HUKUM INTERNASIONAL

Hukum internasional

 

Istilah

-          Sejak dikenalnya negara kebangsaan/nasion states dimana negara dianggap identik dengan bangsa,istilah yg dipakai u/ cabang hukum yg menjadi objek tinjauan adalah :

  1. Hukum bangsa2 (the law of nations)
  2. Hukum antar bangsa (the law among nation)

Istilah ini mulai ditinggalkan sejak negara yg muncul belakangan tidak lagi identik dengan bangsa dan tidak lagi berasaskan kebangsaan,tetapi berdasarkan teritorialitas.sejak itu istilah yg dipakai adalah :

-          Hukum antar bangsa (inter states law)

-          Hukum internasional(international law)

Alasan penggunaan istilah ini adalah :

  1. Berkembangnya masy.internsional dimana pelaku melakukan hubungan melintasi batas negara bukan hanya dilakukan oleh negara.
  2. Kaedah yg muncul sudah semakin banyak dan kompleks.

Masyarakat internasional

Masyarakat internasional adalah dimana subjek internasional saling berhubungan satu sama lain.berbeda dengan strukturnya berbeda dengan masyrakat nasional yg tunduk pada lembaga yg lebih tinggi kedudukannya.pada masyarakakat internasional tidak dikenal badan central/supranasional yg berkedudukan lebih tinggi darinya.

Struktur masyarakat inteRnasional terdiri dari subjek2 hukum internasional yg sederajat sehingga tidak ada lembaga2 yg berotoritas u/ memaksa agar huk.internasional ditaati oleh masyarakat internasional.hukum internasional tidak bersumber pada badan supranasional tapi tumbuh dan berkembang dalam masyarakat internasional itu sendiri.

Struktur masyarakat internasional adalah masyarakat koordinasi,sedangkan hukum internasional adalah hukum koordinasi.

 

Perbandingan

(pengertian world’s law)

-          Hukum internasional adalah hukum koordinasi antara anggota masyarakat yg sederajat.anggota masyarakat internasional tunduk pada hukum intenasional sbg tertib hukum  yg diterima sebagai kaedah dan asas yg mengikat hubungan mereka.

-          Masyarakat dunia merupakan semacam negara dunia yg meliputi semua negara didunia(negara federasi)

Negara dunia secara hakiki berada diatas negara nasional,tertib hukum dunia merupakan suatu tertib hukum sub ordinasi.

Ex : sekumpulan kaedah perdagangan yg bersumber pada agreement establishing the world trade organization (WTO) pada tahun 1994.

Dengan adanya WTO negara2 didunia dapat dikatakan telah menyerahkan ½ kedaulatan perekonomiannya tentang perdagangan internasional secara penuh kepada kaedah internasional sebagaimana telah diatur WTO termasuk penyelesaian permasalahan perdagangan internasional yg lebih efektif.

 


Bentuk-bentuk khusus HI

  1. HI regional

Disamping HI yg berlaku umum ada juga HI yg berlaku regional yg terbatas daerah berlakunya

Ex : daerah HI amerika latin,hal ini terjadi karena keadaan khusus dari negara tersebut.

HI tersebut tidak perlu bertentangan dengan HI yg berlaku umum.bahkan ada kalanya suatu lembaga/konsep hukum yg pada mulanya tumbuh sebagai konsep hukum regional kemudian diterima sebagi konsep hukum umum

 

-          Prinsip landasan kontingen (contingrn shelf) dan konsep konsep perlindungan kekayaan hayati ( conservation of the living resouces of  the sea ) pada awalnya timbul dan tumbuh di Amerika lalu diterima sbg HI umum melalui konvensi hukum laut internaional 1982 (united nation convention on the law of the sea [UNCLOS])

 

  1. HI khusus

Kaedah khusus yg berlaku di suatu negara saja.

Ex : konvensi eropa tentang HAM (9 desember 1948)

HI khusus ini diatur dalam konfensi unilateral yg  dunia tidak terbatas pada dunia tertentu,baik HI regional dan HI khusus tak terpisah dari HI umum.

 

Definisi HI abad 18

  1. Emmreich De Fattel

HI adalah ilmu pengetahuan tentang hak2 yg terdapat antara bangsa2 dan kewajiban yg  bertalian dengan hak tersebut.

  1. Hack Worth

HI adalah sekumpulan peraturan yg mengatur hubungan antar negara2

Kesan yg diperoleh dari definisi ini,seolah-olah pelaku HI hanya negara.

Definisi HI ABAD 19 sd sekarang

Dengan berpedoman pada pendapat Charles Cheny Hyde,JG.STARKE merumuskan pengertian HI sbg berikut

HI adalah sekumpulan hukum yg terdiri dari prinsip2 dan aturan2 dimana negara itu sendirimerasa terikat & menghormatinya,karena itu juga harus menghormatinya dalam hubungan mereka satu sama lain

 

Dari definisi ini diperoleh gambaran ttg ruang lingkup HI :

  1. Subjek hukum/pelaku yg berperan
  2. Hubungan hukum antara subjek tersebut
  3. Prinsip/kaedah yg lahir dari hubungan antara subjek tersebut hal inilah yg termasuk materi HI.

Prinsip tersebut adalah :

-          Berkenaan dengan negara/negara2,misalnya tentang :

  1. Kualifikasi negara sbg pribadi internasional
  2. Terbentuknya negara yg diatur dalam HI.
  3. Tentang hak2 dan kewajiban2 negara.

-          Prinsip/aturan yg berkenaan dgn persoalan tentang hubungan negara dgn negara :

  1. Contohnya : antar 2 negara tentang perbatasan wilayah

-          Prinsip/peraturan hukum yg mengatur ttg hubungan antar organisasi internasional dengan organisasi internasional lainnya, misalnya :

  1. Perjanjian antara masyarakat ekonomi erop dng asean mengenai perdagangan.

-          Prinsip/aturan hukum berkenaan dgn hubungan organisasi inernasional dengan negara.

