanggaran hukum di negara lain.

Kewarganegaraan pasif : yurisdiksi atas org yg melanggar hukum yg dilakukan di negara lain yg berakibat pada WN nya.dasar pembenaran asas ini masih diragukan karena setiap negara berhak melindungi WN nya jika negara tempat terjadinya pelanggaran tidak menghukum negara yg WN nya dirugikan berwenanmg menghukum WN tersebut jika WN tersebut ada di negaranya.

  1. Proteksi : negara dapat melakukan yurisdiksi atas perbuatan pidana yg merusak keamanan integritas atau kepentingan vital yg dilakukan di luar negri.
  2. Universal : negara dapat melakukan yurisdiksi atas pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat internasional,perbuatan ini disebut kejahatan HI

 

Kejahatan HI yg diakui adalah :

  1. Jure gentium/bajak laut jurisdiksinya juga diakui konvensi hukum laut thn 1982
  2. Jurisdiksi terhadap penjahat perang diakui dalam konvensi jenewa 1949

 

Pengecualian yurisdiksi tertorial ;

  1. Bagi negara asing dan kepala negara asing
  2. Perwakilan diplomatik negara asing dan konsuler negara asing
  3. Kapal piblik
  4. Angkatan perang negara asing.

 

Suksesi negara

Dipakai u/ menyebutkan perubahan identitas yg terjadi karena hilangnya/berubahnya kedaulatan negara tersebut yg disertai perolehan kedaulatan oleh negara lain.

Masalah suksesi dalam JI :

  1. Sejauh mana hak dan kewajiban negara dapat beralih ke negara pemerintah yg lain
  2. Sejauh mana hak dan kewajiban pemerintah lama masih berlaku

Yang terjadi dalam suksesi sebenarnya adalah :

  1. Hilangnya sebagian atau seluruh kedaulatan negara yg dibarengi oleh perolehan kedaulatan wilayah oleh wilayah lain
  2. Timbulnya hak dan kewajiban lain bukan karena menggantikan negara tp karena ia merupakan negara,terjadi pergantian negara lamao/ negara lain.

Dalam hal negara kehilangan sebagian kedaulatannya terjadi ketentuan sbb :

–          Prerjanjian internasional yg mengikat pemerintah lama berhenti berlaku terhadap wilayah beralih

–          Perjanjian internasional yg mengikat negara pengganti jadi berlaku di wilayah beralih kecuali tidak sesuai dengan dengan perjanjian internasional

–          Hak dan kewajiban internasional publik seperti pendaratan dengan penerbangan terjadwal dianggap tdak beralih

–          Perejanjian internasional yg bersifat universal beralih kecuali diperlukan persetujuan pihak lain

–          Jika suatu negara hapus karena hilangnya kedaulatan seluruh wilayahnya pada hakekatnya hak dan kewajibannya tidak beralih

–          Suksesi tidak berpengaruh pada perbatasan yg tlah ditentukan dalam HI,hak dan kewajiban yg beralih itu demi kepentingan wilayah YBS

–          Perjanjian internasional universal yg mengatur kesehatan,narkotika dll tetap berlaku dan hak jugas kewajiban tidak beralih

Sukses dalam hal arsip,dan hutang negara :

–          Suksesi mengakibatkan dana milik publik baik yg bergerak/tidak yg berada di wilayah beralih menjadi beralih dari negara terdahulu ke negara pengganti

–          Terhadap arsip ditentukan bahwa arsip yg berhubungan dengan administrasi beralih

–          Suksesi negara tidak mempengaruhi hak dan kewajiban pihak berpiutang,praktek dan doktrin menetapkan bahwa negara pengganti karena mendapat keuntungan karena mengambil wilayah itu harus bertanggung jawab atas hutang wilayah itu “ taking the burden with the benefit”

 

Suksesi pemerintah

Terjadi pergantian pemerintah baik secara konstitusional maupun inkonstitusional

Menurut prinsip kontinuitas meski perubahan struktur ketatanegaraan terjadi negara tetap terikat pada perjanjian internasional dan pada prinsipnya pemerintah baru terikat pada kewajiban dan hak pemerintah lama tetapi prinsip ini tidak mutlak karena hak dan kewajiban pemerintah lama bisa saja hapus.

 

Ekstradisi adalah proses berdasarkan suatu traktat/atas dasar prinsip resiprositas suatu negara menyerahkan pada negara lain,atas permintaannya seseorangyg dituduh/dihukum karena melskukan kejahatan pidana menurut hukum dari negara yg meminta ekstradisi dan negara tersebut berwenang mengadili tertuduh pelaku tindak pidana

Dasar ekstradisi : adanya perjanjian bilateral dan asas timbal balik

Pertimbangan diadakannya ekstradisi :

  1. Adanya kehendak bersama seluruh negara agar kejahatan serius tidak dIbiarkan tanpa penghukuman,negara yg wilayahnya jadi tempat berlindung pelaku tindak pidana tidak berhak mengadilinya karena tidak ada yurisdiksinya.
  2. Negara yg di wilayahnya terjadi tindak pidana yg paling berhak mengadili pelaku tersebut karena bukti tersedia dan negara tersebut memiliki kepentingan terbesar dan fasilitas terbanyak.

Syarat ekstradisi :

–          Harus ada org yg diekstradisi : dalam praktek negara yg meminta dapat memperoleh penyerahan dari WN nya /WN dari pihak ke tiga .

–          Harus ada kejahatan ekstradisi Rumusannya dapat ditemui dalam setiap perjanjian bilateral.

Asas yg terkandung dalam UU No. 1 thn 1979 ttg ekstradisi :

–          Harus ada perjanjian antara indo dengan negara yg meminta ekstradisi baik sesudah atau sebelum adanya UU ini

–          Ada kejahatan ganda : tindakan yg diperbuat si pelaku haruslah merupakan tindakan pidana baik bagi indo maupun negara pemohon ekstradisi

–          Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik : karena kejahatan politik tidak dicantumkan dengan jelas

–          Permintaan ekstradisi terhadap WNI ditolak

–          Asas kekhususan

–          Asas daluarsa

 

Penyelesaian sengketa dalam HI :

  1. Secara damai
    1. Negosiasi kesulitannya jika tidak ada hub. Diplomatik antar kedua negara

Kelemahannya : jika kedudukan para pihak tidak seimbang

Memerlukan waktu lama

  1. Mediasi

Fungsi mediator : membangun komunikasi

Mengurangi ketegangan para pihak bersengketa sehingga terjadi suasana kondusif

Menjadi saluran info aktif bagi para pihak

Yang dapat menjadi mediator :

NGO

Individu

Organisasi regional/internasional yg bersifat netral

 

Cara menetapkan mediator :

  1. Di tunjuk para pihak
  2. Atas usaha masy.inter
  3. Atas inisiatif sendiri

 

 

  1. Jasa baik
  2. Pencari fakta

Fungsinya memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan mencari kebenaran fakta dan tidak memihak,fakta dicari melalui investigasi sampai fakta yg disampaikan salah satu pihak dapat diterima pihak lain.

Tugas pencari fakta hanya u/ memberi pernyataan bukan keputusan

  1. Melalui DK PBB
  2. Melalui konsultasi
  3. Melalui PBB