Contohnya : perjanjian antara PBB dengan AS ttg Kedudukan PBB Di new york.

  1. Perjanjian antara ASEAN dengan indonesia ttg kedudukan sekjen ASEAN di jakarta.

Berdasarkan rumusan JG.Starke negara bukanlah satu2nya subjek HI,Subjek HI adalah :

  1. Negara
  2. Organisasi internasional
  3. Individu
  4. Subjek internasional bukan negara/entitas bukan negara/non state entity

Ex : vatikan dan PMI {INTERNASIONAL}

Hubungan HI dengan hukum nasional,tentang hal ini ada 2 teori :

  1. teori monisme

HI dan hukum nasional masing masing merupakan 2 aspek dari 1 sistem hukum.

Struktur hukum intern menetapkan bahwa hukum mengikat individu secara perorangan dan kolektif

 

  1. teori dualisme

HI dan hukum nasional masing masing merupakan 2  sistem hukum yg berbeda intrinsik ( berbeda sekali)

 

Pendapat para ahli  mengenai hal ini :

  1. triepel : HI berbeda dgn hukum nasional karena subjek dan sumbernya berbeda,subjek HI adalah negara .subjek hukum nasional adalah individu.

Hukum nasional bersumber pada kehendak dan kemauan negara

HI bersumber pada kesepakatan negara2

  1. Anzilloti : sistem HI dan hukum nasional masing2 berbeda prinsip dasarnya.HI berlandaskan pada prinsip PACTA SUN SERVANDA,hukum nasional dilandasi prinsip dasar bahwa peraturan perundang2an harus ditaati.

 

Perbedaan HI dengan hukum nasional menurut triepel sebenarnya hanya mengenai perbedaan bentuk hukum dan cara penetapan 2 hukum tersebut bukan menyangkut isi dan tujuannya

 

HI dan hukum nasional sama2 mengatur hak dan kewajiban subjek hukum nya dan sama2 bertujuan u/ menciptakan ketertiban dan keamanan.

 

Dalam hal pertentangan HI & Huk.nasional teori monisme berbeda pendapat dulisme

JG.STARKE berpendapat,dalam hal pertentangan HI dan Huk.nasional maka ,HI mendapat pengutamaan tapi,tidak semua ketentuan HI harus diutamakan dari huk.nasional,hanya konstitusi yg mendapat pengutamaan terhadap hukum nasional.

Starke tidak mengutamakan huk. Konstitusi internasional tsb.

 


Pendapat yg mengatakan bahwa dasar kekuatan mengikatnya HI a/ negara tidak  sepenuhnya benar karena tdk semua HI mendapat kekuatan mengikat melalui negara bnyk kaidh HI yg sudah ada sebelum lahirnya negara.negara2 yg baru lahir belakangan terikat pada HI tsb.

 

3 aliran sosiologis

Menurut aliran ini masyarakat bangsa2 sbg mahluk sosial perlu interaksi satu sama lain u/ memenuhi kebutuhannya. Dengan berinteraksi masyarakat internasional butuh hukum

>> mengapa masyarakat internasional menerima HI sbg hukum?darimana HI mendapat dasar kekuatan mengikat ada beberapa teori ttg ini :

  1. Teori hukum alam

HI mengikat karena Hi a/ bagian dri hukum alam yg diterapkan pada masyarakat bangsa2.negara2 mau terikat pada HI karna hubungan mereka diatur oleh hukum yg lebih tinggi yaitu hukum alam,jwban ini sangat abstrak & belum menjawab knp msyarakat mau terikat HI ?

  1. Teori hukum positif

Dasar kekuatan mengikat HI a/ kepentingan & kebutuhan bersama akan akan ketertiban dan kepastian hukum dalam melakukan hubungan internasional.

Kebutuhan imi yg mendasari masyarakat mengikat diri pada HI

 

FAKTOR2 YG MENYEBABKAN MASYARAKAT INTERNASIONAL TAAT PADA HI

  1. Kekhawtiran akan hilangnya keuntungan atas fasilitas2 dari negara lain
  2. Kekhawatiran dikucilkan dari pergaulan internasional

 

Fakta yg mengakibatkan HI sbg hukum yg lemah

-          Kurangnya lembaga formal penegak hukum

  1. Tidak adanya polisi yg siap mengawasi pelanggaran HI
  2. Tidak adanya jaksa & hakim di pengadilan internasional yg dapat memaksa negara pelanggar scra langsung sbgmna umumnya di pengadilan nasional
  3. Tidak adanya pengadilan internasional yg punya yurisdiksi wajib.

-          Tidak jelasnya HI sehingga menimbulkan berbagai penafsiran yg akibatnya tidak adanya kepastian hukum

 

Perkembangan HI

 

Masyarakat internasional telah lama mengenal HI,sejak jaman mesir dan yunani kuno.HI yg berlaku skrg merupakan perkembangan HI 4 abad terakhir,yg dimulai dengan adanya perjanjian wesphalia (1648)

Perjanjian ini merupakan dasar perkembangan negara modern di eropa dan masyarakat internasional yg terdiri dari negara2 modern.

Sistem HI tersebut merupakan produk,praktek dan kebiasaan hubungan antara negara eropa sejak itu,dan dipengaruhi pendapat para yuris eropa saat itu.


Subjek HI

Subjek HI harus memiliki kecakapan HI yg utama u/ mewujudkan kepribadian HI nya,kecakapan itu adalah :

  1. Mampu u/ menuntut haknya didepan pengadilan internasional & nasional
  2. Menjadi subjek beberapa atau semua kewajiban yg diberikan oleh HI
  3. Mampu membuat perjanjian internasional yg sah & mengikat dalam HI
  4. Memiliki/menikmati imunita dari yurisdiksi domestik,dalam praktek hanya negara & organisasi internasional tertentu seperti : PBB yg memiliki kecakapan tersebut

 

Subjek HI

(pemegang hak dan kewajiban menurut HI)

  1. NEGARA

Negara adalah subjek HI yg sdh klasik & sudah diakui sejak lahirnya HI,hal ini ternyata dari digunakannya istilah hukum antar negara sebelum istilah HI

Menurut pasal 1 konvensi montevideo (1933),tentang hak2 dan kewajiban2 negara maka agar negara dapat disebut subjek HI harus memiliki kualifikasi sbb :

  1. Penduduknya tetap

Penduduk atau rakyat adalah sekelomok orang yg secara tetap/permanen mendiami atau bermukim di suatu wilayah yg pasti luasnya.

rakyat suatu negara mungkin terdiri dri berbagai kelompok berbeda agama,ras,etnik dan warna kulit.HI tidak membatasi jumlah minimum penduduk u/ dapat mendirikan negara.

  1. Mendiami wilayah yg pasti

Wilayah yg pasti adalah suatu wilayah yg jelas batas2nya dan didiami oleh penduduk tetap dari negara tersebut,yg dimaksud wilayah disini hanya wilayah daratan saja sesuai harkat & hakekat manusia sbg mahluk yg hidup di daratan.wilayahsuatu negara tidak selalu merupakan satu kesatuan mungkin saja terpisah satu  sama lain

  1. Ada pemerintaham

Penduduk yg mendiami suatu wilayah tertentu harus hidup scra terorganisasi artinya ada yg memimpin dan ada  yg dipimpin,kelompok yg dipimpin disebut rakyat sdgkan yg memimpin disebut pemerintah,yang berwenang u/ mengatur negara.bentuk pemerintahan negara ditentukan o/rakyat negara itu.

  1. Kemampuan u/berhubungan dengan negara lain

Ada kemungkinan negara sudah memenuhi syarat a s/d c dan secara de facto (fisik) sudah mampu u/ melakukan hubungan dengan negara lain tapi secara yuridis tidak mampu melakukan hubungan dgn negara lain

  1. TAHTA SUCI (VATIKAN)

Di masa lalu paus tidak hanya merupakan kepala gereja romawi tapi juga punya kekuasaan duniawi berdasarkan traktat lateran/lateran treaty 11 febuari 1929 antara pemerintah italia dan tahta suci.Pemerintah italia telah memberikan sebidang tanah di roma yaitu vatikan yg sekarang merupakan kedudukan tahta suci.traktat lateral merupakan perwujudan dari pengakuan italia atas eksistensi t ahta suci sbg pribadi internasional yg berdiri sendiri.skrg tahta suci punya perwakilan diplomatik di negara lain.tahta suci adalah subjek hukum dalam arti penuh dan kedudukannya sederajat dengan negara.

  1. PALANG MERAH INTERNASIONAL

Awalnya palang merah adalah organisasi nasional di swiss yg menolong para tentara korban perang tanpa membedakan ras,bangsa dan agamadikemudian hari hampir disetiap negara mendirikan palang merah nasional dan menjadi anggota palang merah internasional.palang merahinternasional tergolong sbg NON GOVERNMEN ORGANIZATION (NGO) & merupakan subjek HI yg terbatas

  1. ORGANISASI INTERNASIONAL

Pelembagaan kerjasama internasional dalam bentuk organisasi internasional lebih menguntungkan dibanding kerjasama bilateral/multilateral biasa krn tujuan bersama dapat dilakukan lebih terarah.terprogram.terpadu

Pengertian organisasi internasional dalam arti luas a/ bentuk kerjasama antar pihak2 yg bersifat internasional u/ tujuan yg bersifat internasional,jenisnya :

  1. Orang perorangan
  2. Badan2 bukan negara yg berada di lembaga negara
  3. Pemerintah negara

 

Tujuan internasional adalah tujuan bersama yg menyangkut kepentingan berbagai negara.

 

Klasifikasi organisasi internasional

(organisasi internasional dapat dibedakan antara : )

-          Organisasi internasional privat = organisasi dari badan2 bukan pemerintah u/ kepentingan internasional yg diselenggarakan dalam lembaga sejenis di berbagai negara

Ex :

-          International comitee of the red cross (1863)

-          Interparliamentary union (1899)

-          International law association (1873)

 

-          Organisasi publik : organisasi dari pemerintah negara yg bekerjasama u/ kepentingan internasiomal,kerjasama diusahakan oleh organisasi internasional publik sejak 1815 diberbagai bidang diantaranya :

 

  1. Komunikasi
  2. Transportasi
  3. Telegram
  4. Kereta api
  5. Kesehatan

*organisasi yg menonjol adalah : liga bangsa-bangsa dan perserikatan bangsa-bangsa

 

  • Menurut mahkamah Internasional,PBB dan badan2 khususnya adalah subjek HI menurut HI.setidaknya menurut HI khusus yg bersumber pada konvensi2 internasional
  • Organisasi internasional yg diakui sbg subjek Internasional harus memiliki karakteristik sbb :
  1. Dibentuk dng perjanjian internasional oleh lebih dari 2 negara & tunduk pada HI

Syarat ini penting agar diketahui nama organisasi,tujuannya,asas,kewenangan,sistem keanggotaan,sistem pemungutan suara,hak & kewajiban anggota, serta struktur organisasinya

  1. Memiliki sekretariat tetap

Dengan terpenuhinya syarat tersebut akan mempermudah memperoleh international personality pada umumnya memuat legal status baik didepan para anggota hukum internasional maupun di depan hukum internasional sendiri.

Dengan internasional personality yg dimilikinya organisasi internasional akan memiliki kecakapan HI (LEGAL CAPACITY) antara lain :

  1. Dapat membuat perjanjian internasional dengan organisasi internasional lain,negara ataupun subjek HI lainnya.
  2. Dapat memiliki property atas nama sendiri
  3. Dapat melakukan perbuatan hukum atas nama anggota2nya
  4. Dapat menuntut dan dituntut didepan pengadilan internasional

Kemampuan tsb dibatasi piagam pembentukannya

 

  1. INDIVIDU

Dalam perkara yg menyangkut pegawai kereta api dawzig,mahkamah internasional permanen menentukan bila perjanjian internasional memberi hak tertentu pada individu,hak itu harus diakui dan mempunyai daya berlaku dalam HI.artinya diakui oleh suatu badan internasional.

*Badan peradilan zaman liga bangsa-bangsa =permanent court of international justice

*badan peradilan zaman perserikatan bangsa-bangsa = international court of justice

Dalam proses penuntutan penjahat perang di nuremberg dan tokyo,pemimpin perang di jerman & jepang dituntut sbg individu dengan kualifikasi sebagai berikut :

  1. Kejahatan terhadap perdamaian
  2. Kejahatan terhadap pri kemanusiaan
  3. Kejahatan perang/pelanggaran hukum perang &permufakatan jahat u/mengadakan kejahatan tersebut

 

Dengan dirumuskannya secara tegas hak2 asasi & kewajiban2 asasi manusia dalam deklarasi maupun konvensi internasional,kedudukan manusia sbg subjek HI makin kokoh.

 

Ex : universal declaration of human right yg disepakati oleh majelis umum PBB (10/12/1948)

European convention of human right

Genocide convention yg dikeluarkan majelis umum PBB 9/12/1949,membebani tanggung jawab secara langsung atas perbuatannya

 

Pembentukan LBB bermaksud u/ pengorganisasian kegiatan internasional yg sdh ada/yg dibentuk kemudian namun hal tersebut tidak disambut baik o/ organisai internasional

PBB yg dibentuk kemudian berhasil mencapai tujuan tsb.

 


SUMBER HI

Dalam HI sumber hukum mempunyai 3 arti :

  1. Sumber HI materil a/ dasar berlakunya
  2. Sember HI formil a/ tempat dimana ketentuan HI diatur,sumber HI formil ini menjawab pertanyaan dimanakah tempat ditemukannya/diaturnya HI?atau dalam lingkup apa HI menampakan diri?
  3. Sumber HI yg merupakan faktor penyebab yg membantu pembentukan HI,faktor tsb dapat berupa faktor ekonomi,psikologis,teknis,dll dalam masyarakat

 

SUMBER HUKUM FORMAL HI

Pasal 38 (1) piagam mahkamah internasional secara resmi adalah sumber hukum formal HI,bahkan sering dianggap sbg dasar hukum dari sumber2 HI.sumber2 hukum yg diatur pada pasal ini adalah :

  1. Perjanjian internasional
  2. Kebiasaan internasional
  3. Prinsip hukum internasional
  4. Keputusan pengadilan dan ajaran para ahli huk.terkemuka

 

Klasifikasi sumber HI

Dengan adanya kata sumber tambahan dalam ps.38(1) piagam mahkamah internasional maka sumber HI di bagi menjadi 2 golongan :

  1.   Sumber hukum primer meliputi sumber a-c
  2. Sumber hukum tambahan,meliputi sumber d.

Sumber hukum tambahan (keputusan pengadilan & ajaran para ahli hukum )tidak dapat berdiri sendiri tanpa penerapan sumber hukum utama,sebaliknya sumber hukum utama dapat berdiri sendiri tanpa disertai sumber tambahan

 

  1. PERJANJIAN INTERNASIONAL

Perjanjian yg dibuat masyarakat bangsa2(internasional) bertujuan u/ menimbulkan akibat huku tertentu,jadi perjanjian internasional dibuat oleh subjekinternasional yg menjadi masyarakat internasional.

Ex : perjanjian antar negara,perjanjian antara negara & organisasi internasional,perjanjian antara pemerintah dng negara lain.

 

Ada banyak istilah yg dipakai u/ perjanjian internasional,istilah ini secara yuridis tidak berbeda satu sama lain karena semuanya merujuk pada pengertian perjanjian internasional.

Seringkali sulit membedakan istilah mana yg harus dipakai.

Bagi perjanjian yg penting dan bersifat politik dipakai istilah treaty,untuk perjanjian yg tidak terlalu penting dan bersifat eksekutif dipakai istilah agreement

 

Pada waktu ini perjanjian internasional diatur dalam VIENNA CONVETION ON THE LAW OF TREATIES(1969),sebelum berlakunya konvensi ini perjanjian internasional diatur dalam kebiasaan internasional.

Konvensi vienna 1969 merupakan kodifikasi dari huk.kebiasaan internasional yg tlah disesuaikan dgn pemikiran baru.

Dengan berlakunya konvensi vienna maka hukum kebiasaan yg berkaitan dgn perjanjian internasional selama belum diatur dalam konvensi vienna tetap berlaku

 


klasifikasi perjanjian

*dilihat dari pihak yg membuat perjanian

a. perjanjian bilateral

b. perjanjian multilateral

 

*dilihat dari sifatnya

1. trearty contract = perjanjian yg hanya khusus mengakibatkan timbulnya hak2 dan kewajiban2 bagi para pihak yg membuat perjanian

umumnya treaty contract a/ perjanjian bilateral

ex : perjanjian dwikenegaraan & perjanjian pemberantasan penyelundupan antar 2 negara

  1. Law making treaty =perjanjian yg melahirkan hukum atau meletakank kaidah hukum bagi masyarakat internasional/seluruh negara nasional

Pada umumnya merupakan perjanjian multilateral

Ex : konvensi jenewa tentang perlindungan korban perang (1949)

Konvensi hukum laut (1982)

Perbedaan antara Treaty Contract (T.C) dan Law making Treaty (LMT)

-          Dalam suatu TC pihak ketiga yg tidak ikut serta dalam perjanjian tidak terikat pda perjanjian artinya tdk berlaku baginya

-          Dalam LMT pihak ketiga yg tidak ikut serta dapat terlibat dalam perjanjian tersebut

-          Dalam TC hal yg diatur bersifat khusus dalam arti cakupannya terbatas pada hal tertentu

-          Dalam LMT hal yg diatur bersifat umum dalam arti cakupannya tak terbatas pada hal2 tertentu

*dilihat dari tahap pembuatannya

1. perjanjian internasional yg dibuat dengan 3 tahapan

- perundingan  -penandatanganan  -ratifikasi

Perjanjian dengan 3 tahapan biasanya perjanjian penting sehingga diperlukan pengesahan sedangkan perjanjian yg hanya melalui tahap perundingan dan penandatanganan sifatnya kurang penting

*surat presiden 1960 memberi pedoman perjanian penting/tidak

#ratifikasi#

Tindakan negara yg dalam taraf internasional menetapkan persetujuan u/ terikat pada perjanjian internasional yg tlah ditandatangani olh perutusannya.pelaksanaan ratifikasi tergantung pada hukum nasiomal dari negara bersangkutan,negara berhak meninjau kembali kewajiban yg ditetapkan dlm perjanjian internasional.negara tsb mungkin perlu penyesuaian hukum nasional dgn ketentuan2 yg diperjanjikan.

HI tidak mewajibkan negara yg perutusannya tlah menandatangani hasil perundingan baik menurut hukm/moral u/meratifikasi  hal tersebut karena negara punyakedaulatan.

ratifikasi tidak semata2 merupakan persoalan HI,berhubung ratifikasi melibatkan badan legislatif/parlemen maka lebih dominan persoalan HTN disuatu negara yg berbeda dgn negara lain.

#aksesi#

Menurut konvensi vienna tentang perjanjian internasional maka,aksesi sama dengan ratifikasi sedangkan menurut doktrin aksesi a/ keikut sertaan negara lain yg bukan penandatangan perjanjian internasional tapi statusnya sederajat dengan pihak pertama penandatangan perjanjian

 

#adesi#

Adalah aksesi yg hanya menyetujui perjanjian internasional yg bersangkutan

 

Dalam hukum  nasional ratifikasi diatur dalam uu no.24 thn 2000 tentang perjsnjian internasional bab III pasal 9-14

Sebelum berlakunya UU ini sebagai acuan pembuatan perjanjian internasional adalah pasal 11 UUD 45 serta surat pimpinan DPR-RI tentang pembuatan perjanjian dengan negara lain

Pasal 11 UUD45 menetapkan bahwa presiden dengan persetujuan DPR menetapkan peran membuat perdamaian & perjanjian dengan negara lain.surat presiden no.2826/hk/60 meneetapkan bahwa jika suatu perjanjian bernama treaty maka harus di ratifikasi sebaliknya jika agreement maka cukup dengan keputusan presiden

Pasal 10 UU NO.24 memberi acuan pengesahan perjanjian yg berisi :
– masalah politik,perdamaian,dan pertahanan negara

-perubahan wilayah/penetapan batas negara

-tentang hak asasi manusia & lingkungan hidup

-pinjaman dan hibah luar negri

Menurut ketentuan pasal ini pengesahan perjanjian internasional dengan UU dilakukan berdasarkan materi perjanjian bukan berdasarkan bentuk & nama perjanjian (nomen clatur)

Klasifikasi ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum dalam pengesahan perjanjian Internasional

 


KEBIASAAN INTERNASIONAL

Hukum yg bersumber pada kebiasaan internasional disebut hukum kebiasaan internasional,hukum ini berkembang dari praktek2/kebiasaan internasional.

Hukum kebiasaan internasional a/ hukum tertua dalam HI yg tumbuh dan berkembang dari kebiasaan negara3

Hukum kebiasaan internasional harus dibedakan dari adat istiadat internasional/kesahabatan internasional

>> penyambutan tamu negara dengan karpet merah,kalungan bunga,dentuman meriam,jamuan makan,dan pemberian cindera mata bukanlah kebiasaan HI tapi u/menghormati tamu

 

Praktek2 negara yg tidak diterima sbg huk.kebiasaan internsioanal merupakan kesopanan internasional yg tidak dilakukannya.

Seperti penyambutan diatas tidak dapat dituntut sbg pelanggaran HI

>> pelanggaran kesopanan dalam hal tertentu hanya sipandang sbg hal yg tidak bersahabat,sebaliknya pengibaran bendera putih sbg tanda menyerah/gencatan senjata dapat dinilai sbg HI.

 

>>CARA MENGETAHUI BAHWA PRAKTEK NEGARA MERUPAKAN HUKUM KEBIASAAN/ADAT ISTIADAT/KESOPANAN?

Kebiasaan internasional sbg huk.internasional dinyatakan dalam pasal 38(1) sub b.

Unsur kebiasaan internasional

  1. Kebiasaan internasional bersifat umum [materil]
  2. Kebiasaan internasional  harus diterima sbg hukum [unsur psikologis]

 

>>kapankah suatu kebiasaan internasional dikatakan bersifat umum?

Ketika ada :

  1. Pola tindak yg berlangsung lama & pola tindak itu merupakan serangkaian perbuatan yg serupa dan sama dan juga mengenai hal yg serupa
  2. Bahwa perbuatan mengenai hal yg sama itu bersifat umum dan bertalian dengan masalah HI

>>Apa yg menjadi kriteria u/ menentukan kebiasaan sudah diterima sbg hukum?

Dalam prakteknya suatu kebiasaan dapat dikatakan sbg hukum bila negara2 yg menerimanya/mempraktekannya tidak berkeberatan dgn kebiasaan tsb

Untuk mengetahui hal itu kita dapat mengetahuinya dari tindakan2 negara sbg masyarakat internasional terhadap kebiasaan tersebut misalnya :

  • Pernyataan kepala negara/kepala pemerintahan dalam masalah hubungan internasional yg berkaitan dgn kebiasaan
  • Ketentuan perundang-undangan negara nasional

Ex :  ketentuan tentang landasan kontingen

Ketentuan tentang diplomatik & konsuler

*permasalahan internasional bisa saja diadili di pengadilan nasional.

 

Wilayah negara terdiri dari :

  • Daratan

Wilayah daratan dari negara adalah bagian dari dunia yang kering & dapat merupakan bagian dari benua atau pulau,daratan mencakup perairan daratan yaitu danau dan sungai

Danau adalah masa air yg dikelilingi daratan.

Sungai adalah massa air yang mengalir dari suatu tempat ke tempat lain.

Di daratan negara berdaulat terdiri atas wilayah daratan dan wilayah itu merupakan teritorial kedaulatan negara,atas wilayah itu berlaku batas batas yg ditentukan oleh HI.

Wilayah daraatan awal suatu negara dapat merupakan :

i)        Wilayah daratan suatu negara (ditentukan)

_ ditentukan secara sepihak (indonesia)

_ditentukan dalam perjanjian internasional(malaysia,india,singapura)

_ karena kekuasaan masa lampau (negara eropa barat)

  • Wilayah daratan tambahan suatu negara dapat diperoleh melalui :
  1. Okupasi

Penambahan kedaulatan suatu negara di wilayah yang tidak dikuasai oleh suatu negara pun(terra nullus)

Menurut HI ditentukan oleh prinsip effectiveness,menurut mahkamah internasional prinsp effectiveness harus memenuhi syarat :

  1. Ada kemauan u/ melakukan kedaulatan di wilayah yg diduduki
  2. Ada pelaksanaan kedaulatan dari negara yg memadai di wilayah tersebut

Penemuan suatu wilayah saja tidak dapat dikatakan sebagai okupasi karena tidak memenuhi syarat tersebut harus ditunjukan misalnya dengan tindakan simbolis yg menunjukan adanya penguasaan terhadap wilayah tersebut.

Co/pemasangan bendera/suatu proklamasi.

  1. Aneksasi

Perolehan suatu wilayah dengan menggabungkan wilayah lain kedalam wilayah kedaulatan,wilayah yg dimaksud dapat beupa :

_ wilayahyg sudah ditaklukan oleh negara yg menguasai.

_ wilayah yg berada dibawah kekuasaan negara yg menguasai

Penaklukan suatu wilayah belum tentu aneksasi aneksasi terjadi karena adanya persyaratan aneksasi dari negara yg menaklukan

  1. Akresi

Penambahan wilayah negara karena proses alam

Co/ terbentuknya pulau karena endapan lumpur,mengeringnya bagian sungai karena penambahan aliran sungai

Penambahan wilayah pulau  baru karena letusan merapi bila perairan tersebut berada di perairan suatu negara dengan sendirinya akan menjadi bagian dari negara itu.

  1. Cessy

Transaksi yg bermaksud untuk mengalihkan kedaulatan suatu wilayah kepada wilayah lain.

Cessy dapat berupa :

Pemberian,tukar menukar,dan suka rela

Co/ perjanjian alaska dari rusia ke amrik ( 1967),cessy juga dapat dilakukan karena kalah perang.

Co/ thn 1871 peralihan  wilayah prancis ke jerman daneralihan wilayah yg sama dari jerman ke prancis thn 1919(peralihsn wilayah elcase lorraine)

  1. Preskripsi( daluarsa)

Proses peralihan sebagai akibat pelaksanaan secara damai kedaulatan de facto dalam waktu lama atas wilayah yg secara de jure tidak termasuk kedaulatan wilayahnya.

Preskripsi itu disebut preskripsi aquisitire yg menerima hak pendapat  para sarajana & praktek HI masih meragukan preskripsi sbg cara prolehan kedaulatan wilayah dalam HI

 

Pengakuan negara

Perbuatan bebas suatu negara yg membenarkan terbentuknya suatu organisasi kekuasaan dan menerima organisasi itu sebagai organisasi masyarakat internasional

Organisasi kekuasaan adalah cikal bakal suatu negara ditinjau dari segi penerapannya,pengakuannya lebih merupakan perbuatan politik daripada perbuatan hukum karena merupakan perbuatan pilihan berdasarkan pertimbangan kepentingan negara yg mengakuinya,misalnya :

-          Kebutuhan negara yg mengakui dengan negara yang diakui (kebutuhan strategi)

Pengakuan bukan perbuatan hukum karena bukan merupakan perbuatan keharusan sebagai akibat dipenuhinya kebutuhan internasional u/ mendapat pengakuan dari negara lain.

Dari segi akibat pengakuan merupakan perbuatan hukum karena berakibat yang diatur dalam HI sehingga perbuatan hukum pengakuan menimbulkan hak,kewajiban & previllege yg diatur oleh HI dan hukum nasional negara yg memberi pengakuan.

dengan adanya pengakuan organisasi kekuasaan  yang diakui berhak :

  1. Turut serta dalam HI
  2. Membuat perjanjian internasional dngn negara yg mengakui dengan demikian yg dibebani kewajiban kolektif yg diakui kenyataannya telah memenuhi perrsyaratan HI atau belum,istilahnya kedua negara tersebut tidak menjelaskan bobot pengakuan.

Dalam praktek biasanya pengakuan de facto merupakan sarana hukum u/ melindungi kepentingan negara yg memberi pengakuan diwilayah yg diakui tanpa melanggar eksistensi kekuasaan negara yg telah diakui secara de jure.

 

Teori pengakuan :

  1. Teori konstitutif menyatakan bahwa pengakuan itu menciptakan negara,pengakuanlah yg memberi status negara pada organisasi kekuasaan yg diakui
  2. Teori deklarator menyatakan bahwa pengakuan tidak menciptakan negara status negara sudah ada sebelum adanya pengakuan,pengakuan adalah pembuktian resmi mengenai sesuatu yg sdh ada.

Macam2 pengakuan :

  1. De facto : pengakuan yg diberi berdasarkan pertimbangan bhw negara yg mengakui negara yg diakui u/ sementara dan dengan reservasi di kemudian hari menurut kenyataannya tlah memenuhi syarat hukum untuk turut serta melakukan hub.internasional
  2. De jure : pengakuan berdasarkan pertimbangan bahwa negara yg mengakui organisasi kekuasaan yg telah diakui memenuhi syarat hukum u/ turut serta dalam hubungan internasional

“istilah de facto dan de jure disini terkait pada organisasi kekuasaan yg diakui menurut hukum.

 

Cara pemberian pengakuan :

- Terang2an pengakuan diberi dengan pernyataan resmi yg bisa berbentuk :

1. nota diplomatik

2. pesan pribadi dari negara/menlu

3. pernyataan parlemen

4. perjanjian internasional

- diam diam

Pengakuan ini terjadi karena adanya hubungan antar negara yg mengakui dengan organisasi kekuasaan yg diakui yg menunjukan kemauan negara yg mengakui u/ melakukan hubungan resmi dengan organisasi kekuasaan yg diakui.

Pengakuan ini diatur oleh HI karena dianggap merupakan masalah kemauan hubungan resminya berbentuk hubungan diplomatik

 

Penarikan kembali pengakuan
menurut ketentuan umum pengakuan de jure jika telahdiberikan tidak dapat ditarik kembali meski penerapannya didasarkan pada pertimbangan politik,pengakuan bermaksud untuk membuka diadakannya hub. Antara negara yg mengakui dengan organisasi kekuasaan yg diakui tetapi,penghentian hubungan antara negara tersebut tidak dapat dihentikan dengan penarikan kembali pengakuan yg telah diberikan.

penghentian diadakannya hub. Antar negara dapat dilakukan dengan pemutusan hubungan diplomatik

pengakuan selain membuka diadakannya hubungan antar negara juga memberi pengakuan pada status kenegaraan suatu organisasi kekuasaan ynag diakui,hubungan antara negara yg mengakui dengan negara yg diakui dapat dihentikan tapi status kenegaraan yg telah diberi tidak dapat di hentikan.

Berbeda halnya dengan pengakuan de jure,pengakuan de facto dapat dihentikan sesuai dengan keadaan organisasi kekuasaan yg diberi pengakuanpenghentian itu dapat terjadi karena :

  1. Menyusulnya pemberian pengakuan secara de jure pada organisasi kekuasaan yg telah diberi pengakuan de facto
  2. Karena adanya perubahan keadaan organisasi yg  telah diakui.

Co/ kalahnya belligerent yg telah diakui

 

Yurisdiksi negara

Kekuasaan/hak/wewenang untuk menetapkan hukum,yurisdiksi negara dalam arti sempit adalah kekuasaan peradilan negara/yudikatif negara

Asas dalam yurisdiksi negara terhadap benda,org,dan perbuatan :

  1. Asas teritorial : yurisdiksi negara hanya bagi orang,perbuatan atau benda yg berada di wilayahnya berlakunya yurisdiksi ini berdasar atas kedaulatan negara atas wilayahnya.
  2. Asas teritorial yg diperluas : yurisdiksi juga berlaku bagi orang,benda,perbuatan yg terkait negara tersebut yg ada atau terjadi di wilayahnya.

Pelaksanaan yurisdiksi tertorial merupakan asas pokok dan pengecualian terhadap hal tersebut hanya dalam hal :

  1. Teknik : perluasan yurisdiksi tertorial karena perbuatan hukum(pidana) dirumuskan dengan menetapkan unsur2 perbuatan tersebut,sebagian unsur mungkin terjadi di suatu negara dan sebagian lagi di negara lainnya jadi,negara bersangkutan tidak dapat mengadili perbuatan itu mengingat tidak  semua unsur perbuatan terjadi di negaranya.
  2. kewarganegaraan : perluasan yurisdiksi ini terjadi karena suatu perbuatan pidana yg dilakukan seorang waraganegara dan berakibat pada warga negara luar.

Kewarganegaraan aktif : yurisdiksi atas warganegara yg melanggar hukum di wilayah negaranya/negara lain.HI membenarkan pelaksanaan yurisdiksi ini,pembenaran nampak dengan adanya ekstradisi

Yg mengharuskan negara mengekstradisi WN nya yg melakukan pelanggaran hukum di negara lain.

Kewarganegaraan pasif : yurisdiksi atas org yg melanggar hukum yg dilakukan di negara lain yg berakibat pada WN nya.dasar pembenaran asas ini masih diragukan karena setiap negara berhak melindungi WN nya jika negara tempat terjadinya pelanggaran tidak menghukum negara yg WN nya dirugikan berwenanmg menghukum WN tersebut jika WN tersebut ada di negaranya.

  1. Proteksi : negara dapat melakukan yurisdiksi atas perbuatan pidana yg merusak keamanan integritas atau kepentingan vital yg dilakukan di luar negri.
  2. Universal : negara dapat melakukan yurisdiksi atas pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat internasional,perbuatan ini disebut kejahatan HI

 

Kejahatan HI yg diakui adalah :

  1. Jure gentium/bajak laut jurisdiksinya juga diakui konvensi hukum laut thn 1982
  2. Jurisdiksi terhadap penjahat perang diakui dalam konvensi jenewa 1949

 

Pengecualian yurisdiksi tertorial ;

  1. Bagi negara asing dan kepala negara asing
  2. Perwakilan diplomatik negara asing dan konsuler negara asing
  3. Kapal piblik
  4. Angkatan perang negara asing.

 

Suksesi negara

Dipakai u/ menyebutkan perubahan identitas yg terjadi karena hilangnya/berubahnya kedaulatan negara tersebut yg disertai perolehan kedaulatan oleh negara lain.

Masalah suksesi dalam JI :

  1. Sejauh mana hak dan kewajiban negara dapat beralih ke negara pemerintah yg lain
  2. Sejauh mana hak dan kewajiban pemerintah lama masih berlaku

Yang terjadi dalam suksesi sebenarnya adalah :

  1. Hilangnya sebagian atau seluruh kedaulatan negara yg dibarengi oleh perolehan kedaulatan wilayah oleh wilayah lain
  2. Timbulnya hak dan kewajiban lain bukan karena menggantikan negara tp karena ia merupakan negara,terjadi pergantian negara lamao/ negara lain.

Dalam hal negara kehilangan sebagian kedaulatannya terjadi ketentuan sbb :

-          Prerjanjian internasional yg mengikat pemerintah lama berhenti berlaku terhadap wilayah beralih

-          Perjanjian internasional yg mengikat negara pengganti jadi berlaku di wilayah beralih kecuali tidak sesuai dengan dengan perjanjian internasional

-          Hak dan kewajiban internasional publik seperti pendaratan dengan penerbangan terjadwal dianggap tdak beralih

-          Perejanjian internasional yg bersifat universal beralih kecuali diperlukan persetujuan pihak lain

-          Jika suatu negara hapus karena hilangnya kedaulatan seluruh wilayahnya pada hakekatnya hak dan kewajibannya tidak beralih

-          Suksesi tidak berpengaruh pada perbatasan yg tlah ditentukan dalam HI,hak dan kewajiban yg beralih itu demi kepentingan wilayah YBS

-          Perjanjian internasional universal yg mengatur kesehatan,narkotika dll tetap berlaku dan hak jugas kewajiban tidak beralih

Sukses dalam hal arsip,dan hutang negara :

-          Suksesi mengakibatkan dana milik publik baik yg bergerak/tidak yg berada di wilayah beralih menjadi beralih dari negara terdahulu ke negara pengganti

-          Terhadap arsip ditentukan bahwa arsip yg berhubungan dengan administrasi beralih

-          Suksesi negara tidak mempengaruhi hak dan kewajiban pihak berpiutang,praktek dan doktrin menetapkan bahwa negara pengganti karena mendapat keuntungan karena mengambil wilayah itu harus bertanggung jawab atas hutang wilayah itu “ taking the burden with the benefit”

 

Suksesi pemerintah

Terjadi pergantian pemerintah baik secara konstitusional maupun inkonstitusional

Menurut prinsip kontinuitas meski perubahan struktur ketatanegaraan terjadi negara tetap terikat pada perjanjian internasional dan pada prinsipnya pemerintah baru terikat pada kewajiban dan hak pemerintah lama tetapi prinsip ini tidak mutlak karena hak dan kewajiban pemerintah lama bisa saja hapus.

 

Ekstradisi adalah proses berdasarkan suatu traktat/atas dasar prinsip resiprositas suatu negara menyerahkan pada negara lain,atas permintaannya seseorangyg dituduh/dihukum karena melskukan kejahatan pidana menurut hukum dari negara yg meminta ekstradisi dan negara tersebut berwenang mengadili tertuduh pelaku tindak pidana

Dasar ekstradisi : adanya perjanjian bilateral dan asas timbal balik

Pertimbangan diadakannya ekstradisi :

  1. Adanya kehendak bersama seluruh negara agar kejahatan serius tidak dIbiarkan tanpa penghukuman,negara yg wilayahnya jadi tempat berlindung pelaku tindak pidana tidak berhak mengadilinya karena tidak ada yurisdiksinya.
  2. Negara yg di wilayahnya terjadi tindak pidana yg paling berhak mengadili pelaku tersebut karena bukti tersedia dan negara tersebut memiliki kepentingan terbesar dan fasilitas terbanyak.

Syarat ekstradisi :

-          Harus ada org yg diekstradisi : dalam praktek negara yg meminta dapat memperoleh penyerahan dari WN nya /WN dari pihak ke tiga .

-          Harus ada kejahatan ekstradisi Rumusannya dapat ditemui dalam setiap perjanjian bilateral.

Asas yg terkandung dalam UU No. 1 thn 1979 ttg ekstradisi :

-          Harus ada perjanjian antara indo dengan negara yg meminta ekstradisi baik sesudah atau sebelum adanya UU ini

-          Ada kejahatan ganda : tindakan yg diperbuat si pelaku haruslah merupakan tindakan pidana baik bagi indo maupun negara pemohon ekstradisi

-          Asas tidak menyerahkan pelaku kejahatan politik : karena kejahatan politik tidak dicantumkan dengan jelas

-          Permintaan ekstradisi terhadap WNI ditolak

-          Asas kekhususan

-          Asas daluarsa

 

Penyelesaian sengketa dalam HI :

  1. Secara damai
    1. Negosiasi kesulitannya jika tidak ada hub. Diplomatik antar kedua negara

Kelemahannya : jika kedudukan para pihak tidak seimbang

Memerlukan waktu lama

  1. Mediasi

Fungsi mediator : membangun komunikasi

Mengurangi ketegangan para pihak bersengketa sehingga terjadi suasana kondusif

Menjadi saluran info aktif bagi para pihak

Yang dapat menjadi mediator :

NGO

Individu

Organisasi regional/internasional yg bersifat netral

 

Cara menetapkan mediator :

  1. Di tunjuk para pihak
  2. Atas usaha masy.inter
  3. Atas inisiatif sendiri

 

 

  1. Jasa baik
  2. Pencari fakta

Fungsinya memfasilitasi penyelesaian sengketa dengan mencari kebenaran fakta dan tidak memihak,fakta dicari melalui investigasi sampai fakta yg disampaikan salah satu pihak dapat diterima pihak lain.

Tugas pencari fakta hanya u/ memberi pernyataan bukan keputusan

  1. Melalui DK PBB
  2. Melalui konsultasi
  3. Melalui PBB

One thought on “HUKUM INTERNASIONAL

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s